Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Golden Generation Legal Science
Yustika, Luthy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PEMBENTUKAN DESA SADAR LINGKUNGAN MELALUI SOSIALISASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DAN PENGUATAN PERAN RT/RW DI DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Judge, Zulfikar; Yustika, Luthy; Thaher, Irmanjaya; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Siswanto, Ade Hari; Widiatno, Men Wih; Darman, Melani; Citra, Lanna Fadilla; Bertha, Anna; Widyawati, Sri; Widarto, Joko; Idris, Irdanuraprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10564

Abstract

AbstractPlastic waste has become one of the most serious environmental problems in Indonesia, particularly in rural areas that face limitations in waste management systems. Uncontrolled plastic waste management has caused adverse impacts on the environment, public health, and ecosystem sustainability. Low levels of public awareness and legal understanding of environmental regulations further exacerbate this condition. Therefore, strengthening community participation and local governance structures has become an urgent necessity. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to establish an Environmentally Aware Village through the socialization of plastic waste management regulations and the strengthening of the role of neighborhood and community associations (RT/RW) as the frontline actors in environmental management. The methods employed included lectures and regulatory socialization, discussions and question-and-answer sessions, as well as educational games and the distribution of incentives, with reference to Law Number 18 of 2008 on Waste Management, Government Regulation Number 81 of 2012, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The results of the program indicate an increase in public legal awareness regarding rights and obligations in plastic waste management. The strengthening of the role of RT/RW proved effective in encouraging collective community participation and compliance with environmental regulations. Accordingly, community-based legal education serves as a strategic instrument in realizing sustainable environmental governance at the village level. Keywords: plastic waste, environmental law, community service, RT/RW, sustainable village. ABSTRAKSampah plastik telah menjadi salah satu persoalan lingkungan paling serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah plastik yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap regulasi lingkungan memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dan struktur pemerintahan lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah membentuk Desa Sadar Lingkungan melalui sosialisasi regulasi pengelolaan sampah plastik dan penguatan peran RT/RW sebagai garda terdepan pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah plastik. Penguatan peran RT/RW terbukti efektif dalam mendorong partisipasi kolektif masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di tingkat desa. Kata kunci: sampah plastik, hukum lingkungan, pengabdian masyarakat, RT/RW, desa berkelanjutan.
Analisis Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ketika Pemegang Hak Meninggal Dunia dan Ahli Waris tidak Diketahui: Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 67/Pdt.G/2025/PN.Bks Azhar, Maritza; Lestari, Andini Tri; Ndarung, Marianus; Pratasik, Angely Patricia Putri; Putro, Muhammad Djomy Dwi; Sadili, Akhmad; Yustika, Luthy
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18194887

Abstract

Bekasi District Court Decision Number 67/Pdt.G/2025/PN Bks revealed administrative obstacles in the process of transferring the name on the land certificate, even though the sale and purchase transaction was legally valid. The plaintiff had obtained a Deed of Sale and Purchase (AJB), completed credit payments, and controlled the land since 2011, but the process was stalled because the previous owner had died and his heirs could not be identified. The judge accepted the lawsuit and ordered the National Land Agency (BPN) to carry out the transfer of name as a form of protection for buyers who acted in good faith, and emphasized the role of the courts as a solution when administrative procedures are unable to provide legal certainty.
Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen: Studi Putusan Pn Barru Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Barru Tanggal 7 Mei 2024 Faustina, Yaffa Ivana; Elvina Putri Maheswari; Shafa Salsabila; Berto Purnomo Sidik; Fika Nurmajulia Andiani; Antika Gestia; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3857

Abstract

Kejahatan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan bank yang ideal dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen serta mengkritisi implementasinya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perbankan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bank, yang meliputi implementasi prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Manajemen Anti-Fraud, seringkali belum sepenuhnya efektif karena adanya celah operasional dan kolusi internal. Putusan PN Barru dalam kasus ini telah berhasil membuktikan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim masih terfokus pada unsur pidana pelaku, kurang mendalam dalam mengkaji potensi kegagalan sistem pengawasan bank sebagai pemicu atau fasilitator terjadinya tindak pidana tersebut. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegasan tanggung jawab internal bank mutlak diperlukan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan penegasan peran pengawasan bank dalam pertimbangan putusan pidana sebagai upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ( Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal ) Mufahir, Ratu Nazwa; Nurtazkiyah Tunafsih; Muhamad Fakih Hidayat; Daffa Rasya Fachrezi; Pipit Fitriyani; Nadila Angraini Rofianti; Rohmatun; Kumbang; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.285

Abstract

Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
WANPRESTASI ANTAR PERUSAHAAN STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 1259/PDT.G/ 2023/PN SURABAYA Annida, Aulia; Evi Andini; Gabrielle Dewi Halim; Kayla Rahma Adinda; Rullin Eka Femydestia; Shella; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.291

Abstract

Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 762/Pid.B/2025/PN Tjk Devita, Ninda Cahya; Mutia Melinda; Taqiyyah Juliah; Cinta Darojatun Nashuha; Nanci Indah Silaban; Refy Purnama Sari; Jonathan Vicky; Muhammad Al Fariedz; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.295

Abstract

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penegakan Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dan Kredit Macet Di Perbankan Syariah Dalam Studi Kasus Bank Muamalat Harkat Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna Dhiyaksa Nugraha; Ilham Khofipratomo; Eka Lestari Simaremare; Winda Agustina; Angela Paula Feby Simanjuntak; Ine Dwiyanti; Arkaan Daffa; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4400

