Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelanggaran Privasi Nasabah : Analisis Hukum atas Praktik Pembocoran Data oleh Bank kepada Mata Elang Arkaan Daffa; Sidi Ahyar Wiraguna
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1737

Abstract

The practice of leaking customer data by banks to third parties, such as Mata elang, raises serious problems in the context of personal data protection in Indonesia. This action not only threatens the individual's right to privacy but also has the potential to violate the legal provisions stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This article aims to analyze the legal basis violated by this practice and provide a legal solution in an effort to protect customer rights. The formulation of the problem in this study is what form of legal violation of data leaks by banks to Mata elang and what is the legal enforcement mechanism. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature study of relevant regulations and supporting scientific literature. The results of the analysis show that leaking customer data to third parties without valid consent is a violation of the principles of data processing in the PDP Law, especially regarding legality, transparency, and protection of data subjects. Banks as data controllers are responsible for the leak and can be subject to administrative, civil, or criminal sanctions. In closing, this study recommends strengthening internal bank regulations, strict supervision by regulatory authorities, and increasing legal awareness for customers. This effort is important to ensure the security of personal data and uphold the right to privacy in the banking system.
Penegakan Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dan Kredit Macet Di Perbankan Syariah Dalam Studi Kasus Bank Muamalat Harkat Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna Dhiyaksa Nugraha; Ilham Khofipratomo; Eka Lestari Simaremare; Winda Agustina; Angela Paula Feby Simanjuntak; Ine Dwiyanti; Arkaan Daffa; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4400

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dan kredit macet pada PT BPRS Muamalat Harkat berdasarkan Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna. Terdakwa, selaku Asisten Account Officer, terbukti memalsukan tanda tangan pemilik sertifikat agunan pada dokumen pembiayaan sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menyebabkan kerugian bank sebesar Rp 60 juta. Dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa unsur kesengajaan dan pencatatan palsu terpenuhi, sehingga hakim menerapkan asas lex specialis dalam pemidanaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, verifikasi dokumen, dan manajemen risiko untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah.