Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum MAGISTRA Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung Borneo Student Research (BSR) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Bacarita Law Journal Journal of Sharia and Legal Science Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Abdimas Mahakam
Rahmatullah Ayu Hasmiati
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Momeku dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang Suku Polahi, di Gorontalo. Sulawesi Utara Rahmatullah Ayu Hasmiati; Elviandri Elviandri
Borneo Student Research (BSR) Vol 3 No 3 (2022): Borneo Student Research
Publisher : Borneo Student Research (BSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari budaya kawin sumbang yang disebut sebagai Momeku pada masyarakat adat suku Polahi, di Gorontalo, Sulawesi Utara. Penelitian ini menunjukkan masih ada praktik kawin sumbang yang dilakukan oleh suku polami dengan tujuan meneruskan garis keturunan sebagai akibat dari suku yang terisolir. Bahwa budaya Momeku atau perkawinan sumbang ( incest) merupakan salah satu bentuk kepatuhan yang bukan merupakan sistem hukum dalam masyarakat suku polahi, dikarenakan tidak adanya ketentuan kewajiban dan pemberian sanksi terhadap pernikahan sedarah. Adapaun mengapa pernikahan ini dilakukan, karena adanya pemahaman masyarakat bahwa adat ini adalaha cara untuk memertahankan garis keturunan mereka, sehingga mereka tetap melakukan momeku atau melakukan endogami dan menghiraukan pernikahan dengan keluarga lain ( eksogami) yang juga bisa mereça lakukan. Kurangnya pengetahuan terhadap kehidupan modern dan ketidaktahuan bah ada sistem hukum yang lebih tinggi yang wajib ditaati membuat mereka tidak memerlukan kehidupan bersama orang luar. Padahal mereka adalah bagian dari NKRI dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Metodologi: Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris dimana metode ini merupakan suatu metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, penelitian empiris sering juga disebut penelitian sosiologis. Menurut Bambang Waluyo, penelitian empiris adalah penelitian yang yang dilakukan untuk meneliti keadaan sebenarnya atau keadan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dikumpulkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka penelitian akan dilanjutkan menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah Hasil: Pernikahan sedarah memang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Tidak Hanya masalar penyimpangan dari norma namun dari beberapa segi ilmu pernikahan sedarah ini memiliki dampak yang jukup signifikan. Dalam segisosiologis, adalah tabu bagi seseorang yang melakukan pernikahan sedarah, dari segi biologis pernikahan sedarah akan menghasilkan keturunan cacat genetika dan biologis, dan dalam segi hukum pernikahan sedarah adalah adalah suatu penyimpangan hukum yang harus dihentikan praktiknya. Sebab tidak hanya merusak tatanan moral namun juga etika hukum dan yang terakhir adalah dari segi agama bahwa pernikahan sedarah adalah hal yang sangat dilarang dan dilaknat oleh ajaran agama. Manfaat:Penelitian ini memberikan manfaat kepada mahasiswa agar dapat mengetahui tentang budaya-budaya yang bertolak belakang dengan sistem hukum dań nilai-nilai adat di Indonesia
Penegakan hukum terhadap penggunaan Dokter Asing tanpa izin oleh Klinik Kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ((Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 03/Pid.B/2015/PN. Jkt. Brt) Taufik Akbar; Rahmatullah Ayu Hasmiati
Borneo Student Research (BSR) Vol 4 No 1 (2022): Borneo Student Research
Publisher : Borneo Student Research (BSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Studi : Memberikan masukan atau kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap penggunaan dokter asing illegal oleh Klinik Kesehatan. Bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk memberikan keadilan. Metodologi : Penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 03/Pid.B/2015/PN. Jkt. Brt, dan sumber data bersumber peraturan perundang-undangan terkait jurnal-jurnal hukum. Kemudian teknik pengumpulan datayaitu studi kepustakaan, kemudian penulis analisa data-data yang telah dikumpulkan. Hasil : Bahwa penegakan hukum terhadap terdakwa telah memberikan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan untuk terdakwa, namun tidak mencerminkan keadilan untuk pasien/korban atas malapraktik yang dilakukan oleh dokter-dokter asing di Klinik Kesehatan Metropole. Manfaat : Bahwa penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktik. Manfaat teoritis tersebut yaitu penulis dan pembaca mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan baru, sedangkan manfaat praktis yaitu bermanfaat untuk aparat penegak hukum dalam hal pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing atau Dokter Asing illegal di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi) Sugara, Robbi; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Pratama, Rio Arif
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di Sulawesi dengan fokus pada putusan pengadilan nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan yuridis terhadap kasus-kasus prostitusi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukuman yang dijatuhkan oleh hakim cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Terdapat ketidaktepatan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, yang mencerminkan adanya ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan hukuman yang lebih tegas dan konsisten, yang mampu memberikan efek jera nyata dan berkontribusi dalam menurunkan angka prostitusi online.
Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum Taufiq Idris, Muhammad; Saputra, Muhammad Adi; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Pettanase, Ismail
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v1i2.164

