Jeane E Langkai
Universitas Negeri Manado

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAPALUS KAMTIBMAS DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Muyu, Elkana; Langkai, Jeane E.; Tangkau, Ch. H. S.
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.796 KB) | DOI: 10.36412/ce.v2i2.768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Implementasi kebijakan dan faktor-faktor determinan implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas belum melakukan komunikasi dan sosialisasi secara intensif tentang kebijakan Mapalus Kamtibmas, 2) Belum tersedia sumberdana yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas, 3) Implementer belum secara sungguh-sungguh memiliki komitmen mengimplementasikan kebijakan Mapalus Kamtibmas di desa Lalumpe, 4) implementer belum memahami dengan tepat tentang kebijakan Forum Mapalus Kamtibmas. Determinan implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas adalah: 1) Komitmen, 2).Sumberdaya dan sumberdana, 3) komunikasi dan sosialisasi. Untuk itu disarankan sebaiknya: 1) Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas melakukan komunikasi dan sosialisasi secara intensif tentang kebijakan Mapalus Kamtibmas, 2) tersedia sumberdana yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan Mapalus Kamtibmas, 3) Implementer secara sungguh-sungguh memiliki komitmen mengimplementasikan kebijakan Mapalus Kamtibmas, 4) implementer memahami dengan tepat tentang kebijakan Forum Mapalus Kamtibmas.Kata Kunci: Implementasi, Determinan, Kebijakan Mapalus KAMTIBMAS
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIMA Langkai, Jeane Elisabeth
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.895 KB) | DOI: 10.36412/ce.v3i1.906

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana program studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial UNIMA melalui tersedianya: a). data profil prasarana dan sarana, baik software maupun hardware, b). mendeskripsi dan menganalisis profil prasarana dan sarana, baik software maupun hardware, yang perlu diberdayakan. Urgensi keutamaan penelitian adalah bahwa implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi program sarana dan prasarana merupakan jenis masalah sentral dalam pelaksanaan pembelajaran. Apabila kebijakan ini tidak diimplementasikan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran atau secara spesifik untuk kebutuhan pencapaian tujuan pembelajaran secara nasional, maka implementasi kebijakan ini akan cenderung berdampak pada belum tercapainya tujuan pembelajaran dan mengakibatkan rendahnya daya serap mahasiswa terhadap setiap pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini berkesimpulkan bahwa: sarana prasarana pada prodi Administrasi Publik yang menyangkut jumlah dosen, jumlah ruang kuliah, jumlah kursi, jumlah computer, jumlah LCD, genset belum seimbang dengan jumlah mahasiswa dan kebutuhan proses belajar mengajar. Untuk itu disarankan agar sarana dan prasara dilengkapi sesuai kebutuhan pelaksanaan proses belajar mengajar karena mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan publik dalam bentuk tersedianya srana dan prasarana yang memadai untuk kenyaman belajar mengajar.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Standar Nasional, Program Sarana Prasarana
CIVIL SERVANTS 'COMPETENCE AS PUBLIC SERVICES M. Fikro Rusdi; Jeane Langkai; Charles H S Tangkau
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 3, No 2 (2020): January-Juny
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v3i2.561

