Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah International Journal of Science and Environment Jurnal Multidisiplin Sahombu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Journal of Golden Generation Legal Science
Yustika, Luthy
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PEMBENTUKAN DESA SADAR LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DAN PENGUATAN PERAN RT/RW DI DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Judge, Zulfikar; Yustika, Luthy; Thaher, Irmanjaya; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Siswanto, Ade Hari; Widiatno, Men Wih; Darman, Melani; Citra, Lanna Fadilla; Bertha, Anna; Widyawati, Sri; Widarto, Joko; Idris, Irdanuraprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10564

Abstract

AbstractPlastic waste has become one of the most serious environmental problems in Indonesia, particularly in rural areas that face limitations in waste management systems. Uncontrolled plastic waste management has caused adverse impacts on the environment, public health, and ecosystem sustainability. Low levels of public awareness and legal understanding of environmental regulations further exacerbate this condition. Therefore, strengthening community participation and local governance structures has become an urgent necessity. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to establish an Environmentally Aware Village through the socialization of plastic waste management regulations and the strengthening of the role of neighborhood and community associations (RT/RW) as the frontline actors in environmental management. The methods employed included lectures and regulatory socialization, discussions and question-and-answer sessions, as well as educational games and the distribution of incentives, with reference to Law Number 18 of 2008 on Waste Management, Government Regulation Number 81 of 2012, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The results of the program indicate an increase in public legal awareness regarding rights and obligations in plastic waste management. The strengthening of the role of RT/RW proved effective in encouraging collective community participation and compliance with environmental regulations. Accordingly, community-based legal education serves as a strategic instrument in realizing sustainable environmental governance at the village level. Keywords: plastic waste, environmental law, community service, RT/RW, sustainable village. ABSTRAKSampah plastik telah menjadi salah satu persoalan lingkungan paling serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah plastik yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap regulasi lingkungan memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dan struktur pemerintahan lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah membentuk Desa Sadar Lingkungan melalui sosialisasi regulasi pengelolaan sampah plastik dan penguatan peran RT/RW sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah plastik. Penguatan peran RT/RW terbukti efektif dalam mendorong partisipasi kolektif masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa. Kata kunci: sampah plastik, hukum lingkungan, pengabdian masyarakat, RT/RW, desa berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Hukum Pt Bank Syariah Indonesia Tbk Terhadap Kehilangan Dana Deposito Nasabah: Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri ldi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi Sherill, Fredrika; Daishahwa, Daishahwa; Renanta, Yunesia Amelia; Fritiana, Anesya; Reysha Aurelia Shabilla; Maharani, Putri Nabila; Yustika, Luthy
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 12 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i12.5047

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), hasil merger tiga bank syariah BUMN, menghadapi kasus kehilangan dana deposito yang menimbulkan masalah pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban hukum BSI atas kehilangan dana nasabah menurut peraturan Indonesia dan mengkaji implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan menelaah dokumen hukum primer dan sekunder. Analisis data berupa studi isi kualitatif mengaitkan temuan hukum dengan teori pertanggungjawaban dan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab korporasi BSI untuk mengganti kerugian sesuai prinsip hukum dan syariah, serta adanya sanksi pidana bagi pegawai yang bertanggung jawab. Putusan tersebut memperkuat perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan syariah. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan internal yang lebih baik dan kepatuhan regulasi untuk melindungi aset nasabah dan menjaga kepercayaan publik
Analisis Penerapan Hukum Pidana dan Implikasi Sosial terhadap Tindak Kekerasan dalam Konflik Lingkungan Pesisir akibat Pengerukan Laut Michel Priscila; Talitha Maheswari Ning Atmojo; Sekar Galuh Adrelia; Akmalia Salsabila; Muhamad Noval Faris Pratama; Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Cikal Aldrich Adilhum; Zidan Nugraha; Luthy Yustika
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Januari 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i1.301