Abstract

The program for developing and upholding the rights of children associated with the law in class II A Tanjung Raja prison was a topic of concern, and study was conducted as a result for the purpose of addressing it. How tutoring for youth who break the law is implemented in Class II A Tanjung Raja Prison. and How to Comply with Children's Legal Rights in Class II A Children's Correctional Institution Tanjung Raja. The form of sociological legal research, the nature of the descriptive analytical research, and the data used in the study were chosen to explore the aforementioned issues. Primary data was gathered by conducting interviews with relevant individuals, especially prison officers. Explanations and main and secondary legal resources like dictionaries, encyclopedias, and others are the ones with the most precise legal information. Based on the research's findings, specifically: According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, coaching of children who are prisoners is oriented to social values, and in the Class IIA Tanjung Raja prison, intramural treatment is carried out, guidance is provided to children who are in conflict with the law. Observation of children's legal rights in Tanjung Raja Class II The construction of a children's prison takes into account the existing infrastructure and amenities, and one of those fulfillments is the ability to allow children to have family visits. Because of worries that it may hinder the spread of Covid 19, the execution of children's rights in Tanjung Raja Prison continues to go well and is approved selectively throughout this epidemic, especially for temporary inmates.
Proses Legalisasi dan Hambatan Dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat Justicia Ardha, Dea; Hasmiati, Rahmatullah Ayu Hasmiati; Jafar, Abdul; -, Syamsul
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 1 No. 3 (2023): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v1i3.354

Abstract

Land is a valuable asset that has historical value. To avoid legal complications down the line, it is crucial to ensure that the land is officially titled and registered in the owner's name. Obtaining ownership rights for land can take place either through the inheritance process or by obtaining land certification. However, if the inherited land does not have a certificate, it can cause problems in the division of the inherited property. Legalisation of uncertificated inherited land is important to provide legal certainty for the heirs. The research in this study employs a normative juridical approach, which involves legal research grounded in statutory regulations. The process of legalising inherited land without a certificate can be done by first arranging the Death Letter / Death Certificate of the Heir, then after obtaining the letter, a Certificate of heirs can be submitted first along with a Certificate of ownership from the Lurah / The Head of the Village along with a certificate indicating that the land has not undergone certification, then a new application for registration of the land can be submitted. Land registration aims to ensure a person's right to land, prevent border disputes, and determine the amount of tax. Through registration, an individual can secure clarity regarding their land rights, encompassing ownership rights, business use rights, building use rights, and various others. Many lands are not yet certified due to sub-optimal land registration and people's inability to apply for certificates. Factors that hinder the community include high costs, lack of understanding of registration procedures, and the process is complicated and complex.
Indonesian Crimmigration Law: Critics of Immigration’s Law Enforcement Towards Illegal Expatriate Workers as The Impacts of Pro-Investment Policy Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Ardha, Dea Justicia; Priyambada, Galih; Gumilang, Arvin; Derei, Daniël
Nurani Vol 24 No 1 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i1.19953

