Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Mataram Journal of International Law
Ayu Riska Amalia
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Penanggulangan Transnational Terrorism Di Kawasan Asean Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.253

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan mengenai prinsip shared responsibility di dalam Hukum Internasional; kedua, bagaimana penerapan Prinsip Shared Responsibility sebagai upaya penanggulangan transnational terrorism di kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, prinsip shared responsibility merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepahaman masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antar negara; kedua, Penerapan prinsip shared responsibility dalam penanggulangan terorisme transnasional di kawasan ASEAN mencerminkan pengakuan akan sifat kompleks dan lintas batas dari ancaman ini. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerjasama, implementasi efektif masih menghadapi tantangan yang berakar pada perbedaan kapasitas nasional, prinsip non-intervensi, dan sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme. Ke depannya, keberhasilan penerapan shared responsibility akan bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memperkuat mekanisme institusionalnya, meningkatkan kerjasama dengan mitra eksternal, dan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas bersama, dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang terus berubah.
Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.176

Abstract

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AI-BASED AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Khotimah, Amalia Nurul; Zunnuraeni; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7011

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisa legalitas dan bentuk tanggung jawab pidana individu dalam penggunaan autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode analisis kepustakaan. Hasil dari penelitian, yakni legalitas autonomous weapon system bergantung pada kemampuan untuk tunduk dan mematuhi prinsip hukum humaniter internasional. Legalitas penggunaan, secara hukum positif internasional, penggunaan autonomous weapon system belum dilarang, tetapi juga belum diatur secara spesifik. Tanggung jawab pidana individu dapat diberikan kepada komandan, pengembang senjata, dan operator senjata, tergantung dari tipe senjata otonom yang digunakan. Bentuk sanksi yang dapat diberikan berupa pidana penjara, denda, perampasan aset hingga tanggung jawab bersama.  
IMPLEMENTASI PERPRES 602023 TENTANG BISNIS DAN HAM DI NTB BERDASARKAN PRINSIP UNGPS I MADE ASTUTY, Ni Putu Krista Welda Lestari; Muh. Risnain; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7086

Abstract

Abstrak Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis semakin menjadi perhatian di Indonesia, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perpres tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yaitu Protect, Respect, dan Remedy. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, studi ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan lima instansi pemerintah daerah di Provinsi NTB. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Provinsi NTB telah berupaya melaksanakan implementasi Perpres No. 60 Tahun 2023 dalam bentuk Keputusan Gubernur NTB Nomor 180-219 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di NTB, namun pelaksanaannya belum optimal. Meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, belum terdapat tindak lanjut berupa program kerja, koordinasi, maupun alokasi anggaran. Meskipun demikian, sejumlah program yang beririsan dengan Stranas BHAM telah berjalan, terutama dalam upaya perlindungan dan penghormatan HAM di sektor bisnis. Pelaksanaan prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) menunjukkan kesesuaian pada pilar pertama (Protect) dan pilar ketiga (Remedy) untuk Pilar Kedua (Respect) peneliti tidak dapat menyimpulkan karena fokus penelitian terbatas hanya pada pemerintah daerah Nusa tenggra Barat saja. Kata Kunci: Bisnis dan Hak Asasi Manusia, HAM, Pemerintah Daerah, UNGPs
IMPLIKASI ADVISORY OPINION MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KONSEKUENSI HUKUM PENDUDUKAN ISRAEL ATAS WILAYAH PALESTINA Azmi Nasyath Nabila; Muh Risnain; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/r3qjkf40

Abstract

On July 19th 2024, the International Court of Justice issued an advisory opinion affirming that Israel's occupation of Palestinian territories is illegal under international law. The opinion states that Israel has violated the principle of prohibition of acquisition of territory by force and the right of the Palestinian people to self-determination. Although non-binding, the advisory opinion has high normative power and provides a legal and moral basis for states and international organizations to act. This research aims to analyze the legal consequences and obligations of UN member states arising from the opinion, as well as to evaluate its effectiveness in promoting the resolution of international disputes. The method used is normative legal research with an international treaty, case, conceptual, and historical approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively. The results of theresearch indicate that although this opinion is not legally binding, it remains an important instrument in clarifying the legal status of an action, strengthening the legitimacy of the Palestinian diplomatic struggle, and encouraging global collective action. However, its substantial implementation is still hindered by international political factors, such as the fragmentation of member states' positions. Therefore, collective efforts are needed to strengthen the influence of advisory opinions in the enforcement of international law.
PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL BAGI TENAGA MEDIS DAN FASILITAS KESEHATAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK DI GAZA 7 OKTOBER 2023 – 19 JANUARI 2025) Daiyan Rinjani Rachmawati; Zunnuraeni; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/m2g9c473

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan perlindungan hukum humaniter internasional terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata internasional di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025. Meskipun Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 telah secara tegas menetapkan kewajiban perlindungan, data menunjukkan terjadinya lebih dari 500 serangan terhadap fasilitas kesehatan serta hampir 900 insiden yang melibatkan korban dari kalangan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan historis untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak, baik yang merupakan negara (Israel) dan aktor non-negara (Hamas). Hasil penelitan menunjukkan bahwa pasukan militer Israel gagal memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Serangan terhadap rumah sakit seperti Rumah Sakit al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia, serta serangan terhadap ambulans dan tenaga medis, merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, sehingga dibutuhkan mekanisme akuntabilitas internasional yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam konflik bersenjata internasional.
Gender Discrimination in Artificial Intelligence: An International Human Rights Law Perspective and the Quest for Binding Regulation Ayu Riska Amalia; Diva Pitaloka; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Unram Law Review Vol 9 No 2 (2025): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v9i2.450

Abstract

Artificial intelligence (AI) has transformed and reshaped the way people work and interact. While AI provides convenience, it also poses significant challenges to human rights, particularly gender equality. The use of AI in recruitment processes, healthcare diagnosis, and discriminatory content moderation illustrates how it can exacerbate existing inequalities. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach, analyzing primary instruments of international human rights law such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR),the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). It also examines non-binding frameworks, namely the UNESCO Recommendation on the Ethics of AI and the OECD AI Principles, and compares them with the binding EU AI Act. The findings indicate that AI has the potential to violate fundamental rights of women, including the rights to equality and non-discrimination, work, privacy, health, participation in public and political life, as well as representation and identity. Furthermore, soft-law mechanisms remain insufficient to prevent gender bias, as their implementation relies heavily on states’ political will. Nevertheless, states have a positive obligation under international law to respect, protect, and fulfil the right to equality; thus, a binding international legal framework is urgently needed to ensure accountability and gender-sensitive AI governance.
Co-Authors Adhitya Nini Rizki Apriliana Azmi Nasyath Nabila Daiyan Rinjani Rachmawati Diva Pitaloka I MADE ASTUTY, Ni Putu Krista Welda Lestari Khotimah, Amalia Nurul Muh. Risnain Muh. Risnain Nugraha, Lalu Guna Pitaloka, Diva Zunnuraeni