Kuncoro, Owen Edgar
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Dynamics of Human Rights Issue Resolution from the Perspective of Dignified Justice Kuncoro, Owen Edgar; Riyanto, Tio; Wilbert, Reyner
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1355

Abstract

Human rights are important to uphold because they guarantee the principle of equality for all people. There may be some citizens who are less aware of the importance of human rights for themselves. There are many human rights violations that occur in Indonesian society, human rights themselves are regulated in the Pancasila legal system. The purpose of the law itself includes 3 things, namely the value of justice, benefit, and legal certainty. The value of justice is the most important value in law. The research method that we use in our journal is a literature review or analysis research method and also uses normative analysis of laws, court decisions, and policies that cover everything about human rights. The purpose of our research is to provide a dignified justice perspective on Human Rights in accordance with the dynamics of constitutional law. We hope that this journal can increase public awareness of the importance of human rights for humans and can also build greater justice in human rights for society.
Ketidakmampuan PTUN Menguji Keputusan Administratif Berbasis Algoritma Dalam Penyaluran Hak Sosial-Ekonomi Masyarakat The, Jennifer; Loren, Celine; Kuncoro, Owen Edgar; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8308

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas bisa menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penggunaan sistem digital dan algoritma dalam berbagai kebijakan publik seperti pengelolaan data masyarakat. Penggunaan sistem tersebut menimbulkan persoalan hukum karena keputusan yang dihasilkan tidak selalu berbentuk keputusan administrasi yang dikeluarkan secara langsung oleh pejabat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep Keputusan Tata Usaha Negara serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keputusan yang dihasilkan melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan konsep keputusan tata usaha negara terhadap keputusan otomatis serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam kebijakan publik telah menghasilkan bentuk keputusan yang berbeda dengan keputusan administrasi konvensional karena keputusan tersebut sering muncul sebagai hasil pengolahan data otomatis tanpa penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi PTUN dalam menguji keputusan tersebut karena tidak selalu jelas bentuk keputusan administratif yang dapat dijadikan objek sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam administrasi pemerintahan memerlukan penyesuaian dalam pemahaman konsep keputusan tata usaha negara agar perlindungan hukum bagi masyarakat tetap dapat terjamin.