Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social And Economics Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum journal of social and economic research AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin J-CEKI
Trubus Rahardiansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis Anindita, Faizah; Trubus Rahardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindak pidana korupsi melalui studi kasus Harvey Moeis dalam tata niaga timah ilegal di Indonesia. Kasus ini dipilih karena skalanya yang masif, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun, serta keterlibatan aktor-aktor strategis dari sektor swasta dan birokrasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mendalami substansi hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi, serta menelaah kelemahan penegakan hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam berdampak sistemik: menghambat investasi, menurunkan efisiensi ekonomi, merusak lingkungan, memperparah ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih belum memadai dalam mengatur mekanisme pengawasan dana CSR, perlindungan pelapor, dan penindakan terhadap pelibatan pihak swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam formulasi kebijakan antikorupsi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINTECH DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS TERHADAP IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN Muhammad Dirga Satria Kurnianto; Trubus Rahardiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 7 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juli)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i7.660

Abstract

This study aims to analyze legal protection for consumers in the practice of online lending based on financial technology (fintech) in Indonesia through normative and empirical juridical approaches. The rise of consumer rights violations—such as misuse of personal data, abusive debt collection, and lack of transparency—reflects the weak enforcement of existing regulations, despite the issuance of several laws, including the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE), the Personal Data Protection Law (PDP), and relevant OJK regulations. This research outlines the forms of legal protection provided, including consumers' rights to clear information, data privacy safeguards, and dispute resolution mechanisms. In practice, however, supervision over illegal online lending remains inadequate, public legal literacy is low, and available complaint mechanisms are often ineffective. The study also reveals that although dispute resolution efforts through internal (IDR), external (LAPS), and litigation channels exist, structural and cultural barriers continue to place consumers in a disadvantaged position. Therefore, a reformulation of consumer protection policies that is more progressive, integrated, and justice-oriented is urgently needed. Strengthening inter-agency coordination, enforcing criminal sanctions for serious violations, and enhancing public digital and legal literacy are strategic steps toward realizing effective legal protection in Indonesia's rapidly evolving fintech lending ecosystem.
ANTARA OPTIMALISASI DAN KONTRADIKSI TELAAH AMBIVALENSI EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025 DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Ananda Kyara Putri Kusuma; Trubus Rahardiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.872

Abstract

Kejahatan ekonomi tidak semata-mata lahir dari tindakan individu yang menyimpang, melainkan merupakan hasil dari dinamika sistemik yang mengakar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini menunjukkan bagaimana ketimpangan dan kesenjangan dalam penegakan hukum memperkuat ruang gerak kejahatan ekonomi, menciptakan kondisi di mana pelanggaran hukum menjadi bagian dari kelaziman dalam interaksi sosial. Analisis berbasis ilmu sosial memberikan kerangka untuk memahami bahwa ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum memunculkan peluang bagi praktik-praktik ekonomi yang melanggar aturan. Ketidakadilan struktural, lemahnya mekanisme pengawasan, dan keberpihakan institusi penegak hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu memperbesar disparitas ini. Akibatnya, pelanggaran di bidang ekonomi sering kali tidak hanya diabaikan, melainkan juga dilembagakan melalui kebijakan dan praktik sehari-hari. Kejahatan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem sosial yang timpang. Oleh karena itu upaya membongkar kejahatan ekonomi menuntut lebih dari sekadar pendekatan hukum; ia membutuhkan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa, distribusi kekayaan, dan struktur norma yang berlaku. Kajian ini menguraikan bagaimana sistemik ketimpangan menghasilkan pelanggaran ekonomi yang terus-menerus, serta bagaimana penegakan hukum, alih-alih menjadi alat keadilan, justru kerap memperdalam jurang ketidakadilan. Pemahaman ini penting agar agenda reformasi hukum dan sosial tidak sekadar bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
ANTARA OPTIMALISASI DAN KONTRADIKSI TELAAH AMBIVALENSI EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025 DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Ananda Kyara Putri Kusuma; Trubus Rahardiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.872

Abstract

Kejahatan ekonomi tidak semata-mata lahir dari tindakan individu yang menyimpang, melainkan merupakan hasil dari dinamika sistemik yang mengakar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini menunjukkan bagaimana ketimpangan dan kesenjangan dalam penegakan hukum memperkuat ruang gerak kejahatan ekonomi, menciptakan kondisi di mana pelanggaran hukum menjadi bagian dari kelaziman dalam interaksi sosial. Analisis berbasis ilmu sosial memberikan kerangka untuk memahami bahwa ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum memunculkan peluang bagi praktik-praktik ekonomi yang melanggar aturan. Ketidakadilan struktural, lemahnya mekanisme pengawasan, dan keberpihakan institusi penegak hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu memperbesar disparitas ini. Akibatnya, pelanggaran di bidang ekonomi sering kali tidak hanya diabaikan, melainkan juga dilembagakan melalui kebijakan dan praktik sehari-hari. Kejahatan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem sosial yang timpang. Oleh karena itu upaya membongkar kejahatan ekonomi menuntut lebih dari sekadar pendekatan hukum; ia membutuhkan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa, distribusi kekayaan, dan struktur norma yang berlaku. Kajian ini menguraikan bagaimana sistemik ketimpangan menghasilkan pelanggaran ekonomi yang terus-menerus, serta bagaimana penegakan hukum, alih-alih menjadi alat keadilan, justru kerap memperdalam jurang ketidakadilan. Pemahaman ini penting agar agenda reformasi hukum dan sosial tidak sekadar bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
Eksistensi Antara Lembaga Adat Susunan Asli dengan Lembaga Adat Bentukan Pemerintah dan Ormas Peduli Adat Study Kasus: Lembaga Adat Minangkabau di Sumatera Barat Efrizon, Efrizon; Trubus Rahardiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10755

Abstract

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari di Provinsi Sumatera Barat mengundang tanda tanya, dikarenakan lembaga adat bentukan Pemerintah ini melalui Perda no. 13 tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak keluarnya UU no. 22 tahun 1999. Dalam berbagai kasus sengketa tanah memunculkan nama KAN sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berpindahnya kepemilikan tanah ulayat adat yang berkomplot dengan oknum penguasa dan mafia tanah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif normatif ini melalui kajian literature review dan obsevasi lapangan mencoba mengungkapkan kebenaran aturan hukum yang telah dirusak oleh kondisi pembiaran atau diduga ada unsur kesengajaan menciptakan kekacauan aturan hukum di tengah masyarakat adat Minangkabau. Di sisi lain ada lembaga adat setingkat ormas LKAAM turut memperkeruh situasi dengan mengaku-ngaku sebagai pucuk pimpinan adat di Minangkabau, sering mengatas namakan masayarakat adat untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak tertentu.
Co-Authors Ananda Kyara Putri Kusuma Anindita, Faizah Maya Indrasti Notoprayitno Muhammad Dirga Satria Kurnianto