Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Deskriptif Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) Di Sekolah Dasar Kayla Desta Triana; Intan Sulistiani; Ichsan Fauzi Rachman
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 2 No. 4 (2025): Juli
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jppi.v2i4.4507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) di Sekolah Dasar melalui pendekatan kuantitatif berbasis literatur. Dengan menganalisis 20 artikel jurnal empiris yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019–2024), studi ini memfokuskan pada tiga aspek utama: hasil belajar akademik, kemampuan berpikir kritis, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa PBL memberikan peningkatan signifikan terhadap hasil belajar (11,5%), keterampilan berpikir kritis (18,2%), dan partisipasi siswa (18,6%) dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Strategi yang umum digunakan guru meliputi penggunaan masalah kontekstual, diskusi kelompok kecil, dan fasilitasi refleksi. Namun, tantangan dalam implementasi PBL mencakup keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sumber belajar kontekstual, dan rendahnya keterampilan kolaboratif siswa. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan guru, fleksibilitas kurikulum, dan penyediaan media pembelajaran yang relevan guna mengoptimalkan efektivitas PBL di tingkat dasar. Studi ini merekomendasikan kajian kualitatif lanjutan dan pengembangan model hibrida berbasis teknologi untuk mendukung implementasi PBL secara berkelanjutan.
Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah atas Hak-hak Masyarakat Adat Fina Nabilah; Fathiya Ayu Ramadhina; Triana Nur Amelia; Desta Kayla Triana; Intan Sulistiani; Iwan Ridwan Paturochman
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Mei
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i4.4648

Abstract

Adakannya pembangunan Kawasan industri di Pulau Rempang menimbulkan konflik sengketa tanah antar masyarakat, pemerintah, dan juga PT. Makmur Elok Graha. masyarakat menganggap bahwa tanah yang akan menjadi tempat pembangunan tersebut adalah milik mereka yang diwariskan leluhur dari sebelum kemerdekaan, sedangkan ada Hak Guna Usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan, membuatnya menganggap bahwa tanah tersebut sudah bukan milik masyarakat. Ada berbagai sudut pandang yang berbeda-beda sehingga semakin merumitkan konflik. Setelah menilik dan menyelam lebih dalam terkait kasus ini dengan metode pendekatan kualitatif, menggabungkan beberapa data atau penelitian juga wawancara yang disiarkan di media social. Penulis menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi pemerintah pada masyarakat juga kurangnya perhatian pemerintah pada hak-hak adat masyarakat adat sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak terima dari masyarakat. Pemerintah perlu untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Dampak Masif Korupsi Pada Lingkungan: Studi Kasus PT. Timah (Tbk.) Ai Rifaani Rijkiah; Intan Sulistiani; Triana Nur Amelia; Iwan Ridwan Paturochman
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jppi.v3i1.6080

Abstract

Korupsi dalam sektor pertambangan menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan lingkungan dan memperdalam ketimpangan sosial di Indonesia. Penelitian ini menelaah secara mendalam dampak masif praktik korupsi terhadap degradasi lingkungan dengan fokus pada kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi yang melibatkan perusahaan “boneka” dan oknum pejabat berwenang telah mengakibatkan hancurnya tata kelola lingkungan, hilangnya potensi ekonomi negara, serta meningkatnya bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran air. Selain menimbulkan kerugian material yang mencapai ratusan triliun rupiah, praktik korupsi ini juga berdampak serius terhadap pelanggaran hak asasi masyarakat lokal, yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam, air bersih, dan lahan produktif. Kondisi tersebut memperburuk kemiskinan, menurunkan kualitas hidup, serta mengancam hak atas keselamatan dan rasa aman warga sekitar. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi publik yang aktif dalam mengawasi sektor pertambangan agar keadilan lingkungan dan sosial dapat kembali terwujud.