Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTICES: Journal of Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Community Service
Yasid Amali
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah oleh WNA Melalui Pinjam Nama: Studi Perbandingan Hukum Perdata Internasional Dani Lailatul Magviro; Yasid Amali; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1552

Abstract

Praktik kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) melalui perjanjian pinjam nama (nominee agreement) semakin marak terjadi, khususnya di daerah wisata seperti Bali. Fenomena ini muncul sebagai bentuk penyelundupan hukum untuk menghindari pembatasan kepemilikan tanah yang secara tegas diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perjanjian pinjam nama dengan prinsip-prinsip hukum agraria Indonesia dan mengevaluasi implikasi yuridisnya terhadap para pihak yang terlibat, khususnya notaris. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee bertentangan dengan norma hukum agraria karena memberikan penguasaan tanah de facto kepada WNA yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik. Selain itu, keterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian tersebut berpotensi melanggar kode etik profesi dan menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan regulasi tambahan untuk mencegah penyalahgunaan skema nominee, demi menjaga kedaulatan agraria dan kepastian hukum di Indonesia
Legal Protection For Consumers In Unilateral Concert Cancellations (Case Study Of The Ndx Band Concert In Palangkaraya: Bajenta Fest 2024 Event) Dani Lailatul Magviro; R.Anisatul Mukaromah M; Yasid Amali; Kholis
JUSTICES: Journal of Law Vol. 4 No. 4 (2025): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v4i4.188

Abstract

The entertainment industry, particularly music concerts, has become one of the most popular forms of entertainment among the public. However, in practice, unilateral concert cancellations by organizers often occur and potentially harm consumers as ticket buyers. This research aims to analyze the legal protection provided to consumers in cases of unilateral concert cancellations, using the case study of the NDX Band concert at the Bajenta Fest 2024 event, which was abruptly canceled by the organizer without clear accountability. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis is conducted qualitatively by reviewing applicable positive legal norms, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Indonesian Civil Code (KUHPer), and legal doctrines related to business actors’ liability. The findings indicate that the unilateral cancellation of a concert constitutes a breach of contract, thereby obligating the business actor to provide compensation, restitution, and/or ticket refunds in accordance with Article 4 point (h) and Article 7 point (g) of the Consumer Protection Law. Moreover, the delayed refund process lasting several months without legal certainty demonstrates the weak enforcement of consumer protection in the entertainment sector. Therefore, strengthening regulations and supervisory mechanisms over business actors in the entertainment industry is necessary to ensure the effective protection of consumer rights.
Sosialisasi Kewenangan BPJPH dan Pendampingan sertifkasi Halal Bagi Umkm di Desa Batah Timur Danila; Ranisatul; Yasid Amali; Fahrizal
INKAMKU : Journal of Community Service Vol 5 No 1 (2026): INKAMKU : Journal of Community Service
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/inkamku.v5i1.4274

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kewenangan BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Desa Batah Timur serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi halal, minimnya sosialisasi, dan terbatasnya pendampingan menjadi kendala utama penerapan sertifikasi halal. Selain itu, pengawasan di tingkat desa belum berjalan optimal sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Penelitian juga menemukan adanya peluang perbaikan melalui program sertifikasi halal gratis, dukungan pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan minat pelaku usaha muda terhadap digitalisasi. Oleh karena itu, peningkatan kolaborasi antara BPJPH, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan dinilai penting untuk memperkuat implementasi sertifikasi halal dan perlindungan konsumen Muslim di desa tersebut.
Co-Authors Dani Lailatul Magviro Danila FAHRIZAL Kholis Lucky Dafira Nugroho R.Anisatul Mukaromah M Ranisatul