Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Priviet Social Sciences Journal Noblesse Oblige Law Journal
Azzaulfa, Anisa
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Dionesius, Dionesius; Purwanti, Evi; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena keberadaan tenaga honorer yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan daerah, meskipun status hukumnya tidak lagi diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengkaji implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dalam kajian perundang-undangan. Hasil penelitian ini melihat kedudukan hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik balik penting, dengan hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara implisit menghapus pengakuan terhadap tenaga honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 semakin mempertegas kebijakan penghapusan ini, mewajibkan semua tenaga honorer menyelesaikan status kepegawaiannya paling lambat tahun 2023 melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Analisis menyimpulkan bahwa tenaga honorer kini berada dalam posisi transisi menuju penghapusan, tanpa landasan hukum yang kuat dalam sistem kepegawaian negara dan hanya diberikan masa transisi untuk beralih menjadi PPPK atau keluar dari sistem kepegawaian pemerintah.
Perlindungan Konsumen di Era Digital dalam Praktik Bisnis dan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Transportasi Online(Studi Pengguna Jasa Gojek di Kota Pontianak) Nugraha, Yoga Fajar; Tahir, Muhammad; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi darat memegang peranan strategis dalam kehidupan berbangsa, sebab seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran transportasi. Sebagaimana fungsinya, transportasi darat dituntut untuk menyediakan layanan yang mendukung aktivitas masyarakat, baik melalui kendaraan bermotor maupun moda lainnya. Namun, perusahaan penyedia layanan transportasi online kerap mengklaim hanya sebagai penyedia platform teknologi yang mempertemukan mitra pengemudi dengan konsumen, sehingga menempatkan diri seolah tidak memiliki tanggung jawab langsung atas risiko yang dialami pengguna jasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjamin hak-hak konsumen transportasi online, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Gojek sebagai penyedia layanan Go-Ride memiliki tanggung jawab berupa pemberian santunan jika konsumen mengalami kecelakaan, yaitu Rp10.000.000,00 untuk kematian dan Rp5.000.000,00 untuk biaya perawatan di rumah sakit. Meskipun demikian, bentuk tanggung jawab tersebut dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
The role of the International Organization for Migration (IOM) in upholding refugee rights in Indonesia based on the implementation of the 1951 refugee convention and the 1967 protocol Azzaulfa, Anisa; Serera, Aulia Yuti
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.1242

Abstract

Forced migration is a global issue that poses challenging legal challenges. Under Presidential Regulation No. 125 of 2016, Indonesia provides refugees with temporary protection, even though it has not joined the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol. Even while the rule protects them, the legal framework restricts their ability to earn a living by prohibiting them from working, leaving them vulnerable and reliant on outside assistance. By contrasting its actions with the tenets of international refugee law, this paper investigates the role of the International Organization for Migration (IOM) in protecting refugee rights in Indonesia. The methodology is a normative-empirical legal approach that analyzes both the applicable legal instruments and the IOM’s factual practices based on official reports. The findings indicate that to bridge the gap created by the legal restriction on working, the IOM provides a monthly Cash-Based Intervention (CBI) allowance to support basic sustenance and align with the spirit of Article 23 of the Convention. Furthermore, the IOM covers tuition and supplies for refugees’ education, adhering to the standard set by Article 22 of the Convention. The IOM provides comprehensive insurance for healthcare, covering hospitalization, mental health, and reproductive health. These healthcare provisions fulfill the obligations outlined in Article 24. In conclusion, the IOM’s humanitarian interventions, specifically the provision of financial aid, education, and healthcare, are crucial in mitigating the acute vulnerabilities of refugees in Indonesia. These initiatives demonstrate a pragmatic dedication to maintaining social welfare norms and basic human rights in accordance with the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol.
The 1961 vienna convention implementations on eradicating structural discrimination of diplomatic corps towards the protection of female diplomats rights Serera, Aulia Yuti; Azzaulfa, Anisa; Anhari, Radifan; Riandy, Ervin
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.1281

Abstract

The role of female diplomats on the international stage has increased significantly over the last two decades. However, the role of female diplomats remains limited in some areas, such as human rights, international peace, and climate change. They also play a limited role as negotiators, facilitators, and policy designers. This condition leads to the structural discrimination faced by female diplomats. The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) was formulated to grant all diplomats, including female diplomats, the protection of diplomatic functions and the official status of diplomats. This research adopts a normative-empirical approach to analyze how the implementation of the 1961 VCDR eradicates the structural discrimination of the diplomatic corps towards the protection of the rights of female diplomats. The research findings show that women’s involvement in diplomacy still faces a significant gap in terms of numbers and levels assigned. Female diplomats also face the risk of gender violation and harassment. The 1961 VCDR was formulated as a gender-neutral foundation for diplomatic protection, which means it lacks specific provisions on gender-based discrimination or violence. Consequently, addressing issues such as unequal postings and promotions heavily relies on national policies, labor laws, and international human rights instruments such as CEDAW, rather than the 1961 VCDR directly. The empowerment of female diplomats requires a multi-faceted approach involving both normative efforts and structural reforms.
Co-Authors Anhari, Radifan Dionesius, Dionesius Evi Purwanti Muhammad Tahir Nugraha, Yoga Fajar Riandy, Ervin Serera, Aulia Yuti