Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Ginting, Gavra Natadavie
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaruh Kasus Penerimaan Suap terhadap Etika Profesi Jaksa dan Kepercayaan Publik pada Institusi Kejaksaan Demonggreng, Yudhiran; Ginting, Gavra Natadavie; Napitu, Olivia Panjiani; Sarundajang, Joseph; Valentino, Justyn; S. Pattiwael, Rastra Judea
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2278

Abstract

Profesi jaksa memiliki tanggung jawab etis dan hukum yang sangat tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, kasus penerimaan suap oleh oknum jaksa menjadi ancaman serius terhadap etika profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus suap terhadap etika profesi jaksa dan kepercayaan publik, serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan metode tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, regulasi, dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran etika melalui praktik suap secara langsung merusak prinsip integritas, imparsialitas, dan akuntabilitas yang menjadi dasar profesi jaksa. Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sangat rentan terhadap ekspos media dan dinamika kasus-kasus pelanggaran hukum oleh aparat kejaksaan. Kasus suap menurunkan legitimasi hukum, menimbulkan skeptisisme terhadap sistem peradilan, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Kejaksaan telah menerapkan berbagai strategi pencegahan, seperti penguatan pengawasan internal, pelatihan etika, reformasi birokrasi, serta kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Namun, efektivitas strategi ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan komitmen di tingkat struktural dan individual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik secara konsisten, peningkatan transparansi, dan pendidikan antikorupsi sejak dini dalam kultur kelembagaan. Dengan demikian, pemulihan integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap kejaksaan memerlukan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dynamics of Contract Cancellation in Civil Law and its Relevance for Consumer Protection: Dinamika Pembatalan Kontrak dalam Hukum Perdata dan Relevansinya bagi Perlindungan Konsumen Ratrisari, Elizabeth Prima; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Napitu, ⁠Olivia Panjiani; Manalu , Veronica Enjelina; Ginting, Gavra Natadavie
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 2 (2025): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i2.1290

Abstract

Background (General): Contract annulment plays a significant role in upholding legal certainty and fairness within civil law frameworks. Background (Specific): In Indonesia, the Civil Code (KUH Perdata) provides the basis for contract validity, focusing on essential elements such as consent, legal capacity, and lawful object. Knowledge Gap: However, there is limited comprehensive analysis of how principles like good faith and fairness influence contract annulment beyond formal legal criteria. Aim: This study aims to examine the legal grounds, procedures, and implications of contract cancellation in Indonesia, particularly under the Civil Code, Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law. Results: Through normative juridical analysis and case law review, the findings reveal that annulment is influenced not only by statutory violations but also by equitable considerations, such as imbalance in bargaining power and misrepresentation. Novelty: The study highlights how Indonesian courts increasingly incorporate substantive justice and good faith into annulment decisions, marking a shift from rigid formalism. Implications: These findings offer valuable insights for legal practitioners and business actors in mitigating contractual disputes and aligning agreements with evolving judicial interpretations. Highlights: Emphasizes the role of fairness and good faith in contract annulment. Integrates statutory analysis with judicial interpretation. Highlights practical implications for legal and business practices. Keywords: Contract Annulment, Civil Law, Legal Protection.
Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia: Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Individu Demonggreng, Yudhiran; Aghastyar, Aghastyar; Rahmadani, Iqbal Bianty; Fathoni, Almer; Ginting, Gavra Natadavie; Pangaribuan, Michael Zona; Sarundajang, Joseph
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1737

Abstract

Masalah perlindungan hak asasi manusia dalam proses sita eksekusi dalam hukum acara perdata menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penegakan keadilan dan hak individu. Sita eksekusi, sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan putusan pengadilan, sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas kepemilikan dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan sita eksekusi terhadap HAM serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan yang memastikan keseimbangan antara penegakan keadilan dan perlindungan hak individu.
Pembuktian Dalam Sengketa Konsumen Demonggreng, Yudhiran; Demonggreng, Yudhiran R V M; Ginting, Gavra Natadavie; Sarundajan, Joseph; Valentino, Justyn; Tirta, Marcell; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2870

Abstract

Pembuktian dalam sengketa konsumen menempati posisi penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan teknis, maupun akses terhadap dokumen produksi, mendorong lahirnya mekanisme pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menelaah bagaimana beban pembuktian diatur dan diterapkan dalam praktik, sekaligus menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya UUPK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan-temuan konseptual mengenai ketidakseimbangan para pihak dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik secara normatif telah diletakkan sebagai instrumen korektif untuk membantu konsumen yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membuktikan cacat produk atau kelalaian pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa penerapannya belum berjalan konsisten. Ketidakharmonisan antara UUPK dan hukum acara perdata, ditambah dengan variasi interpretasi aparat penyelesaian sengketa, membuat perlindungan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dalam banyak kasus, beban pembuktian tetap kembali kepada konsumen, sehingga mekanisme pembuktian terbalik tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penyelarasan norma, pedoman teknis yang lebih tegas, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa agar pembuktian terbalik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Co-Authors Aghastyar, Aghastyar Demonggreng, Yudhiran Demonggreng, Yudhiran R V M Fathoni, Almer Manalu , Veronica Enjelina Napitu, Olivia Panjiani Napitu, ⁠Olivia Panjiani Pangaribuan, Michael Zona Rahmadani, Iqbal Bianty Rajagukguk, Jemimah Puteri Ratrisari, Elizabeth Prima S. Pattiwael, Rastra Judea Sarundajan, Joseph Sarundajang, Joseph Tirta, Marcell Valentino, Justyn Zebua, Johan Kristian