Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Law and Justice
Wulandari, Arlenne Devillya
Unknown Affiliation
Religion Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Akibat Kepailitan Sari, Dwi Puspita; Riyadi, Farel Maulana; Nugroho, Anastasya Adityawati; Hapsari, Ayu Fitri; Shalwa, Nirma; Wulandari, Arlenne Devillya; Sa’diyyah, Chilwatus; Bimo, Nugroho Aryo; Abigail, Karin Joana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk menghindari potensi konflik. Pemutusan hubungan kerja ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: pemutusan yang dilakukan oleh perusahaan, pemutusan atas inisiatif pekerja, pemutusan otomatis karena masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir, serta pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan, misalnya karena perusahaan dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan merupakan isu krusial yang mempengaruhi hak-hak pekerja. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja yang terdampak PHK perlu dioptimalkan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK akibat kepailitan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum seringkali terkendala oleh kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran hak pekerja, proses hukum yang lambat, serta pemahaman yang minim terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya optimalisasi melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan mekanisme pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang lebih pro-pekerja. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.
Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Wulandari, Arlenne Devillya; Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4146

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang telah diterapkan LPS, menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menentukan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktivitas keuangan Islam di Indonesia. Berdasarkan beberapa sumber pustaka yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif untuk menyelidiki efektivitas dan mekanisme pengawasan LPS. Menurut temuan penelitian, LPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasi bisnis, membuat keputusan investasi, dan menciptakan produk keuangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam didukung oleh efisiensi pengawasan yang diberikan LPS. Peran DPS sangat vital dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga integritas transaksi, melalui analisis kebijakan prouduk, audit berkala, evaluasi internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pengendalian resiko. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi DPS, seperti mekanisme pengawasan yang tidak seragam di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keuangan dan syariah, serta kurangnya kerja sama antara DPS dengan LPK lainya, termasuk BI dan OJK. Disarankan agar LPS menciptakan teknologi untuk pengawasan, meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi publik, dan memperkuat kemampuannya melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemantauan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia
Co-Authors Abigail, Karin Joana Baidhowi Bimo, Nugroho Aryo Dwi Puspita Sari, Dwi Puspita Hapsari, Ayu Fitri Nugroho, Anastasya Adityawati Riyadi, Farel Maulana Sa’diyyah, Chilwatus Shalwa, Nirma