Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Niken Fernanda; Efi Lailatun Nisfah; Essa Hertiana; Tasya Fatah Putri Irawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1268

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun regulasi sebelumnya telah mengatur tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum yang komprehensif baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, serta untuk mengevaluasi upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, meliputi perlindungan fisik, psikis, dan hukum, serta pemenuhan hak atas pemulihan dan kompensasi bagi korban. Selain itu, peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut, terutama melalui peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan penerapan pendekatan berbasis korban. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya implementasi UU TPKS secara konsisten, sistematis, dan berkeadilan agar dapat memberikan perlindungan yang holistik dan efektif bagi korban kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum nasional yang responsif dan humanis
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam Rohmatul Jannah; Keisya Oktavia Afida Denna; Theo Galih Prayudha; Deriel Pratama Putra; Riyan Destra Dwi Ardianto; Sheva Andika Ramajagandhi; Essa Hertiana; Ikhwan Nur Ramadhan; Nur Rofiq
JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN Vol. 4 No. 1 (2025): April : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurripen.v4i1.4564

Abstract

The urgency of consumer protection in Sharia-compliant transactions has become increasingly prominent alongside the growth of the halal industry and rising public awareness of transactional justice based on Islamic principles. This study aims to formulate the theoretical and normative construction of consumer protection within the framework of Islamic law and to assess its compatibility with Indonesia’s positive legal system. Employing a normative juridical approach combined with a descriptive-analytical method, this research explores primary legal sources including Qur’anic verses, the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH), and scholarly opinions found in classical and contemporary fiqh al-mu‘āmalāt literature, as well as secondary legal sources such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant academic literature. The analysis is conducted through content analysis to extract the values of justice, transparency, and balance of rights and obligations within contractual mechanisms. This study finds that core principles such as truthfulness (ṣidq), disclosure (bayān), and justice (‘adālah) constitute the essential foundation of consumer protection in the Islamic legal perspective. The prohibition of gharar (uncertainty), riba (usury), and tadlīs (fraudulent misrepresentation) is not merely a moral injunction but an integral safeguard mechanism for consumer rights. Furthermore, the institutional presence of supervisory bodies such as DSN-MUI and Sharia certification mechanisms has proven to be strategic, though they continue to face challenges in implementation, socialization, and consumer literacy. The findings also indicate a substantial opportunity for harmonizing Islamic legal principles with the national legal system within the framework of maqāṣid al-sharī‘ah. Therefore, this study recommends strengthening sectoral regulations based on Sharia principles, integrating fatwas into positive legal norms, and enhancing educational capacity for both business actors and consumers in order to realize ethical, equitable, and sustainable transactions.