Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Dinasti Jokowi Dan Grand Corruption Mozin, Sri Yulianty; Pakaya, Rahmatia; Halid, Intan Juleyka; Nurkamiden, Dwi Rahmatia; Umar, Suci Novia; Djafar, Nazwa Dita; Abdurahman, Sustri; Djaba, Aulia; Hiola, Fharel Putra
JPS: Journal of Publicness Studies Vol 2 No 2 (2025): Journal of Publicness Studies
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/

Abstract

The phenomenon of political dynasty during President Joko Widodo's administration raises serious concerns about bureaucratic pathology and grand corruption. This study examines the political involvement of Jokowi’s family members-Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, and Bobby Nasution—as indicators of power being utilized for familial benefit. A key issue analyzed is the Constitutional Court's controversial decision that enabled Gibran’s vice-presidential candidacy. Employing a postcolonial theoretical framework, the study explores how traditional values—such as the Javanese king myth—continue to shape public perception and power dynamics. The findings reveal that dynastic politics not only violate democratic ethics but also perpetuate structural corruption, undermine meritocracy, and pose a significant threat to the rule of law and democratic sustainability.
Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia Nurkamiden, Dwi Rahmatia; Raihan A. Hanasi; Nurul Rabiatul Adawiyah; Indah Putri Pakaya; Purnasari Sabubu; Aprilia Latif; Novliana Igirisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3091

Abstract

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan dan menjaga keberlanjutan fiskal, namun kebijakan ini menimbulkan konsekuensi struktural terhadap konsumsi rumah tangga, stabilitas harga, dan keberlangsungan UMKM. Melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan dokumen resmi pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun PPN 12% berpotensi meningkatkan ruang fiskal negara, kebijakan tersebut juga menghadirkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, strategi komunikasi publik, dan penyediaan mekanisme kompensasi yang memadai agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa memperburuk ketimpangan sosial–ekonomi.