Garuda - Garba Rujukan Digital

Lusiana, Wyda

Unknown Affiliation

Author-ID : 8650096

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS YURIDIS PERIKATAN NOTARIS TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Lusiana, Wyda; Pangestu, Ratih Dwi
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2676

AbstrakPerikatan notaris terhadap klien memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar transaksi hukum. UU Jabatan Notaris mengatur hubungan hukum antara notaris dan klien, menetapkan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan penjelasan yang memadai kepada klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris dan mengeksplorasi implikasi hukum dari hubungan tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan tugas notariat serta tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikatan notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap klien. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait profesi notaris, serta memperkuat perlindungan hukum bagi klien dalam perikatan ini. Pembaruan regulasi yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam praktik notariat, serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik notariat yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.Kata kunci: perikatan notaris

Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates Kamaluddin, Moh; Sarbini, Sarbini; Lusiana, Wyda
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The quality of advocates is currently in decline. This is due to the absence of similarity of standardization between advocate organizations. In addition, there are also many prospective advocates who have an internship certificate even though they have never done a 2-year internship but are still appointed as advocates. The formulation of the problem in this article is to analyze; (1) Weaknesses of the Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and (2) The ideal construction of Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research uses a conceptual approach with data collection techniques using interviews or filling out questionnaires and for secondary data derived from literature or legal documents then analyzed in a descriptive analysis . The result of the discussion The process of appointing advocates regulated in article 2 and article 3 of the advocate law has weaknesses; There is no obligation of the advocate organization to check the validity in the advocate appointment file, There are commercialization factors in the process of appointing advocates, There is no special institution that guarantees the standardization of the quality of advocates, therefore to overcome these problems it is necessary to regulate the Authority of the Advocate Organization to re-verifying the documents of the Appointment of Advocates, The unity of the system of the cost of appointment of advocates, The establishment of standardization institutions with advocates.

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Lusiana, Wyda; Sarbini, Sarbini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653

Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search