Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Mashendra, Mashendra; Gurusi, La; Karim, La Ode Muhammad; Satria, Eko; Hayun, Hayun; Hasri, Hasiruddin; Kahar, Amrun; Mansyah, Muh Sutri; Waru, Ahmad Zein L
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.655

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.

The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People Salam, Safrin; Karim, La Ode Muhammad; Gurusi, La; Kaswandi, Kaswandi; Tonny, Fajrin; Dewi, Rasmala
Journal of Transcendental Law Vol. 6 No. 1 (2024): Journal of Transcendental Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v6i1.4153

The concepts of positivism and utilitarian schools show differences in regulating or interpreting society and individual rights. The purpose of this research is to find the views of the pure law school and the utilitarian law school in reconstructing indigenous peoples. This research uses normative legal research. In its study, this research uses several approaches, namely the statutory approach and the concept approach. The results showed that John Austin's pure legal school places the construction of indigenous peoples in the standard norms contained in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution. This flow limits the interpretation of the construction of indigenous peoples. Meanwhile, according to the utilitarian legal school of Jeremy Bentham, the view of Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution as the basis for the construction of indigenous peoples shifts by interpreting the existence of indigenous peoples is not only seen as law an sich, but the legal regulation of legal communities is seen in 3 (three) aspects, namely a) indigenous peoples are seen in the position of legal reality; b) Customary law becomes a translation of the legal provisions referred to in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution; c) Recognition and protection of the law of indigenous peoples are constructed in the aspect of legal reality. Thus, the utilitarian school of law opens a new approach in the construction of indigenous peoples that is not only reviewed from the norms an sich in statutory regulations but the existence of utilitarian schools of law can be used to open more lively legal spaces in constructing recognition and protection of the rights of indigenous peoples as subjects of law.

Legal Counseling: Preventing Crime through a Local Wisdom Approach: Penyuluhan Hukum: Mencegah Kejahatan melalui Pendekatan Kearifan Lokal Salam, Safrin; Suhartono, Rizki Mustika; Karim, La Ode Muhammad; Yusran, Yusran; Azhar, Eko
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 18 No. 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v18i3.929

This scientific article aims to explore the role of local wisdom in strengthening law enforcement and preventing crime in Buton community. By employing a research methodology adhering to academic standards, the study identifies the forms of local wisdom and its implications for crime prevention. The research findings highlight the significance of cultural festivals, particularly the "pesta kampung" tradition, which embodies values such as communal harmony, compassion, and mutual cooperation. These values contribute to raising legal awareness and fostering a sense of responsibility among the community. The results underscore the potential of local wisdom approaches as effective tools for crime prevention. The implications of this study can inform policymakers, legal practitioners, and researchers worldwide, shedding light on the importance of incorporating local cultural practices into legal frameworks to promote law-abiding behaviors and enhance community well-being. Highlights: Local wisdom plays a vital role in preventing crime through community engagement. Cultural festivals serve as platforms to reinforce law enforcement values and promote legal awareness. Incorporating local wisdom into crime prevention strategies can enhance community well-being and foster a sense of responsibility among individuals. Keywords: Crime prevention, local wisdom, cultural festivals, law enforcement, community engagement.

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search