Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBENTUKAN DESA SADAR LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DAN PENGUATAN PERAN RT/RW DI DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Judge, Zulfikar; Yustika, Luthy; Thaher, Irmanjaya; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Siswanto, Ade Hari; Widiatno, Men Wih; Darman, Melani; Citra, Lanna Fadilla; Bertha, Anna; Widyawati, Sri; Widarto, Joko; Idris, Irdanuraprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10564

Abstract

AbstractPlastic waste has become one of the most serious environmental problems in Indonesia, particularly in rural areas that face limitations in waste management systems. Uncontrolled plastic waste management has caused adverse impacts on the environment, public health, and ecosystem sustainability. Low levels of public awareness and legal understanding of environmental regulations further exacerbate this condition. Therefore, strengthening community participation and local governance structures has become an urgent necessity. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to establish an Environmentally Aware Village through the socialization of plastic waste management regulations and the strengthening of the role of neighborhood and community associations (RT/RW) as the frontline actors in environmental management. The methods employed included lectures and regulatory socialization, discussions and question-and-answer sessions, as well as educational games and the distribution of incentives, with reference to Law Number 18 of 2008 on Waste Management, Government Regulation Number 81 of 2012, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The results of the program indicate an increase in public legal awareness regarding rights and obligations in plastic waste management. The strengthening of the role of RT/RW proved effective in encouraging collective community participation and compliance with environmental regulations. Accordingly, community-based legal education serves as a strategic instrument in realizing sustainable environmental governance at the village level. Keywords: plastic waste, environmental law, community service, RT/RW, sustainable village. ABSTRAKSampah plastik telah menjadi salah satu persoalan lingkungan paling serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah plastik yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap regulasi lingkungan memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dan struktur pemerintahan lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah membentuk Desa Sadar Lingkungan melalui sosialisasi regulasi pengelolaan sampah plastik dan penguatan peran RT/RW sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah plastik. Penguatan peran RT/RW terbukti efektif dalam mendorong partisipasi kolektif masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa. Kata kunci: sampah plastik, hukum lingkungan, pengabdian masyarakat, RT/RW, desa berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Hukum Pt Bank Syariah Indonesia Tbk Terhadap Kehilangan Dana Deposito Nasabah: Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri ldi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi Sherill, Fredrika; Daishahwa, Daishahwa; Renanta, Yunesia Amelia; Fritiana, Anesya; Reysha Aurelia Shabilla; Maharani, Putri Nabila; Yustika, Luthy
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 12 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i12.5047

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), hasil merger tiga bank syariah BUMN, menghadapi kasus kehilangan dana deposito yang menimbulkan masalah pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban hukum BSI atas kehilangan dana nasabah menurut peraturan Indonesia dan mengkaji implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 22/Pid.B/2025/PN Idi. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan menelaah dokumen hukum primer dan sekunder. Analisis data berupa studi isi kualitatif mengaitkan temuan hukum dengan teori pertanggungjawaban dan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab korporasi BSI untuk mengganti kerugian sesuai prinsip hukum dan syariah, serta adanya sanksi pidana bagi pegawai yang bertanggung jawab. Putusan tersebut memperkuat perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan syariah. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan internal yang lebih baik dan kepatuhan regulasi untuk melindungi aset nasabah dan menjaga kepercayaan publik
Account Blocking Without Customer Consent: Disharmony Between The Banking Law, The PDP Law, and POJK 8/2023 Ariyasatya, Yulius; Yustika, Luthy
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.345

Abstract

Banks blocking customer accounts without consent or notification raises legal issues related to customer protection and data privacy. Under the framework of Law No. 7/1992 in conjunction with Law No. 10/1998, such actions can be justified as an exception if based on orders from law enforcement officials. However, following the enactment of POJK No. 22/2023 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Law No. 27/2022 concerning Personal Data Protection, the practice of blocking accounts without customer consent has the potential to conflict with the principles of transparency, accountability, and control of personal data by banks. This study normatively analyzes the potential for disharmony between regulations through a review of laws and regulations, legal literature, and banking practices, using the Theory of Legal Protection and the Theory of Presumption of Innocence as analytical tools. The study's findings demonstrate the need for adequate consent and notification in any action that impacts customer rights, as well as strengthening operational harmonization and oversight so that blocking procedures do not violate privacy rights or legal certainty. Recommendations include the development of clear operational standards, transparency of processes, and accountability of banks as data controllers, so that customer legal protection is optimally achieved.
Analisis Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ketika Pemegang Hak Meninggal Dunia dan Ahli Waris tidak Diketahui: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 67/Pdt.G/2025/PN.Bks Azhar, Maritza; Lestari, Andini Tri; Ndarung, Marianus; Pratasik, Angely Patricia Putri; Putro, Muhammad Djomy Dwi; Sadili, Akhmad; Yustika, Luthy
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18194887

Abstract

Bekasi District Court Decision Number 67/Pdt.G/2025/PN Bks revealed administrative obstacles in the process of transferring the name on the land certificate, even though the sale and purchase transaction was legally valid. The plaintiff had obtained a Deed of Sale and Purchase (AJB), completed credit payments, and controlled the land since 2011, but the process was stalled because the previous owner had died and his heirs could not be identified. The judge accepted the lawsuit and ordered the National Land Agency (BPN) to carry out the transfer of name as a form of protection for buyers who acted in good faith, and emphasized the role of the courts as a solution when administrative procedures are unable to provide legal certainty.
Analisis Hukum tentang Hak Pekerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak ditandatangani oleh PT Mega Central Finance (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst) Veliza, Dela; Kristika, Dessya Indira Bunga; Hakiki, Keisya Aulia; Amelia, Nurul Naila; Hasanah, Rahmatul; S, Sesilia; Yustika, Luthy
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18194968

Abstract

This research explores the legal protection of workers under an unsigned Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) through the Industrial Relations Court Decision No. 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.  The paper investigates the legal status of employment when a PKWT is not legally signed and the realization of workers' rights using a normative juridical method using a statute and case approach.  The findings reveal that the employment connection is regarded valid whenever the worker performs activities under employer supervision, regardless of contract formality.  The court declared the firing unconstitutional and granted compensation of Rp130,000,000.  The study comes to the conclusion that substantive employment elements work, remuneration, and subordination determine the legitimacy of employment relations and that employers cannot use administrative flaws in PKWT to avoid legal obligations