Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Mendalam Kasus Korupsi Bansos Juliari: Perspektif Hukum dan Respon Masyarakat Shalwa, Nirma; Mariam, Shinta
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai aspek hukum dan respon masyarakat terhadap kasus tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji kronologi kasus, dasar hukum pembagian bansos, pelanggaran yang dilakukan, serta penegakan hukum yang diterapkan. Temuan menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan bansos tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Respon masyarakat yang marah dan kecewa mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif dan perbaikan sistem hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Akibat Kepailitan Sari, Dwi Puspita; Riyadi, Farel Maulana; Nugroho, Anastasya Adityawati; Hapsari, Ayu Fitri; Shalwa, Nirma; Wulandari, Arlenne Devillya; Sa’diyyah, Chilwatus; Bimo, Nugroho Aryo; Abigail, Karin Joana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk menghindari potensi konflik. Pemutusan hubungan kerja ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: pemutusan yang dilakukan oleh perusahaan, pemutusan atas inisiatif pekerja, pemutusan otomatis karena masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir, serta pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan, misalnya karena perusahaan dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan merupakan isu krusial yang mempengaruhi hak-hak pekerja. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja yang terdampak PHK perlu dioptimalkan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK akibat kepailitan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum seringkali terkendala oleh kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran hak pekerja, proses hukum yang lambat, serta pemahaman yang minim terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya optimalisasi melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan mekanisme pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang lebih pro-pekerja. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.
Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik Zaidan, Muhammad; Setiani, Marlina; Shalwa, Nirma; Mariam, Shinta
Journal Customary Law Vol. 2 No. 3 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i3.3917

Abstract

Pendampingan hukum yang holistik memerlukan kolaborasi efektif antara paralegal dan advokat untuk memastikan akses keadilan yang luas dan berkualitas. Artikel ini menganalisis sinergi antara paralegal sebagai tenaga pendamping hukum berbasis komunitas dengan advokat sebagai pemegang kuasa litigasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa integrasi peran paralegal dalam pendataan kasus, penyuluhan hukum, dan pendampingan awal dengan keahlian advokat dalam representasi hukum menciptakan mekanisme pendampingan yang lebih komprehensif. Simpulan studi menunjukkan bahwa model kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat marginal, tetapi juga meningkatkan efisiensi penanganan kasus.