Abstract

Coastal environmental conflicts caused by sea dredging often lead to tensions between fishing communities and parties exploiting natural resources. These tensions frequently escalate into protest actions accompanied by acts of violence. This study aims to analyze the application of criminal law to violent acts during fishermen’s protests and to examine the social implications of handling such cases. The research method employed is a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrines, and relevant cases. The findings indicate that the application of criminal law often emphasizes repressive measures without addressing the root causes of environmental conflict, resulting in social impacts such as the marginalization of fishermen and distrust toward law enforcement authorities. A more comprehensive approach is required, integrating the protection of coastal communities’ rights with restorative measures.
Legal Analysis of the Blocking of Customer Accounts by PT Bank Mandiri TBK from the Perspective of Customer Legal Protection (Study of Decision Number 112/PDT.G/2022/PN.YYK) Alya Puspita Juliasari; Dhiva Aurora Pramhesta Dharma; Elda Septi Darmayanti; Friska Nova Wijaya Siagian; Muhamad Daud Hidayatulloh; Salma Ayu Nurmala; Luthy Yustika
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 6 No. 02 (2026): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Blocking customer accounts is one of the administrative measures that banks can take in order to apply the principles of prudence and risk control. However, this authority is not absolute, as it has the potential to limit the civil rights of customers if carried out without a clear legal basis and valid procedures. This study aims to examine the legal regulations regarding the authority of banks to block accounts by PT Bank Mandiri Tbk in the Yogyakarta District Court Decision Number 112/Pdt.G/2022/PN.Yyk with the principle of legal protection for banking customers. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a case approach. The primary legal sources include Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority Regulations concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Court Decisions. Secondary legal materials were obtained from literature, scientific journals, and opinions of banking law experts. The results of the study show that the authority of banks to block accounts can only be exercised if there is a valid legal basis and must be accompanied by the principles of transparency, proportionality, and accountability. This study concludes that PT Bank Mandiri Tbk is not in accordance with the principles of customer legal protection and incurs legal liability for the bank.
Account Blocking Without Customer Consent: Disharmony Between The Banking Law, The PDP Law, and POJK 8/2023 Ariyasatya, Yulius; Yustika, Luthy
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.345

Abstract

Banks blocking customer accounts without consent or notification raises legal issues related to customer protection and data privacy. Under the framework of Law No. 7/1992 in conjunction with Law No. 10/1998, such actions can be justified as an exception if based on orders from law enforcement officials. However, following the enactment of POJK No. 22/2023 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Law No. 27/2022 concerning Personal Data Protection, the practice of blocking accounts without customer consent has the potential to conflict with the principles of transparency, accountability, and control of personal data by banks. This study normatively analyzes the potential for disharmony between regulations through a review of laws and regulations, legal literature, and banking practices, using the Theory of Legal Protection and the Theory of Presumption of Innocence as analytical tools. The study's findings demonstrate the need for adequate consent and notification in any action that impacts customer rights, as well as strengthening operational harmonization and oversight so that blocking procedures do not violate privacy rights or legal certainty. Recommendations include the development of clear operational standards, transparency of processes, and accountability of banks as data controllers, so that customer legal protection is optimally achieved.
Analisis Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ketika Pemegang Hak Meninggal Dunia dan Ahli Waris tidak Diketahui: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 67/Pdt.G/2025/PN.Bks Azhar, Maritza; Lestari, Andini Tri; Ndarung, Marianus; Pratasik, Angely Patricia Putri; Putro, Muhammad Djomy Dwi; Sadili, Akhmad; Yustika, Luthy
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18194887

Abstract

Bekasi District Court Decision Number 67/Pdt.G/2025/PN Bks revealed administrative obstacles in the process of transferring the name on the land certificate, even though the sale and purchase transaction was legally valid. The plaintiff had obtained a Deed of Sale and Purchase (AJB), completed credit payments, and controlled the land since 2011, but the process was stalled because the previous owner had died and his heirs could not be identified. The judge accepted the lawsuit and ordered the National Land Agency (BPN) to carry out the transfer of name as a form of protection for buyers who acted in good faith, and emphasized the role of the courts as a solution when administrative procedures are unable to provide legal certainty.
Analisis Hukum tentang Hak Pekerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak ditandatangani oleh PT Mega Central Finance (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst) Veliza, Dela; Kristika, Dessya Indira Bunga; Hakiki, Keisya Aulia; Amelia, Nurul Naila; Hasanah, Rahmatul; S, Sesilia; Yustika, Luthy
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18194968

