Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Central Publisher Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Marcela Puwa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENJAMIN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Sri Yulianty Mozin; Dwi Amalia Harun; Marcela Puwa
Journal Central Publisher Vol 3 No 4 (2025): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v3i4.634

Abstract

Latar Belakang : Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen penting untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga negara atas layanan publik yang layak dan berkualitas. Dalam kerangka pemerintahan yang desentralistik, implementasi SPM menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peraturan perundang-undangan dalam menjamin implementasi SPM yang efektif dan berkelanjutan. Metode : Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta regulasi pendukung lainnya dan literatur akademik. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum dan arahan normatif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program SPM. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti ketimpangan kapasitas daerah, keterbatasan anggaran, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan komitmen, mobilisasi sumber daya, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Kesimpulan : Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan berperan penting sebagai kerangka hukum dan mekanisme pengendali dalam pemenuhan layanan dasar, sekaligus sebagai alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada hasil. Rekomendasi diarahkan pada penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sistem evaluasi berbasis kinerja guna memastikan perbaikan layanan publik secara berkelanjutan.
Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Penerbitan E-Ktp: Studi Dugaan Maladministrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Raihan A. Hanasi; Karmila Djafar; Marcela Puwa; Fadila Al-Hamid; Dwi Rahmatia Nurkamiden
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Mei : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v4i2.1720

Abstract

The issuance of electronic identity cards (e-KTP) represents one of the most fundamental public services administered by the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil). Nevertheless, various forms of alleged maladministration in this service delivery continue to be unresolved in many regions, including Gorontalo Regency. This study aims to analyze the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) in e-KTP issuance practices at Disdukcapil Gorontalo Regency and to identify forms of alleged maladministration. Using a descriptive qualitative approach, primary data were drawn from the 2025 Maladministration Assessment Report of the Ombudsman RI Gorontalo Province Representative and official institutional documents, supplemented by secondary data from scientific journals, legislation, and verified news sources. Findings reveal that Gorontalo Regency obtained a final score of 64.79 with a 'Moderate Quality Without Maladministration' rating the lowest among four evaluated local governments. Three critical areas were identified: (1) non-compliance with service completion time standards, (2) unofficial administrative burdens including out-of-office form purchases, contravening the principle of proportionality, and (3) low public trust levels reflecting accountability deficits. This study contributes by elaborating the legal dimensions of AUPB as a more structured maladministration evaluation framework compared to prior studies focused primarily on public service management dimensions.
Co-Authors Dwi Amalia Harun Dwi Rahmatia Nurkamiden Fadila Al-Hamid Karmila Djafar Raihan A. Hanasi Sri Yulianty Mozin