Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Efrizon, Efrizon; Agisty, Fauziah; Galgani, Malino Gemma; Kasman S, Mochammad; Utomo, Prihadi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.428

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pembaharuan hukum agraria dan dampaknya terhadap perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau melalui kerangka pluralisme hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, studi kasus ini menganalisis kesenjangan antara pengakuan de jure dan perlindungan de facto. Temuan menunjukkan implementasi hukum negara, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seringkali menegasikan hukum adat dan melemahkan otoritas lembaga adat, meskipun terdapat pengakuan formal dalam UUPA dan Peraturan Daerah. Interaksi hukum cenderung kompetitif, mencerminkan pluralisme hukum lemah. Diperlukan reformasi yang mengakomodasi hukum adat secara substantif.
Budaya Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi WNI Sujud, Mohamad Iqbal; Utomo, Prihadi; Fadhilah, Zaky
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.16047

Abstract

Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu menerapkan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul, untuk mendukung ketertiban dan keamanan, dan menerapkan penyaringan atau screening selektif oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artikel ini menjelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa permasalahan hukumnya.