Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNTAG Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Pratama, M. Riezky Putra
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WISATA RUANG ANGKASA: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KOMERSIALISASI Pratama, M. Riezky Putra; Haq, Sumayya Nadia; Septaria, Ema; Adepio, M. Ilham
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i9.12432

Abstract

Perkembangan teknologi antariksa dan meningkatnya minat terhadap wisata ruang angkasa telah memicu pertumbuhan fenomena space tourism sebagai bagian dari komersialisasi ruang angkasa. Aktivitas ini memunculkan tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi wisatawan luar angkasa yang belum diakomodasi secara spesifik dalam regulasi internasional yang ada, seperti Outer Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1975. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen hukum internasional untuk menganalisis kekosongan norma yang mengatur perlindungan hukum wisatawan luar angkasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun keempat konvensi internasional telah mengatur berbagai aspek eksplorasi ruang angkasa secara umum, tidak satu pun yang secara eksplisit membahas kedudukan dan hak-hak wisatawan luar angkasa. Ketiadaan pengaturan khusus ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab negara peluncur, standar keselamatan, dan mekanisme kompensasi dalam hal terjadi insiden. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan instrumen hukum internasional yang spesifik, penetapan standar keselamatan global, penyusunan mekanisme asuransi, serta penguatan kolaborasi antara negara, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk menjamin perlindungan hukum yang komprehensif bagi wisatawan ruang angkasa di era komersialisasi Antariksa.
WHEN DIPLOMATS BECOME UNWELCOME: THE INDIA-PAKISTAN 2025 PERSONA NON GRATA Adzkia, Nurul; Pratama, M. Riezky Putra; Adepio, M. Ilham
UNTAG Law Review Vol 9, No 2 (2025): UNTAG Law Review
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v9i2.6621

Abstract

The 2025 diplomatic tension between India and Pakistan, culminating in the mutual expulsion of diplomats under persona non grata status following a terrorist attack in Kashmir, highlights the use of diplomatic law as a political tool in strained bilateral relations. This study aims to analyze the regulations concerning persona non grata under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) and their application in the India-Pakistan case. Employing a normative legal research method with a statutory approach, data from primary, secondary, and tertiary legal sources is descriptively analyzed. The findings reveal that Article 9 of the VCDR grants the receiving state full discretionary authority to expel a diplomat without justification, a right exercised in this instance for political retaliation. Both nations justified their actions by alleging violations of Article 41 of the VCDR, which obligates diplomats to respect the laws of the receiving state. This case demonstrates that diplomatic immunity is not absolute and is subject to national security interests. The implication is that a legally sanctioned persona non grata action can be instrumentalized for political retribution, thereby undermining the very channels essential for communication and peaceful conflict resolution.
Co-Authors Adepio, M. Ilham Adzkia, Nurul Haq, Sumayya Nadia Septaria, Ema