Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Mojokusumo, Kemlagi, Mojokerto Moh. Kamaluddin; Akramin Dirgantara Perkasa; Anandhyta Dewi N.K; Dina Ayu Agustin; Eka Purwaningtyas; Hana Nur Aini; Hanifah Nur Fadlilah; Hetta Prisca Meica Tosya; Insanul Lazim; Kusar Yanti; Meila Fatma Nuaji; Moch Ferdinan P.P.S; Mochtar Ade Zakaria; Muhammad Khotibul Umam; Nur Rahmawati Vivi Shokhifah; Rizki Herdiansyah; Ruli Astutik; Sasmita Dwi Novitasari; Silvia Margareta; Singge Prastiyo; Wahyu Tri Andi Hidayat; Wiyogo Purnomoadji; Yudhatama Bagu Rizkyanto; Yusuf Pujianto; Zilminas Nizarisma Afriza
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v2i1.307

Abstract

The Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence refers to behaviour directed at individuals, especially women, which results in both physical, sexual, psychological and domestic suffering. Threats involve acts, coercion, or restrictions of freedom that are also considered to be illegal in the household environment. With the enactment of the KDRT Act, the perpetrators of these crimes are no longer subject to the articles contained in the Criminal Law Book (KUHP), but are regulated by the KDRT Act which gives more severe criminal sanctions because of their special nature. With the aim of providing understanding to the public, especially through the law enforcement activities on domestic violence, KKN students of Mayjen Sungkono University in 2023 participated in the implementation of this activity. This socialization aims to improve understanding of the behaviour that falls within the category of DRC and its negative impact on society. Through this socialization, it is expected that the public will understand that Domestic Violence (DDRT) is a criminal act, as well as understand how to settle it through out-of-court paths before entering the realm of formal justice.
Optimalisasi Digital Marketing dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (U.M.Km) di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto Ratih Dwi Pangestu; Ana Indrawati; Wyda Lusiana; Novellita Sicillia Anggraini; Cindy Alisia Artanty; Moh. Kamaluddin; Jaka Prima
Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/kegiatanpositif.v2i2.999

Abstract

This community service was carried out in Sumbersari Hamlet, Community Service Activities were carried out in Mojowatesrejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of understanding Digital Marketing Optimization and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Development (U.M.K.M). Carrying out community service, the main aim of this activity is to increase insight and knowledge regarding Optimization of Digital Marketing and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Development in Mojowono Village. In order to obtain and support a conducive working atmosphere, work together to build productive partnerships. Therefore, the socialization carried out in Mojowono Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency is very important to carry out. Other objectives include providing an understanding of technological advances that must be utilized properly so that they can increase income in society. This business activity must of course be maximized and must be equipped with a business permit so that it can provide certainty and legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises(UMKM)
PKM Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Santri di Ponpes Al-Amien Bugih Pamekasan Muhammad Darrin Zuhri; Moh Kamaluddin; Mohammad Rudiyanto; Syaiful Anam
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 2 No. 2 (2023): Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v2i2.980

Abstract

This article discusses the implementation and results of leadership and management training for the officials of a Santri organization in Ponpes Al-Amien Bugih Pamekasan, Indonesia. The program was conducted to improve the leadership and management skills of Santri organization officials in order to enhance their organizational performance and prepare them for future careers. The training method used in this program was a combination of lectures, discussions, case studies, and simulations, with the aim of providing participants with practical knowledge and skills.The results of the program showed significant improvements in the leadership and management skills of Santri organization officials, including their ability to communicate effectively, manage resources efficiently, and make strategic decisions. Moreover, the program also had a positive impact on the organization's performance, such as increasing the number of members, improving the quality of organizational activities, and enhancing the organization's reputation in the community.The success of the program can be used as an example for other educational institutions to adopt similar programs to enhance the leadership and management skills of their students or santri. However, there are also challenges that need to be addressed, such as limited resources and lack of support from authorities. Collaborative efforts and continuous innovation are needed to overcome these challenges and improve the quality of the training program. In conclusion, the leadership and management training for Santri organization officials in Ponpes Al-Amien Bugih Pamekasan provides significant benefits for participants, organizations, the workforce, and the community as a whole. The program's success and continued improvement can contribute to the advancement of education and leadership and management skills in Indonesia.
Hukum Tata Negara Dan Pengaturan Media Sosial: Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan Ketertiban Jaka Prima; Moh Kamaluddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5441

Abstract

Media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan kebebasan berekspresi, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga ketertiban umum. Artikel ini menganalisis bagaimana Hukum Tata Negara di Indonesia berperan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, dengan fokus pada regulasi media sosial. Kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur aktivitas di media sosial. Meski relevan, beberapa pasal dalam UU ITE dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional, khususnya terkait ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu. Analisis dalam artikel ini menyoroti perlunya reformasi UU ITE untuk menghindari penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik yang sah. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan batasan dalam berpendapat di media sosial. Rekomendasi kebijakan meliputi kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan demokratis, sehingga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum dapat tercapai secara adil
Penerapan Hukuman Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Moh Kamaluddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5442

