Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN Suryandari, Wieke Dewi; Hutomo, Irfan Rizky; Tohari, Mohamad; Christiyono, Thomas Carlo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.747

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri
Reorientation of regulation to accommodate the status of online driver workers Christiyono, Thomas Carlo; Tohari, Mohamad; Suryandari, Wieke Dewi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v4i2.1030

Abstract

The gig economy, marked by the rise of digital platforms such as ride-hailing services, has transformed labor relationships, challenging traditional employment regulations. This study examines the legal ambiguity surrounding the employment status of online motorcycle taxi drivers in Indonesia, focusing on the elements of work, wages, and command that align with employment relationships yet remain categorized as partnerships. The lack of regulatory clarity undermines drivers’ access to essential rights such as fair wages, social security, and health protections, exacerbating power imbalances and exposing them to exploitation. This research employs a normative legal method to analyze the regulatory gaps in existing labor laws and proposes a reorientation of regulations to better accommodate online drivers’ status and protect their rights. Findings highlight the need for clear legal definitions, limits on freedom of contract, and regulatory frameworks that ensure drivers’ participation in policy-making. By recognizing drivers as workers, this study advocates for a fairer, more sustainable labor framework, enhancing legal certainty and fostering trust in the digital transportation industry. Future research is suggested to explore comparative worker classification models, the economic impact of worker recognition, and the role of technology in mitigating power imbalances between drivers and platforms.