Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia Irene Puteri A. S. Sinaga; Felicia Jacinta Ivanka Anter; Vivi Anjelika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan posisi hukum kontrak baku dalam perlindungan konsumen di Indonesia, dan mengidentifikasi berbagai klausul yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi tingkat efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam mengatur kontrak baku. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengandalkan kajian pustaka, termasuk analisis terhadap dokumen hukum, peraturan, dan literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UUPK memberikan perlindungan yang signifikan melalui pelarangan terhadap klausul yang merugikan konsumen, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dan sulitnya memahami bahasa yang kompleks dalam kontrak. Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum serta pengawasan terhadap pelaku usaha perlu diperkuat untuk memastikan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini menyarankan pentingnya program edukasi bagi konsumen serta peningkatan aksesibilitas terhadap lembaga penyelesaian sengketa, sehingga mampu menciptakan hubungan yang lebih adil antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam transaksi.
Pemulihan Korban Kekerasan Psikososial dan Kecelakaan Lalu Lintas: Studi PMH Indonesia-Malaysia Kurnia Tanu Putra; Devina Chandra; Lioni Anggraini; Muhamad Bintang Guntoro; Fernando Lim; Felicia Jacinta Ivanka Anter
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Oktober : JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i3.7531

Abstract

This study compares the recovery systems for victims of psychosocial violence and traffic accidents from the perspective of Unlawful Acts (PMH) in Indonesia and Malaysia. Using library research, this study analyzes the legal framework, institutions, and social and psychological approaches used by both countries to support the victim recovery process. In Indonesia, the victim recovery system is still oriented towards material compensation and administrative settlements, with limited recognition of immaterial losses such as trauma and psychological disorders. In contrast, Malaysia has developed a victim-centered justice approach that positions victims as the subject of recovery, through regulations such as the Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017), the Road Transport Act 1987, and compensation mechanisms through the Motor Insurers’ Bureau of Malaysia (MIB) and the Victim Compensation Fund. This approach comprehensively integrates legal, social, and psychological recovery, including free counseling services through the One Stop Crisis Center (OSCC) and Talian Kasih 15999. The study's findings indicate that Malaysia has moved toward a holistic human recovery paradigm, while Indonesia still needs to strengthen its victim recovery system by addressing the psychological and social dimensions to align with the principles of restorative justice.