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dan kredit macet pada PT BPRS Muamalat Harkat berdasarkan Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna. Terdakwa, selaku Asisten Account Officer, terbukti memalsukan tanda tangan pemilik sertifikat agunan pada dokumen pembiayaan sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menyebabkan kerugian bank sebesar Rp 60 juta. Dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa unsur kesengajaan dan pencatatan palsu terpenuhi, sehingga hakim menerapkan asas lex specialis dalam pemidanaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, verifikasi dokumen, dan manajemen risiko untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah.
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Atas Internal Fraud Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ditinjau dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Perbankan Syariah Angnesia, Khetrina Maria; Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah; Fitri, Gischa Adelia; Gunawan, Najwa Putri; Rahmadani, Nita Oktaviana; Arkananta, Rakha Purwa; Yustika, Luthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36651

Abstract

Internal Fraud merupakan salah satu permasalahan serius dalam sektor perbankan yang berpotensi merugikan nasabah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lhoksukon sebagai lembaga perbankan syariah nasional tidak terlepas dari risiko terjadinya Internal Fraud yang dilakukan oleh pihak internal bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas Internal Fraud pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas Internal Fraud dapat dibebankan kepada pelaku secara pribadi maupun kepada bank sebagai korporasi, apabila terbukti adanya kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan sistem pengendalian internal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat kewajiban bank dalam pencegahan dan penanganan fraud melalui penguatan pengawasan serta manajemen risiko, sementara Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan tanggung jawab bank dalam menjaga prinsip syariah dan perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi pengendalian internal menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko Internal Fraud pada perbankan syariah.
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Sektor Perbankan terhadap Pemalsuan Pembukuan: Studi Komparasi antara Singapura dan Indonesia Putra, Albert Hadi; Alfadillah, Muhammad Raydafi; Hariseno, Dimas; Sitorus, Dio Fredrick Hezekiel; Sahputra, Dedi; Alwani, Faris Dhafin Razaqa; Hamza, Bahtiar; Yustika, Luthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36713

Abstract

Pemalsuan pembukuan dalam sektor perbankan merupakan tindak pidana serius yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi atas tindak pidana pemalsuan pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank, baik dalam konteks hukum di Indonesia maupun di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pemalsuan pembukuan pada umumnya lebih difokuskan kepada pelaku individu, yaitu pegawai bank, meskipun korporasi secara prinsip dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kelalaian sistem pengawasan internal. Sementara itu, di Singapura, rezim hukum perbankan dan korporasi menekankan tanggung jawab institusional yang lebih ketat, terutama terkait kepatuhan, pengendalian internal, dan kewajiban pengawasan oleh bank sebagai badan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan perbedaan orientasi penegakan hukum, antara penekanan pada tanggung jawab individu dan penguatan akuntabilitas korporasi dalam sektor perbankan.
Analisis Hukum tentang Hak Pekerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak ditandatangani oleh PT Mega Central Finance (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst) Dela Veliza; Dessya Indira Bunga Kristika; Keisya Aulia Hakiki; Nurul Naila Amelia; Rahmatul Hasanah; Sesilia S; Luthy Yustika
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18194968

Abstract

This research explores the legal protection of workers under an unsigned Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) through the Industrial Relations Court Decision No. 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.  The paper investigates the legal status of employment when a PKWT is not legally signed and the realization of workers' rights using a normative juridical method using a statute and case approach.  The findings reveal that the employment connection is regarded valid whenever the worker performs activities under employer supervision, regardless of contract formality.  The court declared the firing unconstitutional and granted compensation of Rp130,000,000.  The study comes to the conclusion that substantive employment elements work, remuneration, and subordination determine the legitimacy of employment relations and that employers cannot use administrative flaws in PKWT to avoid legal obligations
Co-Authors Ade Hari Siswanto Akmalia Salsabila Alfadillah, Muhammad Raydafi Alwani, Faris Dhafin Razaqa Angela Paula Feby Simanjuntak Angnesia, Khetrina Maria Annida, Aulia Antika Gestia Arkaan Daffa Arkananta, Rakha Purwa Azhar, Maritza Bertha, Anna Berto Purnomo Sidik Cikal Aldrich Adilhum Cinta Darojatun Nashuha Citra, Lanna Fadilla Daffa Rasya Fachrezi Darman, Melani Dedi Sahputra Dela Veliza Dessya Indira Bunga Kristika Devita, Ninda Cahya Dhiyaksa Nugraha Eka Lestari Simaremare Elvina Putri Maheswari Evi Andini Faustina, Yaffa Ivana Fika Nurmajulia Andiani Fitri, Gischa Adelia Gabrielle Dewi Halim Gunawan, Najwa Putri Hamza, Bahtiar Hariseno, Dimas Hikmawati, Elok Ilham Khofipratomo Ine Dwiyanti Irdanuraprida Idris Irmanjaya Thaher Jonathan Vicky Kayla Rahma Adinda Keisya Aulia Hakiki Kumbang Lestari, Andini Tri Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Michel Priscila Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mufahir, Ratu Nazwa Muhamad Fakih Hidayat Muhamad Noval Faris Pratama Muhammad Al Fariedz Mutia Melinda Nadila Angraini Rofianti Nanci Indah Silaban Ndarung, Marianus Nurhayani nurhayani Nurtazkiyah Tunafsih Nurul Naila Amelia Pipit Fitriyani Pratasik, Angely Patricia Putri Putra, Albert Hadi Putro, Muhammad Djomy Dwi Rahmadani, Nita Oktaviana Rahmatul Hasanah Refy Purnama Sari Rohmatun Rullin Eka Femydestia Sadili, Akhmad Sekar Galuh Adrelia Sesilia S Shafa Salsabila Shella Sitorus, Dio Fredrick Hezekiel Sri Widyawati Talitha Maheswari Ning Atmojo Taqiyyah Juliah Widiatno, Men Wih Winda Agustina Zidan Nugraha Zulfikar Judge