Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Efi Lailatun Nisfah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Kuswan Hadji; Devina Angelica; Efi Lailatun Nisfah; Erlingga Savril Maharani; Herfita Ayu Nayla; Clara Oktaviana
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.851

Abstract

Human rights are fundamental rights inherent in every individual without exception, which must be respected, protected, and fulfilled by the government in accordance with the principles of applicable constitutional law. This study aims to analyze the legal protection of human rights in the context of constitutional law. The research method used is a descriptive analytical approach that discusses the concept of human rights, its relation to constitutional law, as well as concrete steps that can be taken by the government to ensure effective human rights protection. The results showed that legal protection of human rights in constitutional law is very important to maintain a balance between state power and individual rights. A balance between individual freedom and public interest is needed in carrying out government duties in accordance with the constitution and applicable laws and regulations. This research is expected to provide deeper insight into efforts to protect human rights within the framework of constitutional law, and can be a reference for governments, legislative institutions, and law enforcement agencies in improving human rights protection as one of the key aspects in realizing a democratic and just rule of law.
Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Indonesia Dan Vietnam Di Perairan Zee Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Rani Pajrin; Anugraheni Wardah Ulinnuha; Efi Lailatun Nisfah; Aan Anisah; Kingkin Setyaningsih; Cheren Azizah Zain; Divya Triana Rahmawati
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1196

Abstract

The occurrence of maritime border conflicts between Indonesia and Vietnam in the northern Natuna region was triggered by the development of Exclusive Economic Zone boundary negotiations between the two countries Vietnam has a desire to equate the ZEE with the boundaries of the Continental Shelf Zone. In accordance with UNCLOS 1982, Indonesia opposes because Vietnam is not part of an archipelagic state. On the other hand, Indonesia's claim to Natuna is based on the withdrawal of the archipelagic base line on the grounds that Indonesia is an archipelagic state. In contrast, Vietnam is not an archipelagic state and uses the coastal base line in determining its maritime zone. Exclusive Economic Zones Both countries have overlapping ZEE claims in the South China Sea This overlap has led to maritime disputes between Indonesia and Vietnam Economic Activity The South China Sea is rich in natural resources, such as oil and gas Competition for access to these resources complicates the dispute. Not only that, the conflict can also trigger diplomatic tensions between the two countries, thus affecting Indonesia-Vietnam bilateral relations. The settlement of the Indonesia-Vietnam dispute was resolved peacefully by conducting technical negotiations 9 times and producing an agreement between the two countries. Based on Article 280 of the 1982 UNCLOS, Article 280 of the 1982 UNCLOS also confirms that peaceful means shall not in any way prejudice the rights of any Contracting States. Within the framework of UNCLOS 1982, there are alternative forms of conflict resolution, namely peaceful conflict resolution and conflict resolution through mandatory procedures.
Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Divya Triana Rahmawati; Rosa Adelia Arifin; Dinar Indah Permatasari; Efi Lailatun Nisfah; Kania Putri Riyandra; Niken Fernanda; Aditya Arif Pratama; Damar Arrya Akbar Munaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1103

Abstract

Larangan perkawinan sedarah merupakan ketentuan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga, kesehatan generasi, serta tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif larangan perkawinan sedarah dalam perspektif Al-Qur’an dan hadis, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 22–23 dan hadis-hadis Nabi, yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan tersebut meliputi hubungan darah, persusuan, dan mushaharah (persemendaan), serta didasarkan pada prinsip maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional bersinergi dalam melarang perkawinan sedarah demi menciptakan keluarga yang sehat, adil, dan harmonis.
Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Niken Fernanda; Efi Lailatun Nisfah; Essa Hertiana; Tasya Fatah Putri Irawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1268

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun regulasi sebelumnya telah mengatur tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum yang komprehensif baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, serta untuk mengevaluasi upaya optimalisasi peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, meliputi perlindungan fisik, psikis, dan hukum, serta pemenuhan hak atas pemulihan dan kompensasi bagi korban. Selain itu, peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut, terutama melalui peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan penerapan pendekatan berbasis korban. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya implementasi UU TPKS secara konsisten, sistematis, dan berkeadilan agar dapat memberikan perlindungan yang holistik dan efektif bagi korban kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum nasional yang responsif dan humanis
Co-Authors Aan Anisah Aditya Arif Pratama Anugraheni Wardah Ulinnuha Cheren Azizah Zain Clara Oktaviana Damar Arrya Akbar Munaf Devina Angelica Dinar Indah Permatasari Divya Triana Rahmawati Erlingga Savril Maharani Essa Hertiana Herfita Ayu Nayla Kania Putri Riyandra Kingkin Setyaningsih Kuswan Hadji Niken Fernanda RANI PAJRIN Rosa Adelia Arifin Tasya Fatah Putri Irawan