Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS SISTEM PENANGANAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasiruddin; Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6034

Abstract

Hukum pidana merupakan ranah hukum yang digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil.  Penggunaan hukum pidana atau strategi pidana bertujuan untuk menangani berbagai pelanggaran untuk menjamin proses pemilu berjalan secara adil.  Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, efektivitas hukum pidana dalam menata pemilu terbukti tidak memadai.  Hal ini disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang kerangka hukum pemilu, yang meliputi hukum pidana pemilu, mekanisme pelaksanaan undang-undang pemilu, dan praktik-praktik kultural para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Criminal law is a legal domain that is used as a mechanism to ensure transparent and fair elections.  The use of criminal law or criminal strategies aims to deal with various violations to ensure that the electoral process runs fairly.  Nonetheless, in its regulation and implementation, the effectiveness of criminal law in organizing elections has proven to be inadequate.  This is due to almost all of the legal subsystems that underpin the electoral legal framework, which include the electoral criminal law, the mechanisms for implementing electoral laws, and the cultural practices of the parties involved in organizing elections.
Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Mashendra, Mashendra; Gurusi, La; Karim, La Ode Muhammad; Satria, Eko; Hayun, Hayun; Hasri, Hasiruddin; Kahar, Amrun; Mansyah, Muh Sutri; Waru, Ahmad Zein L
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.655

Abstract

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.