Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civil Law Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IPSSJ
FANDY GULTOM
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PT.POS INDONESIA KANTOR PUSAT MEDAN BERKAITAN DENGAN KELALAIAN YANG MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG KIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di PT.Pos Indon FANDY GULTOM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.558 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab  PT.Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa apabila terjadinya kelalaian yang menyebabkan rusak  atau hilangnya barang kiriman dalam penyelenggaraan jasa pos. Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitan deskriptif yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan yang terjadi Hasil dari penelitian ini yang 1. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam proses pengiriman barang di PT.Pos Medan disebabkan oleh faktor internal yaitu dari pihak PT.Pos sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor alam dan ketertiban yang berada di luar kekuasaan manusia. 2. konsumen jasa pos di PT.Pos Indonesia (Persero) Medan belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak-hak yang diabaikan apabila ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. tanggung jawab yang di berikan pihak pos adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa pos yang dirugikan, yang ketentuannya sudah ditentukan oleh pihak pos, namun tidak semua konsumen merasa puas atas aturan yang telah dibuat oleh pihak pos. Tetapi pihak pos selalu mengupayakan kenyamanan pengguna jasa pos dalam melakukan transaksi di kantor pos Medan.   Kata kunci : PT.Pos Indonesia, Perlindungan Konsumen, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha.
Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Parlemen Bikameral (Dua Kamar) Negara Republik Indonesia Fandy Gultom; Iswanti Rachmanisa; Vedita Akbar; Nada Prima Dirkareshza; Bayu Aji Adhyarsa; Handoyo Prasetyo; Atik Winanti
Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2025): Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/intellektika.v3i1.2037

Abstract

In the process of forming a law or legislation, the DPD does not have the power to decide or play a role in the decision-making process at all. Even though there are support requirements to become a member of the DPR. This means that the quality of the legitimacy of DPD members is not at all balanced by the quality of their authority as representatives of the regional people. The aim of this research is to analyze the function and authority of the Regional Representative Council in the Structural Institution of the Republic of Indonesia State Legislative Institution and how to optimize the function and legislative authority of the Regional Representative Council. The type of research we use is normative legal research, namely research carried out by examining the body of literature or secondary data. Strengthening the authority of the DPD by consistently incorporating the Constitutional Court's decisions into statutory regulations and other regulations under it. This is being done pending the issuance of the fifth amendment to the 1945 Constitution. The current revision of the MD3 Law has not yet adopted the authority of the DPD in accordance with the Constitutional Court's decision. The need for the fifth amendment is to reorganize the function of legislation firmly and clearly in the 1945 Constitution, because by reorganizing the function of legislation it will touch all institutions, including the DPR, DPD, President and other institutions.
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM GUGATAN SEDERHANA ANTARA INDONESIA DANGAN MALAYSIA SEBAGAI UPAYA EFEKTIF APABILA TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN Fandy Gultom; Handar Subhandi Bakhtiar
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 2 Mei (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui PERMA No.14 Tahun 2019, Mahkamah Agung (MA) memperbaharui hukum terkait gugatan sederhana, salah satu isinya merubah total nilai kerugian materi yang bisa diterima pada gugatan sederhana maksimal jadi 500 juta rupiah. Bagi pelaku usaha serta konsumen yang bersengketa perdata umum utamanya pada jalannya perjanjian yang terganggu sebab ada sejumlah pihak yang tidak bisa mencukupi prestasi atau kewajiban kontraktualnya dengan mendalilkan keadaan memaksa (force majeure) menjadi angin segar. Force majeure baik dalam hukum perjanjian Indonesia maupun Malaysia memicu sebuah sengketa kontrak yang berlangsung mesti dinilai sesuai kasus per kasus serta memfokuskan kesesuaiannya dengan beragam aturan yang berlaku. Sehingga gugatan sederhana dapat dilakukan sebagai upaya efektif dikarenakan durasi penuntasan yang cepat serta murah. Gugatan Sederhana di Malaysia di kenal dengan nama “Small Claims Procedure” dijalankan sejak 2012 hingga sekarang, dengan total maksimal kerugian materi yang diterima 5000 RM. Dengan melihat komparasi hukum terkait gugatan sederhana antara Indonesia dan Malaysia maka bakal tampak bahwa gugatan sederhana yang dijalankan di Indonesia lebih baik pada hal total nilai kerugian materi yang bisa diterima serta kecepatan prosesnya. Karenanya, kelebihan tata cara gugatan sederhana ini mesti diberdayakan dengan masif dan berkelanjutan lewat seminar, webminar, talkshow, penulisan artikel, jurnal oleh pemerintah, akademisi, praktisi hukum, pemilik usaha, atau oleh siapapun” agar jadi budaya hukum pilihan utama saat menjalani sengeketa perdata umum dengan kerugian tertentu.
TANTANGAN DAN SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM PATEN DALAM ERA INOVASI DIGITAL DI NEGARA BERKEMBANG Irwan Triadi; Iwan Erar Joesoef; Iswanti Rachmanisa; Vedita Akbar; Fandy Gultom; Rofi Ayyasy; Brian Mochamad F.
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah wajah inovasi global dan mendorong lahirnya berbagai invensi berbasis perangkat lunak, kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), blockchain, hingga big data. Di perkembangan teknologi digital ini, keberadaan sistem perlindungan hukum terhadap suatu invensi menjadi sangat penting untuk menjaga hak eksklusif para pencipta serta mendorong inovasi keberlanjutan. Namun, pada negara berkembang khususnya Indonesia, sistem hukum paten masih menghadapi berbagai tantangan dalam merespons karakteristik unik dari inovasi digital yang berisfat dinamis, nonkonvensional dan lintas batas. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan regulasi, kurangnya literasi hukum paten, biaya administrasi yang tinggi dan belum optimalnya kapasitas institusional yang berpotensi menghambat perkembangan inovasi local dan menurunkan daya saing global yang mana berpotensi untuk melemahkan daya saing nasional di pasar global seta mengurangi insentif bagi para innovator untuk melindungi dan mengkomersialkan hasil karya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam melindungi invensi digital melalui sistem paten dan menawarkan solusi untuk menjadikan sistem hukum paten kuat, inkulisif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan solusi tersebut diharapkan negara berkembang dapat lebih maksimal dan memberdayakan potensi innovator local dan berperan aktif dalam ekositem dan inovasi global.
Co-Authors Atik Winanti Bayu Aji Adhyarsa Brian Mochamad F. Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Nada Prima Dirkareshza Rofi Ayyasy Vedita Akbar