Abstract

This research explores the legal protection of workers under an unsigned Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) through the Industrial Relations Court Decision No. 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.  The paper investigates the legal status of employment when a PKWT is not legally signed and the realization of workers' rights using a normative juridical method using a statute and case approach.  The findings reveal that the employment connection is regarded valid whenever the worker performs activities under employer supervision, regardless of contract formality.  The court declared the firing unconstitutional and granted compensation of Rp130,000,000.  The study comes to the conclusion that substantive employment elements work, remuneration, and subordination determine the legitimacy of employment relations and that employers cannot use administrative flaws in PKWT to avoid legal obligations
Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen: Studi Putusan Pn Barru Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Barru Tanggal 7 Mei 2024 Faustina, Yaffa Ivana; Elvina Putri Maheswari; Shafa Salsabila; Berto Purnomo Sidik; Fika Nurmajulia Andiani; Antika Gestia; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3857

Abstract

Kejahatan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan bank yang ideal dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen serta mengkritisi implementasinya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perbankan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bank, yang meliputi implementasi prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Manajemen Anti-Fraud, seringkali belum sepenuhnya efektif karena adanya celah operasional dan kolusi internal. Putusan PN Barru dalam kasus ini telah berhasil membuktikan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim masih terfokus pada unsur pidana pelaku, kurang mendalam dalam mengkaji potensi kegagalan sistem pengawasan bank sebagai pemicu atau fasilitator terjadinya tindak pidana tersebut. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegasan tanggung jawab internal bank mutlak diperlukan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan penegasan peran pengawasan bank dalam pertimbangan putusan pidana sebagai upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ( Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal ) Mufahir, Ratu Nazwa; Nurtazkiyah Tunafsih; Muhamad Fakih Hidayat; Daffa Rasya Fachrezi; Pipit Fitriyani; Nadila Angraini Rofianti; Rohmatun; Kumbang; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.285

Abstract

Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
WANPRESTASI ANTAR PERUSAHAAN STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 1259/PDT.G/ 2023/PN SURABAYA Annida, Aulia; Evi Andini; Gabrielle Dewi Halim; Kayla Rahma Adinda; Rullin Eka Femydestia; Shella; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.291

Abstract

Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Akmalia Salsabila Alfadillah, Muhammad Raydafi Alwani, Faris Dhafin Razaqa Alya Puspita Juliasari Amelia, Nurul Naila Angela Paula Feby Simanjuntak Angnesia, Khetrina Maria Annida, Aulia Antika Gestia Ariyasatya, Yulius Arkaan Daffa Arkananta, Rakha Purwa Azhar, Maritza Bertha, Anna Berto Purnomo Sidik Cikal Aldrich Adilhum Cinta Darojatun Nashuha Citra, Lanna Fadilla Daffa Rasya Fachrezi Daishahwa, Daishahwa Darman, Melani Dedi Sahputra Devita, Ninda Cahya Dhiva Aurora Pramhesta Dharma Dhiyaksa Nugraha Eka Lestari Simaremare Elda Septi Darmayanti Elvina Putri Maheswari Evi Andini Faustina, Yaffa Ivana Fika Nurmajulia Andiani Fitri, Gischa Adelia Friska Nova Wijaya Siagian Fritiana, Anesya Gabrielle Dewi Halim Gunawan, Najwa Putri Hakiki, Keisya Aulia Hamza, Bahtiar Hariseno, Dimas HASANAH, RAHMATUL Hikmawati, Elok Ilham Khofipratomo Ine Dwiyanti Irdanuraprida Idris Irmanjaya Thaher Jonathan Vicky Kayla Rahma Adinda Kristika, Dessya Indira Bunga Kumbang Lestari, Andini Tri Maharani, Putri Nabila Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Michel Priscila Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mufahir, Ratu Nazwa Muhamad Daud Hidayatulloh Muhamad Fakih Hidayat Muhamad Noval Faris Pratama Muhammad Al Fariedz Mutia Melinda Nadila Angraini Rofianti Nanci Indah Silaban Ndarung, Marianus Nurhayani nurhayani Nurmansyah, Indra Nurtazkiyah Tunafsih Pipit Fitriyani Pratasik, Angely Patricia Putri Putra, Albert Hadi Putro, Muhammad Djomy Dwi Rahmadani, Nita Oktaviana Refy Purnama Sari Renanta, Yunesia Amelia Reysha Aurelia Shabilla Rohmatun Rullin Eka Femydestia S, Sesilia Sadili, Akhmad Salma Ayu Nurmala Sekar Galuh Adrelia Shafa Salsabila Shella Sherill, Fredrika Sitorus, Dio Fredrick Hezekiel Sri Widyawati Talitha Maheswari Ning Atmojo Taqiyyah Juliah Veliza, Dela Widiatno, Men Wih Winda Agustina Zidan Nugraha Zulfikar Judge