Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perbandingan Sistem Hukum Konstitusi Indonesia dan Malaysia dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan Sulthoni Ajie Sahidin; Handar Subhandi Bakhtiar
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.1120

Abstract

The selection of the head of government is a fundamental aspect of the constitutional system that reflects the political and legal character of a state. Although Indonesia and Malaysia share similar historical roots, they adopt significantly different systems of governance. This study addresses two core issues which are about the structure and mechanism of executive and legislative power, and the impact of the presidential threshold and parliamentary coalition on governmental stability. Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, the findings reveal that Indonesia, under a presidential system, applies a nomination threshold to ensure political stability, yet it may restrict political access. Meanwhile, Malaysia’s parliamentary system is more flexible but vulnerable to instability due to coalition dynamics. This study recommends a reassessment of Indonesia’s presidential threshold for a more democratic process and strengthening of political stability mechanisms in Malaysia.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL ATAS PENAGIHAN YANG TIDAK SAH DENGAN MENGGUNAKAN DATA PRIBADI SECARA MELAWAN HUKUM Mustafid Milanto Achmad; Sulthoni Ajie Sahidin; Fandy Gultom; Rofi Ayyasy; Hendra Parulian; Andriyanto Adhi Nugroho
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online ilegal menimbulkan persoalan hukum serius, terutama karena tindakan tersebut dilakukan melalui intimidasi, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi tanpa hak. Kondisi ini menempatkan korban dalam posisi yang rentan dan memerlukan analisis mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bekerja dalam konteks kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penagihan tidak sah yang dilakukan pelaku pinjaman online ilegal, menelaah perlindungan hukum yang tersedia bagi korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara terkait unsur penyalahgunaan data pribadi. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menelaah putusan pengadilan, jurnal ilmiah, regulasi, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku pinjol ilegal dilakukan melalui penyebaran informasi kontak, ancaman verbal, dan tekanan psikologis yang melanggar prinsip privasi dan perlindungan konsumen. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim menilai tindakan tersebut memenuhi unsur pemerasan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, dan menjatuhkan pidana penjara serta denda untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan dan edukasi masyarakat.