Muhamad Bintang Guntoro
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat dalam Perspektif Hukum Perdata Anggraini, Lioni; Fernando Lim; Kurnia Tanu Putra; Muhamad Bintang Guntoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12467

Abstract

Pembuktian merupakan aspek sentral dalam hukum acara perdata, dan perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru berupa bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, menelaah penerapannya pada kasus JAK TV & dua advokat, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum melalui UU ITE, Perma No. 1 Tahun 2019, serta diperkuat dengan yurisprudensi yang menerima percakapan WhatsApp, email, maupun kontrak digital sebagai bukti sah. Dalam kasus JAK TV, bukti elektronik berupa invoice, kontrak kerja sama, rekaman siaran televisi, dan unggahan daring menjadi kunci untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) serta kerugian yang timbul. Namun, praktik penggunaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait autentikasi, integritas data, keterbatasan kapasitas hakim, dan risiko manipulasi teknologi. Oleh karena itu, meskipun bukti elektronik telah diakui sah, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat peradilan agar lebih efektif dalam mewujudkan keadilan substantif di era digital.
Pemulihan Korban Kekerasan Psikososial dan Kecelakaan Lalu Lintas: Studi PMH Indonesia-Malaysia Kurnia Tanu Putra; Devina Chandra; Lioni Anggraini; Muhamad Bintang Guntoro; Fernando Lim; Felicia Jacinta Ivanka Anter
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Oktober : JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i3.7531

Abstract

This study compares the recovery systems for victims of psychosocial violence and traffic accidents from the perspective of Unlawful Acts (PMH) in Indonesia and Malaysia. Using library research, this study analyzes the legal framework, institutions, and social and psychological approaches used by both countries to support the victim recovery process. In Indonesia, the victim recovery system is still oriented towards material compensation and administrative settlements, with limited recognition of immaterial losses such as trauma and psychological disorders. In contrast, Malaysia has developed a victim-centered justice approach that positions victims as the subject of recovery, through regulations such as the Domestic Violence Act 1994 (Amendment 2017), the Road Transport Act 1987, and compensation mechanisms through the Motor Insurers’ Bureau of Malaysia (MIB) and the Victim Compensation Fund. This approach comprehensively integrates legal, social, and psychological recovery, including free counseling services through the One Stop Crisis Center (OSCC) and Talian Kasih 15999. The study's findings indicate that Malaysia has moved toward a holistic human recovery paradigm, while Indonesia still needs to strengthen its victim recovery system by addressing the psychological and social dimensions to align with the principles of restorative justice.