Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Constitutionale Journal Of Human And Education (JAHE)
Kahar, Amrun
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 311 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin; Kahar, Amrun; Hezradian, Rahma Fathan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43168

Abstract

Different opinions are often the reason someone defames their honor and good name. This happens because of a low level of awareness of maintaining a tarnished good name through legal action. This research aims to legally review the application of article 311 paragraph (1) of the Criminal Code and the basis for the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of the criminal act of defamation at the trial of case Number 37/PID.b/2012 PN PW Class II District Court Pasarwajo . This research is qualitative in form using a normative and empirical juridical approach which is focused on examining the application of legal rules according to the results of research in the field. Data collection techniques were carried out by direct research, conducting searches and reviewing library materials. The results and conclusions explain that the application of article 311 paragraph (1) of the Criminal Code concerning defamation in the trial of case Number 37/PID.b/2012 PN PW Class 11 District Court Pasarwajo is in this criminal case, the Defendant is named La Rubama Oka Bin H was tried because he had defamed his good name by slandering the victim named La Saheru Bin H. Zainuddin and the basis for the judge's consideration was the legal fact that the defendant La Rubama Oka Bin H. Umar defamed the victim La Saheru Bin H. could not prove his accusation.
Mewujudkan Karakteristik Arsitektur Buton Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Muhaimin, La Ode; Zamihu, Juamdan Zamha; Kahar, Amrun; Hamid, Helson; Perdana , Deki
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.389

Abstract

Karakteristik arsitektur Buton yang berbentuk susunan atap Malige dan miniatur Naga dan Nenas yang ditampilkan pertama kali pada kediaman resmi Sultan Buton memiliki makna filosofis yang mencerminkan karakter dan peradaban masyarakat Buton. Karena itu, kegiatan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah sebagai sarana yang melegitimasi pemerintah Kota Baubau mewajibkan setiap pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik arsitektur Buton menjadi relevan untuk memelihara dan melestarikan karakteristik arsitektur Buton. Tujuan diadakannya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung agar karakteristik arsitektur Buton mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga pemilik bangunan gedung wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung. Hasil kegiatan menunjukan bahwa sangat dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar bagi pemerintah Kota Baubau mewajibkan kepada pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik Buton. Selain itu, memampilkan karakteristik Buton pada setiap bangunan gedung membangkitkan kepedulian masyarakat Buton terhadap karya-karya leluhurnya yang sangat bernilai tinggi dan monumental sebagai manifestasi dari karakter masyarakat Buton dan peradabannya.
Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Mashendra, Mashendra; Gurusi, La; Karim, La Ode Muhammad; Satria, Eko; Hayun, Hayun; Hasri, Hasiruddin; Kahar, Amrun; Mansyah, Muh Sutri; Waru, Ahmad Zein L
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.655

Abstract

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.
Accountability of Regional Heads to Regional People’s Representative Council Following the Amendment of the 1945 Constitution Muhaimin, La Ode; Taibu , Rahmat; Kahar, Amrun
Constitutionale Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v6i1.4497

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution have reinforced the presidential system at the regional level through the direct election of regional heads and a dismissal mechanism analogous to that of the president. However, key elements of presidentialism in regional governance are obscured by the requirement that regional heads submit an Accountability Report (LKP) to the Regional People’s Representative Council (DPRD), while the DPRD is also positioned within the regional government structure. This research examines, first, how presidential and unitary state perspectives conceptualize the LKP obligation and, second, whether it undermines the DPRD’s role as part of the legislative branch. Using normative legal analysis with juridical and conceptual approaches, the research finds that the relationship between regional heads and the DPRD continues to be framed by unitary state logic, thereby legitimizing central regulations mandating the LKP. In substance, however, this relationship aligns more closely with a presidential framework involving two distinct and coequal regional institutions. The LKP requirement therefore weakens the presidential character of regional governance. Moreover, defining the DPRD as part of the regional executive is conceptually flawed, as it risks implying multiple legislatures in a unitary state. As a representative body, the DPRD belongs to the legislative branch, differing from the DPR only in jurisdiction, and the LKP obligation further obscures this role and conflicts with the principle of checks and balances.
Co-Authors Abda Abda Eko Satria Gurusi, La Hamid, Helson Hasri, Hasiruddin Hasri, Hasirudin Hezradian, Rahma Fathan Juamdan Zamha Zamihu Karim, La Ode Muhammad Mansyah, Muh Sutri Mashendra Muhaimin, La Ode Perdana , Deki Taibu , Rahmat Waru, Ahmad Zein L