Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA)
Emalia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara Emalia; Faninazila Azzahra Amnurdiant; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1320

Abstract

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Faninazila Azzahra Amnurdiant; Emalia; Abd. Wachid Habibullah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/88k7pq41

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pembentukan peraturan daerah. Hak inisiatif sebagai kewenangan konstitusional DPRD berdasarkan Pasal 150 huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi indikator penting dalam mengukur fungsi representasi lembaga legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi dokumen dan observasi lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa secara normatif kerangka hukum telah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Namun dalam praktiknya, implementasi hak inisiatif di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi berbagai kendala substantif. Terdapat tiga faktor penghambat utama yaitu pertama, konsistensi political will anggota dewan yang masih fluktuatif kedua, kapasitas teknis penyusunan peraturan yang belum optimal dan ketiga, mekanisme partisipasi publik yang belum berjalan secara substantif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi penguatan yaitu optimalisasi peran kelembagaan DPRD melalui penegasan posisi sebagai mitra setara dengan eksekutif, peningkatan kapasitas anggota dewan melalui program penguatan kompetensi yang terstruktur, dan restrukturisasi kelembagaan DPRD dengan penguatan sekretariat dan perangkat pendukung. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hak inisiatif DPRD sehingga mampu menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Co-Authors Abd. Wachid Habibullah Faninazila Azzahra Amnurdiant Lucky Dafira Nugroho