Abstract

This study aims to describe the analysis, and interpret the Competencies of Civil Servants in carrying out governmental duties as a public service at the Bolaang Mongondow Utara Regency Secretariat. This type of research is Qualitative with a case study approach. The results showed that: The implementation of competency standards for Civil Servants in carrying out government duties as a public service at the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency has not run as expected. This can be seen from the results data (1) the processes and procedures carried out have not fully met the process in accordance with the guidelines for rolling position in North Bolaang Mongondow Regency which is in accordance with the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (PERMENPANRB) Number 38 of 2017 concerning Position Competency Standards State Civil Apparatus. (2). The procedure for rolling has already been stated in the Regent's decree, but the process is not yet understood and follows the stages and indicators that must be met that have not gone well as expected. (3). in the placement process there are officials who are not in accordance with their competencies to occupy the position because if viewed from the rules not in accordance with the guidelines the Managerial Competency indicator is measured from the level of education, structural training or management, and leadership experience this is contained in PP 11/2017 Article 55. ( 4) employee qualifications although it is recognized that the fulfillment of qualifications and competencies is still around 60% -70% according to the requirements. (5) meryt system is also not fully implemented, the quality factor of HR (Human Resources) seen from the level of education still needs to be improved especially at the S2 level , and the level of skills of employees who must follow Diklatpim according to the level of position they occupy must be appropriate and get attention. Keywords: Public Policy, Public Services, PNS Competence
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Britny Mangundap; Jeane Langkai; Fitri Mamonto
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu hubungan antar masing-masing variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan literatur/studi pustaka. Dengan sampel penelitian sebanyak 164 orang yang menjadi responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Linieritas, Uji Korelasi, Uji Regresi Linier Sederhana, Uji T (Parsial) dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan dan linier terhadap kinerja karyawan. Dan gaya kepemimpinan memiliki hubungan positif dengan disiplin kerja pegawai. Dari hasil analisis koefisien determinasi (R2) dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan sebesar 37% terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Sulawesi Utara
Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Rachelia Wenas; Jeane Langkai; Abdul Rahman Dilapanga
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi terhadap disiplin kerja pegawai di kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu untuk mencari pengaruh masing-masing variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan literatur/studi pustaka. Dengan sampel penelitian sebanyak 36 orang yang menjadi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi berpengaruh signifikan dan linier terhadap disiplin kerja karyawan, dan supervisi memiliki hubungan positif dengan disiplin kerja karyawan. Dari hasil analisis koefisien determinasi (R2) dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh supervisi sebesar 62,42% terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon.
Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa Fitri Mamonto; Jeane Langkai; Rebecca Mowilos
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.893 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: Anggotaa KPU dan staf beserta dengan PPK, PPS dan KPPS. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: , 1). Rendahnya komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada banyak implementer dan masyarakat, 3). Terjadi kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas, 4). Kondisi social budaya masyarakat yang belum mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer yang belummendukung implementasi pakta integritas, Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). KPU, PPK, PPS dan KPPS berkomitmen untuk mengimlementasikan pakta integritas 2). Kebijakan disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada implementer dan masyarakat, 3). Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas perlu diantisipasi sebelum implementasi, 4).Diciptakan kondisi social budaya masyarakat yang mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer mendukung implementasi pakta integritas.
Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Abdul Dilapanga; Jeane Langkai; Nikita Rawung
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.973 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi strategi pemerintah dalam pengembangan potensi destinasi pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa: 1) belum melakukan analisis tentang kekuatan- kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). belum melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). belum melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). belum melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata Untuk itu disarankan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa mengembangkan potensi destinasi pariwisata bersama para ilmuwan dalam bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan- kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa. Bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa
Kompetensi Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Jeane Langkai; Jetty Mokat; Vidi Kapahang
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.085 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis kompetensi pejabat struktural pada BKPSDM Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Terdapat pejabat struktural di BKPSDM memiliki keahlian yang belum sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada pejabat struktural di BKPSDM karena belum semuanya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta belum menyusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Terdapat pejabat struktural eselon III dan IV yang belum mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi sosial kultural. Untuk itu disarankan: 1). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi teknis, sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada Pejabat struktural di BKPSDM serta sebaiknya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta sebaiknya disusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Sebaiknya Pejabat struktural eselon III dan IV mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa memiliki kompetensi sosial kultural
Profesionalitas Aparatur Pemerintah Pada Pelayanan Pengukuran Tanah di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Deifie Rapar; Jeane Langkai; Charles Tangkau
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.175 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalitas aparatur pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terkait pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan maksud memandang realitas, fenomena sosial masyarakat yang terjadi terkait pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara. Masyarakat yang mengeluhkan tentang mekanisme pengukuran dan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat, Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman aparatur pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, cenderung rendah,, pemahaman tentang mekanisme sertifikasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah untuk kepentingan sertifikasi tanah cenderung rendah, pemahaman tentang pelayanan public yang baik cenderung rendah, surat ukur belum teregistrasi sesuai ketentuan perundangan.
Analisis Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado Jeane Langkai
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.962 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1674

Abstract

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang kompetensi manajerial pejabat struktural Fakultas Ilmu Sosial UNIMA melalui tersedianya:a).dataprofil pejabatstructuralbaiksoftwaremaupun hardware, b). mendeskripsi dan menganalisis profil pejabat structural. Urgensi keutamaan penelitian adalah bahwa kompetensi manajerial pejabat struktural diatur melalui PP No.11 Tahun 2017 yang disebut dengan Kebijakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan tiga kompetensi yakni: Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dimana ketiga kompetensi tersebut harus dimiliki pejabat sruktural sebagai kewajiban dalam melayani public [1]. Belum dilaksanakanya kompetensi pejabat sruktural akan berdampak pada lemaknya hasil kerja dan berlanjut pada tertundanya proses administrative yang mengganggu kelancaran proses dan target caaian lulusan yang dihasilkan pada FIS UNIMA. Kegiatan dalam penelitian ini adalah: 1.melakukan survey lapangan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terlaksanan oleh pejabat struktural, 2.Melakukan FGD dengan pimpinan fakultas, prodi, dosen dan mahasiswa 3.melakukan deskripsi profil , 4.menyusun laporan, 5. menyususn artikel Luaran dari kegiatan penelitian ini adalah: 1.Data analisis kompetensi manajerial pejabat structural, 2.Data profil kebutuhan pelatihan manajerial, 3. Deskripsi profil pejabat struktural, 4. .Laporan hasil penelitian, 5.Artikel yang tersubmit pada jurnal nasional terakreditasi.