Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keteladanan Ustadzah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Santri Putri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan Tahun Ajaran 2024/2025 Damayanti, Desi; Eko Wati, Endang; Anita, Anita
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1113

Abstract

This obligation was not given arbitrarily, but rather through a significant event known as Isra’ Mi’raj. The purpose of this study is to reveal how female religious teachers (ustadzah) play a role in motivating female students (santri putri) to improve their discipline in performing congregational prayers (salat berjamaah), how they build awareness of the importance of congregational prayer, and how they implement habitual training to instill greater discipline in performing it at the Hidayatul Mubtadiin Islamic Boarding School (Pondok Pesantren). This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection techniques include direct observation, interviews, and documentation. The research location is at the Hidayatul Mubtadiin Islamic Boarding School, with informants including the head of the boarding school, administrators in charge of religious affairs (jam’iyah), other boarding school staff, and the female students. The results show that ustadzah play a crucial role in developing the discipline of congregational prayer among female students. This role is realized through good personal example, personal engagement, and continuous guidance. In instilling awareness, the ustadzah begin by internalizing spiritual values and explaining the meaning and purpose of prayer as a direct connection between servant and Allah SWT. In addition, the ustadzah encourage regular congregational prayer habits, such as waking students 15 minutes before the call to prayer (adhan), creating a religious environment in the boarding school, and reinforcing habits through consistent example and discipline. The success of the ustadzah in fostering prayer discipline among female students is also supported by the firmness of the school administrators in enforcing the rules, including giving direct examples and applying timely sanctions to students who fail to attend congregational prayer
Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan Mafqud Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/Pa.Pwt) Nuriswanti, Nuriswanti; Setya, Kartika Winkar; Nurrozalina, Rakhma; Eko Wati, Endang; Sukirno, Sukirno
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2204

Abstract

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status mafqud serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep mafqud dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan a quo mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum