Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: MELALUI PENDEKATAN TOP-DOWN KE PARTISIPATIF DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014 Faninazila Azzahra Amnurdiant; Rheza Firmansyah; Ribka Bunga Satya Banjarnahor; Imam Wahyudi P; Dedy Aryasandi Utomo
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/j634sd83

Abstract

Sejarah pengaturan pembangunan desa di Indonesia mencerminkan transformasi dari pendekatan top-down di era kolonial ke partisipatif di masa kini. Istilah desa, dengan beragam definisi, merujuk pada kesatuan masyarakat hukum dengan otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pemerintahan desa, menekankan peran pentingnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan desa adalah aspek krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang telah diakui sejak zaman kolonial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi perkembangan regulasi dan kebijakan pembangunan desa, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan akses terhadap sumber daya adalah kunci keberhasilan pembangunan. Namun, tantangan seperti kesenjangan antara desa dan kota serta pengabaian partisipasi masyarakat masih ada. Pembangunan yang inklusif memerlukan pemahaman sejarah dan strategi adaptif untuk menanggapi kebutuhan masyarakat desa.
Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara Emalia; Faninazila Azzahra Amnurdiant; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1320

Abstract

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran