Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Demonggreng, Yudhiran
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa dan Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan Demonggreng, Yudhiran; Ginting, Gavra Natadavie; Napitu, Olivia Panjiani; Sarundajang, Joseph; Valentino, Justyn; S. Pattiwael, Rastra Judea
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2278

Abstract

Profesi jaksa memiliki tanggung jawab etis dan hukum yang sangat tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, kasus penerimaan suap oleh oknum jaksa menjadi ancaman serius terhadap etika profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik, serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, regulasi, dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika melalui praktik suap secara langsung merusak prinsip integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar profesi jaksa. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sangat rentan terhadap ekspos media dan dinamika kasus-kasus pelanggaran hukum oleh aparat kejaksaan. Kasus suap menurunkan legitimasi hukum, menimbulkan skeptisisme terhadap sistem peradilan, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Kejaksaan telah menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti penguatan pengawasan internal, pelatihan etika, reformasi birokrasi, serta kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Namun, efektivitas strategi ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan komitmen di tingkat struktural dan individual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik secara konsisten, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi sejak dini dalam kultur kelembagaan. Dengan demikian, pemulihan integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap kejaksaan memerlukan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Kewenangan PTUN Dalam Sengketa Kontrak Pemerintah: Studi Kasus Pembatalan Kontrak Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Demonggreng, Yudhiran; Pattiwael, Rastra Judea Satyawada
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4889

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara, termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PTUN pasca-Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta batasan kompetensinya dalam menangani sengketa kontrak pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU Administrasi Pemerintahan membuka peluang bagi PTUN untuk mengadili sengketa yang sebelumnya berada di luar yurisdiksinya, namun juga menimbulkan perbedaan interpretasi hakim yang berujung pada inkonsistensi putusan. Selain itu, batasan kompetensi PTUN dalam sengketa kontrak pemerintah masih menjadi perdebatan, terutama dalam kasus yang melibatkan aspek hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman yang lebih jelas guna memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di PTUN.
Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia: Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Individu Demonggreng, Yudhiran; Aghastyar, Aghastyar; Rahmadani, Iqbal Bianty; Fathoni, Almer; Ginting, Gavra Natadavie; Pangaribuan, Michael Zona; Sarundajang, Joseph
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1737

Abstract

Masalah perlindungan hak asasi manusia dalam proses sita eksekusi dalam hukum acara perdata menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penegakan keadilan dan hak individu. Sita eksekusi, sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan putusan pengadilan, sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas kepemilikan dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan sita eksekusi terhadap HAM serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan yang memastikan keseimbangan antara penegakan keadilan dan perlindungan hak individu.
Sita Marital: Solusi Untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Yohanna Surbakti, Cecillya Rosa; Rahmadhani, Iqbal Bianty; Raja Ginting, Haganta Orvin; Ginting, Yuni Priskila; Demonggreng, Yudhiran
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1739

Abstract

Abstrak penelitian ini membahas Sita Marital sebagai solusi untuk mencegah pengalihan harta bersama dalam proses perceraian. Latar belakang masalah pada jurnal ini muncul dari potensi kecurangan dalam penguasaan harta bersama, di mana salah satu pihak dapat mengalihkan atau menyalahgunakan aset selama proses perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sita Marital dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan itu metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan populasi pasangan yang sedang menjalani proses perceraian, menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang relevan. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran jelas mengenai penerapan Sita Marital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sita Marital efektif dalam menjaga keutuhan harta bersama dan mencegah pengalihan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas terkait prosedur Sita Marital dalam konteks perceraian. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum pasangan suami istri serta perlunya dukungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi harta bersama selama proses perceraian.
Co-Authors Aghastyar, Aghastyar Fathoni, Almer Ginting, Gavra Natadavie Napitu, Olivia Panjiani Pangaribuan, Michael Zona Pattiwael, Rastra Judea Satyawada Rahmadani, Iqbal Bianty Rahmadhani, Iqbal Bianty Raja Ginting, Haganta Orvin S. Pattiwael, Rastra Judea Sarundajang, Joseph Valentino, Justyn Yohanna Surbakti, Cecillya Rosa Yuni Priskila Ginting