Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pembiayaan Partus (Kelahiran) Budiono, Arief; Rizka, Rizka; Bangsawan, Moh Indra; Nurhayati, Nunik; Istani, Istani; Marjanah, Iramadya Dyah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v3i1.84

Abstract

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung mengatakan bahwa jaminan sosial menjadi hak setiap manusia. Pada Pasal 34 ayat (1) kembali disebutkan landasan konstitusional diperlukannya sistem jaminan sosial. Landasan konstitusional selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Latar belakang demikian berarti negara memiliki tugas untuk membangun sistem jaminan social yang komprehensif dan memberi “rasa aman” (security) yang lebih luas bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk ibu hamil dan melahirkan. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan Konsep perlindungan kesehatan yang diadopsi dari berbagai konsep perlindungan sosial yaitu upaya perlindungan bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan ibu hamil dan melahirkan pada khususnya untuk menghadapi kerentanan dan sakit yang dilengkapi dengan strategi untuk mendapatkan atau melindungi kesehatan secara komprehensif. Jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan dapat dimaknai sebagai upaya dari negara untuk menolong ibu hamil dan melahirkan dengan memberikan jaminan atau perlindungan berupa pembiayaan proses kelahiran baik normal (pervaginam) maupun caesar. Terdapat beberapa ketentuan agar proses kelahiran tersebut dapat di biayai oleh pemerintah melalui program JKN BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jamninan Sosial). Selama ini tidak banyak upaya sosialisasi kebijakan pembiayaan kelahiran melalui JKN BPJS sehingga sering terjadi pembiayaan tidak dapat di tanggung sehingga dapat merugikan Ibu hamil dan melahirkan maupun fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat akhir. Upaya sosialisasi kebijakan ini penting dan memiliki beberapa aspek penting terkait pemenuhan hak konstitusi dan perlindungan hukum ibu hamil dan melahirkan melalui program JKN BPJS.
Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong: Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection For Indonesian Migrant Workers in Hong Kong Yuspin, Wardah; Azhari, Aidul Fitriciada; Wardiono, Kelik; Zuhdi, Syaifuddin; Kurnianingsih, Marisa; Marjanah, Iramadya Dyah
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i1.5907

Abstract

Indonesia has passed Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, this regulation is less effective in its implementation because it is hampered by supervisory institutions that have yet to be formed and will automatically impact the sanctioning mechanism. With the vulnerability of personal data theft that occurs in Indonesia, the urgency of this service is to provide insight into the protection of personal data and legal efforts made when personal data theft occurs to Indonesian Migrant Workers (PMI) in Hong Kong. The purpose of this community service is to increase legal awareness for workers because the condition of workers who have not returned to Indonesia for a long time may not understand the vulnerability of storing personal data in Indonesia because they are used to using personal data protection laws in Hong Kong which are robust and have been formed for a long time so that they are likely to experience culture shock when they return to Indonesia. The method used in this community service has two stages. The first stage is legal counseling for migrant workers in Hong Kong. The second stage is assisting with creating crisis centers both offline and online to assist PMI who intend to obtain information about personal data protection and victims who experience personal data theft.
Tindak Tutur Komisif pada Baliho Caleg DPRD Tahun 2019 di Wilayah Surakarta Saputri, Yuliana Muktiyasning Bekti; Kumalasari, Emilia Putri; Kusuma, Vera Jati; Rufiah, Ani; Kustanti, Erry Widya; Insani, Mia Nur; Marjanah, Iramadya Dyah; Waljinah, Sri
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah tindak tutur komisif pada CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif pada baliho CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta, (2) mendeskripsikan maksud yang terkandung dalam tindak tutur komisif pada baliho CALEG DPRD tahun 2019 di wilayah Surakarta. Tindak tutur merupakan aspek penting dalam studi pragmatik dan sosiopragmatik. Tindak tutur bermuatan menindakkan sesuatu dan atau tidak menindakkan sesuatu salah satunya sangat bergantung pada bentuk dan strategi tindak tutur. Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang digunakan untuk meyakinkan tuturan penutur kepada mitra tutur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah dasar kajian pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Keabsahan data penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik analisis data penelitian ini adalah metode analisis isi.