Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Jurnal Yustitia Jurnal Cendekia Ilmiah PUSKAPSI Law Review Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Lusiana, Wyda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERIKATAN NOTARIS TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Lusiana, Wyda; Pangestu, Ratih Dwi
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2676

Abstract

AbstrakPerikatan notaris terhadap klien memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar transaksi hukum. UU Jabatan Notaris mengatur hubungan hukum antara notaris dan klien, menetapkan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan penjelasan yang memadai kepada klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris dan mengeksplorasi implikasi hukum dari hubungan tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan tugas notariat serta tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikatan notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap klien. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait profesi notaris, serta memperkuat perlindungan hukum bagi klien dalam perikatan ini. Pembaruan regulasi yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam praktik notariat, serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik notariat yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.Kata kunci: perikatan notaris
Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates Kamaluddin, Moh; Sarbini, Sarbini; Lusiana, Wyda
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.407 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.16755

Abstract

The quality of advocates is currently in decline.  This is due to the absence of similarity of standardization between advocate organizations. In addition, there are also many prospective advocates who have an internship certificate even though they have never done a 2-year internship but are still appointed as advocates. The formulation of the problem in this article is to analyze; (1) Weaknesses  of the Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and (2) The ideal construction of  Advocate Appointment Arrangements in  article 2 and article 3 of  Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research uses  a conceptual approach with data collection techniques using interviews or filling out questionnaires and for secondary data derived from literature or legal documents then analyzed in a descriptive analysis . The result of the discussion The process of appointing advocates regulated in article 2 and article 3 of the advocate law has weaknesses; There is no obligation of the advocate organization to check the validity in the advocate appointment file, There are commercialization factors in the process of appointing advocates, There is no special institution that guarantees the standardization of the quality of advocates, therefore to overcome these problems it is necessary to regulate the Authority of the Advocate Organization to   re-verifying the documents of the Appointment of Advocates, The unity of the system of the cost of appointment of advocates, The establishment of standardization institutions with advocates. 
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Lusiana, Wyda; Sarbini, Sarbini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Peran Notaris dalam Transaksi E-commerce: Aspek Hukum dan Kepatuhan di Era Digital Lusiana, Wyda
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5575

Abstract

Perkembangan pesat e-commerce di era digital telah mengubah dinamika transaksi bisnis secara signifikan, menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek hukum, termasuk peran notaris. Artikel ini mengeksplorasi peran notaris dalam transaksi e-commerce, dengan fokus pada aspek hukum dan kepatuhan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang ada serta studi kasus untuk memahami penerapan praktis notaris dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berfungsi penting dalam otentikasi dan legalisasi dokumen digital, namun menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap teknologi baru seperti tanda tangan elektronik dan blockchain. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, termasuk UU ITE dan peraturan terkait e-commerce, menjadi kunci dalam memastikan legalitas transaksi. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan pendidikan lanjutan bagi notaris untuk menghadapi tantangan digital. Rekomendasi mencakup perlunya kebijakan yang mendukung peran notaris dalam lingkungan digital dan peningkatan kompetensi teknis untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam teknologi transaksi. Artikel ini memberikan wawasan penting mengenai integrasi notaris dalam sistem e-commerce dan implikasi hukumnya di Indonesia.
Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Akta Otentik dalam Mencegah Sengketa Hibah, Waris, dan Jual Beli Tanah di Desa Tawar Novianto, Andri; Andik Rahmanto, Lucius; Muharman, Dedy; sunari, Sunari; Pangestu, Ratih; Lusiana, Wyda; Alisia Artanty, Cindy; Indrawati, Ana; Rahmatulloh, Bintang
Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Tanaman Dan Hewani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/komunitas.v4i3.373

Abstract

Permasalahan sengketa pertanahan yang berasal dari hibah, waris, dan jual beli tanah masih sering terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto mengenai peran akta otentik dalam mencegah sengketa pertanahan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan observasi, identifikasi masalah, Focus Group Discussion (FGD), penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi akta otentik, peran notaris dan PPAT, serta prosedur hibah, waris, dan jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan legalitas dalam setiap transaksi pertanahan dan munculnya peran aktif perangkat desa sebagai agen edukasi hukum. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum dan tertib administrasi pertanahan sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi sengketa tanah di masyarakat.
Cyber Notary dan Kepastian Hukum Layanan Notaris Digital di Indonesia Pangestu, Ratih Dwi; Lusiana, Wyda
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60033

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan notaris merupakan konsekuensi perkembangan teknologi pada era Society 5.0 yang menuntut pelayanan hukum lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum digitalisasi layanan notaris melalui kajian terhadap disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan rezim transaksi elektronik di Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kritis mengenai benturan norma antara kewajiban kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik dengan kebutuhan pelayanan hukum berbasis digital melalui konsep cyber notary. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kenotariatan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan transaksi elektronik dan pelayanan notaris digital. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan mengenai informasi serta transaksi elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum terkait validitas akta elektronik, pembuktian digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Selain itu, implementasi cyber notary juga menghadapi kendala pada aspek kesiapan infrastruktur hukum dan kapasitas sumber daya manusia notaris. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan urgensi harmonisasi regulasi dan pembentukan norma teknis yang responsif guna mewujudkan sistem pelayanan notaris digital yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Co-Authors Alisia Artanty, Cindy Andik Rahmanto, Lucius Andri Novianto Indrawati, Ana Moh Kamaluddin Muharman, Dedy Pangestu, Ratih Pangestu, Ratih Dwi Rahmatulloh, Bintang Sarbini Sarbini Sarbini Sarbini, Sarbini Sunari, Sunari