Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Mataram Journal of International Law
Maya, Lailatil
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Asasi Manusia Observer Perikanan di Perairan Internasional Dalam Kerangka WCPFC: Pembelajaran Dari CCAMLR Maya, Lailatil; Ayu Riska Amalia
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.243

Abstract

Banyaknya kasus kematian yang menimpa observer di bawah naungan WCPFC, megindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan HAM bagi observer khususnya bagi mereka yang ditugaskan di perairan internasional, padahal WCPFC memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi observer sesuai prinsip UDHR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran WCPFC dalam melindungi HAM observer, serta membandingkannya dengan pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh CCAMLR sebagai upaya untuk merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan HAM dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya perikanan. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun WCPFC memiliki regulasi perlindungan HAM observer yang lengkap, namun memiliki efektivitas yang lemah. Sebaliknya, meskipun CCALMR tidak memiliki aturan selengkap WCPRC namun memiliki lembaga pengawas yang memadai seperti AFMA. Hal ini menunjukan bahwa efektifitas tidak hanya soal kelengkapan aturan namun harus didukung juga oleh kelembagaan.
Pembatasan Pembatasan Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan Melalui Mekanisme Uniting for Peace Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Restrictions on the Use of Security Council Veto Rights Through the United Nations General Assembly's Uniting for Peace Mechanism Maya, Lailatil; Risnain, Muh; Nugraha, Lalu Guna
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam, dan kedua, menganalisis akibat hukum resolusi Majelis Umum bagi pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perjanjian internasional, konseptual dan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif preskptif untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Simpulan, mekanisme Uniting for Peace mampu mengatasi ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya akibat dari pemberian veto oleh anggota tetap dan memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Namun, resolusi yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, sesuai dengan Article 14 UN Charter dan berakibat pada pelaksanaannya yang tergantung pada negara anggota. Akibat hukum ini membuat kekuatan resolusi Majelis Umum terbatas dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, sehingga efektivitasnya dalam membatasi hak veto Dewan Keamanan menjadi lebih terbatas. Di lain sisi, meskipun mampu membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan namun dalam pelaksanaannya mekanisme Uniting for Peace memiliki tantangan dalam implementasinya seperti, tidak dilaksanakannya resolusi oleh semua negara karena tidak memiliki kekuatan mengikat, tingginya kepentingan politik diantara negara-negara, munculnya anggapan keberadaan mekanisme Uniting for Peace mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan Article 24 Paragraph one UN Charter untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan yang terakhir adalah karena tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam.
Co-Authors Ayu Riska Amalia Muh. Risnain Nugraha, Lalu Guna