Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Direktur dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak pada Perusahaan Jasa Importasi Sada, Kayla Fausta Natania
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6406

Abstract

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perpajakan yang berdampak besar terhadap pendapatan negara. Dalam konteks perusahaan jasa importasi, tindakan ini kerap melibatkan kebijakan internal perusahaan yang diarahkan atau disetujui oleh direksi, khususnya direktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur sebagai penanggung jawab utama operasional perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, menyetujui, atau lalai dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi dan asas strict liability dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kesadaran hukum pada jajaran pimpinan perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa. 
Pertanggungjawaban Pidana Direktur dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak pada Perusahaan Jasa Importasi Sada, Kayla Fausta Natania
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6406

Abstract

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perpajakan yang berdampak besar terhadap pendapatan negara. Dalam konteks perusahaan jasa importasi, tindakan ini kerap melibatkan kebijakan internal perusahaan yang diarahkan atau disetujui oleh direksi, khususnya direktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur sebagai penanggung jawab utama operasional perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, menyetujui, atau lalai dalam mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi dan asas strict liability dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kesadaran hukum pada jajaran pimpinan perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa. 
Keseimbangan Kepastian Hukum dan Kepentingan Komersial dalam Drafting Kontrak Bisnis di Indonesia Novel, Mochamad; Mamonto, Yesika Teresya; Mulia, Ariel Yuansa; Lie, Yocelyn Averyll; Sada, Kayla Fausta Natania
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7575

Abstract

Kontrak bisnis merupakan instrumen utama dalam hubungan hukum ekonomi modern. Dalam praktiknya, penyusunan kontrak sering kali menimbulkan persoalan keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan komersial para pihak. Tulisan ini menganalisis secara normatif-yuridis mengenai bagaimana keseimbangan tersebut dapat dicapai dalam praktik contract drafting di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap literatur hukum nasional dan internasional lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum harus disinergikan dengan prinsip keadilan kontraktual dan efisiensi ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan klausul yang jelas, penggunaan prinsip good faith, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap praktik penyusunan kontrak bisnis yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.