Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA) Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Dewi Asri Puannandini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Listrik Negara dan Pemerintah Daerah atas Dampak Tambang Andesit di Cipatat Bandung Barat Asep Rifki Maulana Malik; Arya Ash-Siddiqi Mudrikah; Dewi Asri Puannandini
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/1tk88w66

Abstract

Aktivitas penambangan batu andesit di Cipatat, Bandung Barat, untuk proyek PLTA Upper Cisokan pada April–Mei 2025 menimbulkan polusi debu tebal dan getaran blasting yang mengakibatkan keretakan rumah warga serta gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Perusahaan Listrik Negara selaku pemilik proyek dan Pemerintah Daerah sebagai pengawas lingkungan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka dari berita daring serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelalaian dalam pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas blasting yang seharusnya diantisipasi melalui penerapan standar teknis dan mitigasi yang memadai. Tanggung jawab hukum Perusahaan Listrik Negara mencakup pemberian kompensasi dan perbaikan kerusakan, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas penambangan yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat.
KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI KARYA DI INDONESIA: STUDI KASUS BAND SUKATANI Dewi Asri Puannandini; Fitrilano Putri Yonsah Minanda; Nayla Isny Az-Zahra; Wafaa Maulida Aghnia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2524

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai kebebasan berekpresi melalui karya Band Sukatani sebagai studi kasus. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Band Sukatani yang terdiri dari dua personel menjadi viral akibat dari lagunya yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” yang didalamnya mengandung pesan kritik dan sindiran kepada aparat kepolisian. Band Sukatani kembali menjadi hangat diperbincangkan usai Band itu meminta maaf dan juga salah satu personelnya mendapat PHK sepihak dari yayasan tempatnya mengajar. Hal yang bersifat intimidatif dialami oleh Band Sukatani. Padahal Kebebasan berekspresi telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” lalu kemudian, setelah Band Sukatani mengalami hal-hal intimidatif, seperti di tarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari berbagai platform musik, di PHK sepihak, dan lain sebagainya akhirnya, hak-hak nya dikembalikan seperti semula. Kasus Band Sukatani ini menjadi kasus yang dapat menjadi pembelajaran untuk penegakan hukum kedepannya di Indonesia dan diberlakukannya memberikan ruang berekpresi untuk masyarakat di Indonesia. Penelitian ini di analisis melalui metode yuridis-normatif yang berfokus kepada asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
KESEJAHTERAAN PEKERJA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Dewi Asri Puannandini; Dwinan Ali Dzulfqar; Abdul Sandika; Mahesa Ahmad Pradipta
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2558

Abstract

Pemenuhan hak asasi manusia dalam dunia kerja memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi para pekerja. Di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas perlindungan hukum dalam menjamin kesejahteraan pekerja, mengingat masih banyak praktik ketimpangan yang terjadi, seperti perlakuan diskriminatif dalam pemberian upah yang layak. Aspek lain yang dikaji dalam penelitian ini mencakup akses terhadap perlindungan jaminan sosial dan perlunya kondisi kerja yang layak secara kemanusiaan. Studi ini juga mengidentifikasi adanya ketimpangan perlakuan antara pekerja tetap dan tenaga kontrak dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka. Dengan menggunakan metode analisis doktrinal, penelitian ini bertujuan menemukan celah-celah dalam perlindungan terhadap pekerja kontrak serta memberikan solusi untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia agar sesuai dengan standar hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila, dan amanat konstitusi dalam UUD 1945.
HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN Dewi Asri Puannandini; Faris Amanu Al Hisyam; Dang Ali Akbar Purnama; Rizqan Rafiqan Alin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2627

Abstract

Pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Namun, dalam realitas sosial, anak-anak dari kelompok rentan seperti pengamen jalanan seringkali menghadapi berbagai pelanggaran hak. Mereka hidup tanpa kepastian pendidikan, perlindungan, dan jaminan kesehatan yang layak. Fenomena anak jalanan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan sosial terhadap anak. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi di lingkungan jalanan, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan, hingga pengabaian oleh negara dan masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional dan internasional, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Namun, upaya ini tidak dapat berjalan efektif tanpa peran aktif masyarakat, keluarga, dan komunitas. Perlindungan anak seharusnya tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi antara hukum, kebijakan publik, dan kesadaran sosial untuk memastikan setiap anak, termasuk anak jalanan, memperoleh hak-haknya secara utuh dan berkelanjutan.
KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI Amanda Devina Julianti; Rena Rolani Dimonti; Mughnie Gauziya Arsya Ardhitama; Amir Mahmud Sobari; Dewi Asri Puannandini
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2645

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kasus Trisakti 1998 secara yuridis sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks dinamika reformasi di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, menelaah tanggung jawab aparat negara, serta menilai efektivitas penegakan hukum pasca peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji dokumen hukum, serta literatur akademik terkait peristiwa Trisakti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi damai merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hukum yang dijamin konstitusi. Aparat keamanan terbukti melakukan penggunaan kekuatan berlebihan tanpa akuntabilitas yang memadai. Proses hukum yang berjalan lamban dan tidak tuntas memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Trisakti 1998 mencerminkan tantangan besar dalam reformasi sistem hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, serta menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan dan penguatan institusi penegak hukum untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
HAM DALAM ERA DIGITAL ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN PRIVASI DATA Audi Purba; Marisa Rahmawati; Nafailah Mahima Anjilil Rahma; Mochammad Raffi Ammar Hakim; Dewi Asri Puannandini
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2656

Abstract

Jurnal ini membahas tantangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks digital, dengan fokus khusus pada privasi data. Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, individu semakin rentan terhadap berbagai ancaman, seperti kejahatan siber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman yang muncul akibat penggunaan teknologi, termasuk serangan phishing dan kebocoran data yang dapat merugikan individu secara finansial dan emosional. Selain itu, jurnal ini mengeksplorasi pentingnya regulasi hukum yang efektif untuk melindungi data pribadi dan hak privasi individu. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia layanan digital diidentifikasi sebagai langkah krusial dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Edukasi masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi juga ditekankan sebagai bagian dari strategi perlindungan HAM. Kesimpulannya, perlindungan HAM dalam era digital harus menjadi prioritas, dengan fokus pada penguatan kebijakan dan infrastruktur hukum yang mendukung hak privasi individu di dunia yang semakin terhubung.Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, hak atas privasi, sistem hukum Indonesia, digitalisasi, studi perbandingan hukum.
Co-Authors Abdul Sandika Amanda Devina Julianti Amir Mahmud Sobari Arya Ash-Siddiqi Mudrikah Asep Rifki Maulana Malik Audi Purba Dang Ali Akbar Purnama Dwinan Ali Dzulfqar Faris Amanu Al Hisyam Fitrilano Putri Yonsah Minanda Mahesa Ahmad Pradipta Marisa Rahmawati Mochammad Raffi Ammar Hakim Mughnie Gauziya Arsya Ardhitama Nafailah Mahima Anjilil Rahma Nayla Isny Az-Zahra Rena Rolani Dimonti Rizqan Rafiqan Alin Wafaa Maulida Aghnia