Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studia Legalia
Yhauma, Mutamimul
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGUATAN REGULASI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI Sonia Sashi Kirana, Corazon; Aqila Tasnim , Salsabil; Yhauma, Mutamimul
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Democracy in Indonesia is rooted in the principle of popular sovereignty as affirmed in the 1945 Constitution. This principle applies not only at the national level, but also at the village government level, including in the mechanism of Interim Village Head Elections (PAW). PAW is a solution to the vacancy of the Village Head position that occurs before the term ends, as regulated in Permendagri No. 66/2017. However, this mechanism raises various problems, especially related to the legitimacy of the election results due to limited community participation and aspects of legal certainty because the regulation is only based on ministerial regulations. The non-involvement of the entire village community in the voting process through the representative deliberation mechanism raises debates regarding transparency, accountability, and the potential for undemocratic practices. In addition, the absence of a legal basis in the form of a law causes differences in implementation in various regions and potential legal instability. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, and sociological approaches to analyze the constitutionality of PAW and the urgency of regulatory reformulation to have higher legal certainty. The results of the research are expected to provide recommendations in strengthening the PAW mechanism to be more democratic, transparent, and in accordance with the principles of popular sovereignty guaranteed in the constitution. Key words: Democracy, Popular Sovereignty, Interim Village Head Election, Constitutionality, Regulatory Reform. Abstrak Demokrasi di Indonesia berakar pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam lingkup nasional, tetapi juga mencakup tingkat pemerintahan desa, termasuk dalam mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). PAW merupakan solusi atas kekosongan jabatan Kepala Desa yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2017. Namun, mekanisme ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait legitimasi hasil pemilihan akibat keterbatasan partisipasi masyarakat serta aspek kepastian hukum karena regulasinya hanya berbasis peraturan menteri. Ketidakterlibatan seluruh masyarakat desa dalam proses pemungutan suara melalui mekanisme musyawarah perwakilan menimbulkan perdebatan terkait transparansi, akuntabilitas, serta potensi praktik yang tidak demokratis. Selain itu, ketiadaan dasar hukum dalam bentuk undang-undang menyebabkan perbedaan implementasi di berbagai daerah serta potensi instabilitas hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis untuk menganalisis konstitusionalitas PAW serta urgensi reformulasi regulasi agar memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat mekanisme PAW agar lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi Kata kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Konstitusionalitas, Reformulasi Regulasi.
URGENSI PENGUATAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN DENGAN PENGUATAN TERHADAP MEKANISME TERSISTEMATIS Perdana , M.Ihsan Anugrah; Nurhasim; Luviana, Ervin; Hikmah, Nurul; Yhauma, Mutamimul
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji urgensi penguatan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui pendaftaran dengan mekanisme administrasi yang tersistematis sebagai jalan menuju rekognisi dan perlindungan yang efektif. Berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan mandat UUD NRI 1945—khususnya Pasal 18B ayat (2)—serta problem eksistensi dan perlindungan tanah ulayat dalam berbagai konflik agraria, penelitian ini bertujuan: (i) merumuskan rancangan sistem pencatatan/pengakuan MHA yang memberikan kepastian hukum; (ii) menegaskan kebutuhan penguatan hak MHA dalam undang-undang, termasuk pengaturan tegas atas tanah ulayat; dan (iii) merumuskan rekognisi hak yang operasional dalam pengambilan keputusan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, komparatif, dan kasus. Hasil penelitian menegaskan empat tahap kunci pendaftaran MHA—identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan—yang harus dilaksanakan secara partisipatif, terukur, transparan, dan akuntabel, disertai koordinasi lintas sektor serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan hak MHA dalam undang-undang (termasuk tanah ulayat) bukan hanya memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga mencegah konflik, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memperkuat keadilan sosial. Rekomendasi inti adalah pembentukan regulasi khusus (RUU MHA) yang memuat mekanisme pendaftaran tersistematis dan jaminan rekognisi/ perlindungan yang efektif, termasuk akses keadilan melalui peradilan adat dan skema penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif.. Kata Kunci: masyarakat hukum adat, pengakuan administrasi, tanah ulayat, rekognisi
URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI REPRESENTASI DAERAH GUNA MANIFESTASI PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA: URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI REPRESENTASI DAERAH GUNA MANIFESTASI PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA Hikmah, Nurul; Pratama, Juan; Nurhasim; Luviana, Ervin; Yhauma, Mutamimul
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai distribusi kekuasaan yang dalam kenyataan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini secara khusus menganalisis posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga representasi daerah serta kecukupan kerangka hukumnya dalam kaitannya dengan implementasi nyata dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, seperti ketentuan konstitusi, perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan sekunder berupa literatur hukum dan pendapat pakar. Berbagai pendekatan digunakan, meliputi pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi hukum yang komprehensif dan tegas untuk memperkuat peran DPD, mengoptimalkan sistem penyaluran aspirasi daerah, meningkatkan keterwakilan perempuan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam penguatan posisi kelembagaan DPD. Disarankan agar pengaturan mengenai DPD tidak membatasi kewenangannya dalam bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta penyesuaian lainnya. Selain itu, perlu adanya mekanisme sistematis untuk penyaluran aspirasi dan penguatan keterwakilan perempuan melalui dukungan regulatif serta pendidikan, sesuai prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. This study addresses the pressing issue of unequal power distribution in Indonesia’s constitutional structure, where the principle of separation of powers is not yet fully realized in the practice of the presidential system. The research specifically examines the position of the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) as a regional representation body and the adequacy of its legal framework concerning its actual implementation in legislative and social life. Employing a normative juridical method with document study, this research analyzes primary legal materials, such as constitutional provisions, statutes, and Constitutional Court decisions, as well as secondary materials, including legal literature and expert opinions. Several approaches are utilized: statutory, historical, case, conceptual, comparative, and value-based. The results reveal the need for a comprehensive and unequivocal legal regulation to strengthen the DPD’s role, optimize aspiration transmission from local constituencies, enhance women’s representation, and expand public participation in reinforcing the DPD’s institutional position. The study recommends that legislation concerning the DPD must not restrict its authority regarding regional autonomy, central-regional relations, and fiscal adjustments. Furthermore, it underscores the necessity of systematic mechanisms for aspiration channels and the mportance of reinforcing women’s representation through regulatory and educational support, in line with democratic values, human rights, and social justice as mandated by the Indonesian Constitution.
Co-Authors Aqila Tasnim , Salsabil Luviana, Ervin Nurhasim Nurul Hikmah Perdana , M.Ihsan Anugrah Pratama, Juan Sonia Sashi Kirana, Corazon