Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research Soedirman Law Review
Haryanto, Budiman Setyo
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Staffing Study on the Impact of Changes to Severe Discipline Punishments After the Issue of Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Disciplinary Punishments for Civil Servants Hartini, Sri; Kunarti, Siti; Kartono, Kartono; Haryanto, Tenang; Haryanto, Budiman Setyo
International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research Vol. 4 No. 3 (2023): International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Rese
Publisher : Future Science / FSH-PH Publications

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijmaber.04.03.04

Abstract

The purpose of personnel analysis is to achieve professional civil servants in implementing the principles of good governance. To achieve this goal, one of the policies undertaken by the government is to issue a new regulation in the field of personnel as a substitute for the old regulation, namely Government Regulation No. 94 of 2021. The new policy issued by the government should be firmer, better and more effective. so that it will make Civil Servants who commit disciplinary violations become a deterrent. The new regulations have several changes to disciplinary penalties. One of the changes is severe disciplinary punishment. The old regulations set forth in PP No. 53 of 2010, regulated the existence of a penalty for dishonorable dismissal as civil servants, but in the replacement regulation this was omitted. By eliminating the word disrespect, it has an impact on the staffing sector, so that severe disciplinary punishment becomes lighter. The reduction in disciplinary punishment provides an opportunity for civil servants to commit repeated violations, thereby hampering the principles of good governance. In terms of staffing, these changes have an impact on civil servant pension rights. In this way, all civil servants who have been dismissed, both retired and for committing serious disciplinary violations, will receive pension rights. PP for PNS No. 94 of 2021 should carry out the Law's orders, but the new PP is not in line with Article 84 of the ASN Law.
Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Bobotsari Dengan Debitur (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Pbg) Putri, Dea Bunga Afina Raena; Wakhid, Nur; Haryanto, Budiman Setyo
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.41

Abstract

Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan atau dapat dikatan wanprestasi, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam, hal ini karena akan dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Diketahui hasil penelitian bahwa Eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah sesuai dengan syarat dan prosedur eksekusi hak tanggungan, yaitu parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Lelang. Kata Kunci : Wanprestasi; Parate Eksekusi; Hak Tanggungan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kurator Atas Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/Pn.Niaga.Smg Arianto, Giswa; Purwiyantiningsih, Eti; Haryanto, Budiman Setyo
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.35

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga Smg. perkara antara Kurator dari debitur PT. MSPI mengajukan gugatan actio pauliana terhadap PT. CIMB Niaga selaku kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Gugatan kurator ditujukan untuk membatalkan eksekusi tersebut dengan dalih eksekusi tersebut tidak sah. Terkait pelaksanaannya, antara kurator dengan kreditur separatis sering terjadi miskomunikasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan kurator dan kreditur separatis dalam kepailitan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Kepailitan, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan PT. CIMB Niaga sebagai kreditur separatis yang melaksanakan lelang eksekusi melalui KPKNL telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 UUJF, Pasal 21 UUHT, dan Pasal 55, 56, 59 UUK. Oleh karena itu, meskipun Kurator berwenang mengajukan gugatan berdasarkan Actio Pauliana, namun, terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis harus dikecualikan, karena undang-undang memberikan hak dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur separatis. Kata Kunci : Kurator, Kreditur Separatis, Actio Pauliana, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.
Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/ Pdt.G.S/2018/Pn.Pwt) Wibawati, Siska Tri; Prihatinah, Tri Lisiani; Haryanto, Budiman Setyo
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.44

Abstract

Penelitian ini dilakukan terhadap perkara dan Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. Pwt, dengan judul Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt? dan 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt ?. Adapun tujuan penelitiannya adalah : melakukan analisis mengetahui pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt dan bentuk tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis dan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa: pertama, 1. Pertimbangan Hakim yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan wajib menyerahkan objek hak tanggungan kepada kreditur, secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT. Akan tetapi dalam menyebutkan dasar hukum atas wanprestasinya debitur tidak tepat, karena menyebut Pasal 1234 KUH Perdata. Seharusnya yang digunakan adalah Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata. Dan kedua, 2.Tanggung jawab debitur atas utangnya terdiri dari dua hal, yaitu menyediakan seluruh kekayaannya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan menyerahkan objek hak tanggungan pada saat eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf j tentang janji-janji hak tanggungan.Kata Kunci : Hak Tanggungan; Tanggung jawab; Wanprestasi
Co-Authors Arianto, Giswa Eti Purwiyantiningsih Kartono, Kartono Nur Wakhid Putri, Dea Bunga Afina Raena Siti Kunarti Sri Hartini Tenang Haryanto Tri Lisiani Prihatinah Wibawati, Siska Tri