Abstract

Artikel ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap anak di sekolah telah menjadi perhatian serius, mengingat peran lembaga pendidikan sebagai tempat aman bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian kasus untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyediakan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah prosedural dan kurangnya pelaporan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan optimal kepada anak. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti secara memadai karena lemahnya koordinasi antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformasi prosedural hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan anak, serta kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA: URGENSI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kamaluddin, Moh; Mukminah, Lily Solichul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2675

Abstract

AbstrakPemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif dan retributif, yang menempatkan pemenjaraan sebagai solusi utama. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme dan justru berkontribusi pada overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pemidanaan semacam ini seringkali tidak membedakan dengan jelas antara pengguna narkotika yang butuh rehabilitasi dengan pengedar atau bandar narkotika yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi medis dan sosial menjadi semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan pelaku untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi dan potensi penerapan pendekatan restoratif dalam menangani kasus narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini perlu direvisi dengan membuka ruang formal bagi pendekatan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar regulasi yang mengatur narkotika diperbarui untuk memungkinkan penerapan rehabilitasi lebih luas, serta memperkuat kapasitas aparat hukum dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, kampanye nasional untuk mengubah paradigma penanganan kasus narkotika menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Kata Kunci: Pemidanaan, narkotika, pendekatan restoratif.
Optimalisasi Peran partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Desa Mojosarirejo bebas Narkoba Mohamad Sholahuddin; Putut Hadi Suprayitno; Lily Solichul Mukminah; Lambang Siswandi; Moh. Kamaluddin; Novellita Sicillia Anggraini
Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/bersama.v2i3.1793

Abstract

Community Service Activities were carried out in Mojosarirejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of providing an understanding of Optimizing the Role of Community Participation in making Mojosarirejo Village Drug Free. Implementation of community service in Mojosarirejo Village with the main aim of providing education and literacy to the community about the dangers of drugs, as well as their bad effects on the human body, as well as criminal charges against users and dealers. This theme was chosen because drug trafficking in Mojosarirejo Village is very worrying. The circulation is massive and organized so that many village teenagers become drug users. The increasing distribution and use of drugs also has an impact on increasing crime rates. Preventive efforts in the form of early prevention need to be strengthened by involving the active participation of village communities, so that the space for drug trafficking can be narrowed. With the knowledge gained, the public can recognize and take preventive steps. Saving the younger generation from the influence of drugs is a form of effort to protect the nation's generation. The socialization carried out in Mojosarirejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency, involved all elements of Village institutions, Youth Elements, Religious Leaders to work together and unite to eradicate drug trafficking.
SOSIALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA Kamaluddin, Moh; Sholahuddin, Mohamad; Siswandi, Lambang; Anggraini, Novellita Sicillia
Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3 (2025): JULI 2025
Publisher : FIP UNIRA MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/eduabdimas.v4i3.7409

Abstract

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris di Indonesia, yang sering kali memunculkan konflik dan ketidakpastian di kalangan ahli waris. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris, prosedur hukum yang harus diikuti, serta dasar hukum yang mendasari pembagian harta warisan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian materi, diskusi, dan simulasi pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya yang terkait dengan hak waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat akan meningkat, dan mereka dapat melakukan pembagian harta warisan secara lebih adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga.
Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates Kamaluddin, Moh; Sarbini, Sarbini; Lusiana, Wyda
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.407 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.16755

Abstract

The quality of advocates is currently in decline.  This is due to the absence of similarity of standardization between advocate organizations. In addition, there are also many prospective advocates who have an internship certificate even though they have never done a 2-year internship but are still appointed as advocates. The formulation of the problem in this article is to analyze; (1) Weaknesses  of the Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and (2) The ideal construction of  Advocate Appointment Arrangements in  article 2 and article 3 of  Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research uses  a conceptual approach with data collection techniques using interviews or filling out questionnaires and for secondary data derived from literature or legal documents then analyzed in a descriptive analysis . The result of the discussion The process of appointing advocates regulated in article 2 and article 3 of the advocate law has weaknesses; There is no obligation of the advocate organization to check the validity in the advocate appointment file, There are commercialization factors in the process of appointing advocates, There is no special institution that guarantees the standardization of the quality of advocates, therefore to overcome these problems it is necessary to regulate the Authority of the Advocate Organization to   re-verifying the documents of the Appointment of Advocates, The unity of the system of the cost of appointment of advocates, The establishment of standardization institutions with advocates.