Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sanskara Hukum dan HAM JUMBA Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Rechtsvinding dharma wiyata
Irawan, Dhyan Andika
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Irawan, Dhyan Andika; Atiana, Sofyetin; Rifai, Ahmad; Anwar, Khoirul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26913

Abstract

Pengaturan netralitas dalam Undang-Undang ASN tidak hanya mengatur mengenai kenetralan dari Pegawai ASN nya saja, tetapi Undang- Undang ini juga mengatur kenetralitasan dari suatu lembaga non-struktural yang disebut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KSAN. Jenis peneilitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti melakukan pengkajian, mendeskripsikan, interprestasi, melakukan sistematisasi, serta menilai dan menganalisis hukum positif. Dalam upaya menjaga netralitas PNS dari pengaruh kepentingan politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan PNS, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap kegiatan PNS harus dilandasi pada asas netralitas. Peraturan yang baik mengenai pengawasan ASN dalam Pemilihan Kepala daerah haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengembangan Model Teori Hukum “PERKUTUT”: Menuju Paradigma Hukum Berbasis Keseimbangan Etis dan Transedensi Sosial Aris Prio Agus Santoso; Mahyuvi, Tata; Irawan, Dhyan Andika; Mulyono, Puput
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 01 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i01.598

Abstract

Teori hukum konvensional yang masih dominan hingga kini, terutama positivisme dan legalisme normative yang terbukti belum mampu menjawab kompleksitas realitas sosial, sehingga melahirkan keterputusan antara hukum sebagai norma tertulis dengan dinamika kehidupan masyarakat yang sarat krisis etika, budaya, dan spiritualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model teori hukum baru bernama “PERKUTUT” yang menawarkan paradigma hukum berbasis keseimbangan etis dan transendensi sosial sebagai respons atas keterbatasan teori hukum modern, serta sebagai upaya menjembatani antara struktur normatif hukum dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis preskriptif-kualitatif untuk merumuskan model teori hukum “PERKUTUT” secara konseptual dan filosofis, sebagai respons terhadap keterbatasan teori hukum konvensional dalam mengintegrasikan nilai etika, spiritualitas, dan transformasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model teori hukum “PERKUTUT” merupakan langkah konseptual yang mendesak untuk mereformulasi teori hukum modern yang masih terjebak dalam kerangka positivistik dan kurang peka terhadap nilai kemanusiaan; teori ini mengintegrasikan dimensi praksis, etika, rasionalitas, kulturalitas, universalitas, transendensi, urgensi sosial, dan transformasi emansipatoris guna membangun hukum yang lebih inklusif dan membumi, sehingga disarankan agar teori ini diuji lebih lanjut dalam praktik kebijakan hukum serta dikembangkan melalui dialog lintas-disiplin dan pendekatan interkultural.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN HUBUNGAN ANTAR PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI Anwar, Khoirul; Rifa’i, Ahmad; Irawan, Dhyan Andika
Dharma Wiyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2023): Dhama Wiyata
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pawyatan Daha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Yang dimaksud dengan undang-undang Omnibuslaw adalah peraturan perundang-undangan yang dimodifikasi untuk mencakup segala sesuatu atau undang-undang yang mengatur banyak hal. Penulis mengangkat judul ini karena ingin mempertanyakan dampak undang-undang hak cipta terhadap pusat pekerjaan, hubungan antara perusahaan dan karyawan. Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sempat menjadi perdebatan publik karena ditolak oleh banyak kalangan di negeri ini. Dan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum cipta kerja. Saat ini, masyarakat hanya mengonsumsi cerita rakyat. Negara kita seperti tali yang kedip-kedip, mudah terprovokasi dan dipropagandakan oleh pernyataan-pernyataan.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG BAGI PELAKU UMKM DI DESA BANGSONGAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI Anwar, Khoirul; Dina, Nur; Prasetya, Yanto Budi; Irawan, Dhyan Andika; Rifai, Ahmad
Dharma Wiyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2024): Dharma Wiyata
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pawyatan Daha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan perseorangan dengan maksud untuk menunjukan ciri khas dan asal usul barang. Pentingnya merek untuk antisipasi kemungkinan melanggar merek pihak lain, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri. Dalam kegiatan ini, mencakup mengenai gambaran umum terkait merek, bagaimana prosedur pendaftaran merek, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap merek, dan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya merek. UMKM cukup antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang telah kami buat melalui kegiatan sosialisasi, layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek. Lokasi kegiatan dilaksanakan di balai desa bangsongan kecamatan kayen kidul kabupaten kediri. Diharapkan kegiatan ini dengan menggandeng pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa sehingga memberikan dampak yang meluas bagi masyarakat khususnya UMKM untuk mengurus merek dagang sehingga memperbesar pangsa pasar produk yang dihasilkan.
SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI DARI PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI DAN KESEHATAN Anwar, Khoirul; Farokah, Atik; Dina, Nur; Irawan, Dhyan Andika
Dharma Wiyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): Dharma Wiyata
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pawyatan Daha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, namun juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan adanya beberapa fakta bahwa praktik perkawinan di usia muda tentunya akan membatasi peluang serta pilihan anak. Praktik ini juga menimbulkan resiko terjadinya eksploitasi. Metode yang yang dipakai dalam menyampaikan materi adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Apabila pernikahan dini tetap dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Melalui perbaikan perekonomian masyarakat maka masalah fenomena sosial akan menurun termasuk pernikahan usia dini Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita sangat efektif untuk mengatasi banyaknya remaja yang menikah pada usia dini dalam mencegah masalah terkait reproduksi.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Irawan, Dhyan Andika
JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi) Vol 3 No 1 (2024): JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi)
Publisher : Universitas Pawyatan Daha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara perusahan dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidak jelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan pelindungan terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengidentifikasi pengertian pokok / dasar peristiwa hukum yakni Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan kategori pekerjaan untuk perjanjian kerja waktu tertentU. Pelanggaran di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja diantaranya adalah, pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dan kendala pengawasan. Terkait dengan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran.
The Existence and Implications Of Land Bank Regarding The Ruling Of The Constitutional Court No. 91/PUU-XVIII/2020 On The Formal Test Of The Job Copyright Law Anwar, Khoirul; Irawan, Dhyan Andika; Rifai, Ahmad
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1163

Abstract

The existence of a Land Bank is regulated by Article 125 to Article 135 of the Job Creation Law. Subsequently, a formal test was carried out on the Job Creation Law by the Constitutional Court, which in the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, stated Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation was declared formally flawed. In the seventh point of the Constitutional Court Decision No.91/PUU-XVIII/2020 dated 25 November 2021 it explicitly states the suspension of all government actions/policies that are strategic in nature and have broad implications, including the new implementing regulations of the Job Creation Law. The government is ordered to make improvements, within a maximum period of two years and if within that time no improvements are made, the Job Creation Law will become permanently unconstitutional. Even though the Constitutional Court's decision states that the Job Creation Law is still valid, it has no binding force. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and tracing related to laws and regulations. The purpose of this study is to find out the existence and implications of the Land Bank institution, especially its derivative regulations related to the Constitutional Court Decision No.91/PUU-XVIII/2020 which states conditional unconstitutionality of the Job Creation Law, including the implementation of the Land Bank which is included in the category of strategic policies and has wide-reaching impacts according to the sound Article 4 of Law No. 11 of 2020 and the Constitutional Court's decision.
Co-Authors Ahmad Rifai Aris Prio Agus Santoso Atiana, Sofyetin Atik Farokah dina, nur Khoirul Anwar Mahyuvi, Tata Prasetya, Yanto Budi Puput Mulyono Rifa’I, Ahmad