Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TEKSTUR : Jurnal Teknologi Infrastruktur Journal of Innovative and Creativity
Serera, Aulia Yuti
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PRINSIP KONSTITUSIONAL DALAM REGULASI KEAMANAN STRUKTURAL BANGUNAN GEDUNG: KAJIAN YURIDIS, NORMATIF, DAN TEKNIS Parabi, Ashraf Dhowian; Aisyah, Siti; Serera, Aulia Yuti; Yuliana; Mukti, Plasma Versiana; Octaviyana, Rickhy Artha
Jurnal Teknologi Infrastruktur Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Teknologi Infrastruktur Vol 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study critically analyzes the implementation of constitutional principles within the framework of structural safety regulations for building constructions in Indonesia. The intersection between constitutional law and civil engineering becomes urgent to analyze considering the significant transformation of building construction regulations following the enactment of the Job Creation Law (Law No. 11 of 2020) and Government Regulation No. 16 of 2021. The study employs a normative juridical approach integrated with technical analysis through doctrinal legal research methods while still considering empirical aspects of structural safety standards. Through legislative, conceptual, and comparative approaches, this study identifies significant implementation gaps between constitutional principles and structural safety technical standards. The results indicate that: (1) there is disharmony between constitutional principles and the implementation of technical regulations, especially in the aspect of protecting citizens' human rights; (2) the paradigm shift from Building Permit (IMB) to Building Approval (PBG) has not fully accommodated the fulfillment of constitutional rights of building users; and (3) the state's constitutional accountability mechanism in building failures remains weak. The study recommends reformulating structural safety regulations that integrate constitutional principles with technical standards by strengthening the state's responsibility dimension in ensuring building safety, as well as improving the Building Feasibility Certificate (SLF) mechanism as a constitutional protection instrument. Keywords: Building construction, normative juridical study, job creation law
Integrasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Penguatan Kapabilitas Pertahanan Dan Strategi Keamanan Maritim Di Wilayah Perbatasan Natuna Dan Tanjung Datu Anhari, Radifan; Serera, Aulia Yuti; Azzaulfa, Annisa; Riandy, Ervin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan perbatasan maritim Indonesia, khususnya di Natuna dan Tanjung Datu, tidak hanya menyangkut delimitasi wilayah dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga pertahanan dan keamanan yang terkait Hukum Humaniter Internasional. Operasi pengamanan laut harus memperhatikan asas proportionality, necessity, dan protection of civilians. Koordinasi antar-institusi, modernisasi armada, sistem pemantauan maritim, dan diplomasi hukum menjadi penting untuk mencegah eskalasi konflik, melindungi warga sipil, dan menjaga stabilitas kawasan secara hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah penerapan prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam kebijakan pertahanan maritim Indonesia di Natuna dan Tanjung Datu. Fokus pada batasan penggunaan kekuatan militer dan perlindungan warga sipil. Analisis dilakukan melalui studi perundang-undangan, literatur, dan publikasi resmi internasional, serta dianalisis secara deskriptif-analitis dan interpretatif-normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan pertahanan dengan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian ini, Penerapan prinsip Hukum Humaniter Internasional di Natuna dan Tanjung Datu menekankan diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan warga sipil, sehingga operasi militer hanya menarget sasaran sah. Aparat menggunakan patroli gabungan, teknologi pengawasan, dan koordinasi dengan masyarakat serta negara tetangga. HHI membatasi penggunaan kekuatan militer dengan menekankan tindakan preventif, proporsional, dan koordinatif, didukung modernisasi sarana, pelatihan gabungan, dan sistem komando terpadu. Penerapan asas HHI memperkuat kebijakan pertahanan melalui pengawasan teknologi, kerja sama lintas lembaga, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi bilateral, menjaga stabilitas wilayah, perlindungan warga sipil, dan efektivitas pertahanan secara berkelanjutan
Co-Authors Anhari, Radifan Azzaulfa, Annisa Mukti, Plasma Versiana NIM. A1011141008, YULIANA Octaviyana, Rickhy Artha Parabi, Ashraf Dhowian Riandy, Ervin Siti Aisyah