Abstract

This study examines the characteristics of Crimmigration law in Indonesia and the use of the concept of law enforcement towards illegal foreign labor. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of Crimmigration Law in Indonesia, can be seen from the selective policy used to select the foreigners who will enter into Indonesian Authority and the penal sanction which rooted in the Immigration regulations and Indonesian Law. The end of law enforcement toward the defendant is imprisonment and deportation. Second, the implementation of the Crimmigration law toward illegal foreign workers in Indonesia only uses immigration regulation without regard to labor regulations. Third, the enforcement-only focuses on residential permit abuse and sentencing for minimum punishment, not the working permit or doing an illegal activity such as illegal labor. Hence, critics emerge to urge the legal review of the related regulation with Crimmigration to achieve the main purpose of the law itself, law must be the first indicator to control people’s behavior as an Allien in foreign and the possible offenses threats can be reduced significantly.
KESADARAN HUKUM WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA ISLAM: STUDI KASUS KOTA SAMARINDA Fadlurrahman , Muhammad Fais; Pratama, Rio Arif; Hasmiati , Rahmatullah Ayu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.432

Abstract

Mandatory Company Employment Report (WLKP) has been regulated in Law No. 7 of 1981. According to the law, mandatory employment reporting is an obligation for all companies and employers who employ workers by paying wages or rewards, this obligation is for companies to carry out and report employment data to the local labor office, including the education sector, both educational foundations and other educational institutions, but in fact, there are still many educational institutions and educational foundations that are still not implement the provisions of the Company's Mandatory Employment Report. The purpose of this study is to find out how the Implementation of Mandatory Employment Reporting in the Education Sector, as well as what obstacles must be faced by various school foundations and obstacles faced by supervisors who are required to report to the company's employment. The method in this study uses an empirical juridical method, the data sources of this study are sourced from library research and Field Research. By the random sampling method. The results of the study show that there are still few educational foundations and educational institutions that have not implemented the provisions of the Mandatory Corporate Employment Report. It is recorded that only twenty (20) Foundations in East Kalimantan carry out the Mandatory Corporate Employment Report, from this data there are no foundations or educational institutions in Samarinda City. In this case, the lack of understanding of mandatory company employment report and the lack of supervisory resources are one of the main factors, and there are other obstacles that hinder the Mandatory Employment Reporting Process of Companies in the Education Sector
CIVILIZED LEGAL JUSTICE: A STUDY OF LEGAL JUSTICE CONSTRUCTION IN INDONESIAN POSITIVE LAW BASED ON ADAB VALUES Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Yulianingrum, Aulia Vivi; Ardha, Dea Justicia
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14670

Abstract

This study examines the characteristics of positive legal justice in Indonesia and the use of the concept of adab from the Islamic worldview as an offer to reconstruct legal justice in Indonesia. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of legal justice in Indonesia, which are based on the paradigm of legal positivism, show that the essence of the source of justice comes from written legal norms, namely the law that separates law and morals. In the end, the separation itself is a manifestation of the law of partial justice. Many legal justice ideas have been developed by several legal experts in Indonesia by making efforts to reconstruct positivist legal thought into the context of Indonesian legal thought that reflects the values of justice based on state philosophy and guidelines for the Preamble of the 1945 Constitution, "For the sake of justice based on the Divine The Almighty. Second, Civilized legal justice based on Adab values is then used as an offer to reconstruct the existing positive legal justice so that the new legal justice will be able to reflect all the virtues that come from the highest standards these are wisdom, courage, temperance, and justice. Legal justice as the result of the implementation of the law will have the essence of high virtue values and the requirements for correct knowledge, if implemented, will lead to fair conditions as reflected by Adab.
ANALISIS PERKEMBANGAN REGULASI: E-COMMERCE DALAM HUKUM DAGANG DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANTANGAN REGULASI Indriyani, Ananda Dwi; Ihsan, Beril Fahrezi; L.W, Kevin Ardian; Marsetina, Lola Naury; Apriliani, Nur Aulia; Hasmiati, Rahmatullah Ayu
JURNAL DARMA AGUNG Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v33i1.5352

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia berkembang pesat seiring dengan digitalisasi perekonomian dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Kemajuan-kemajuan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap tren perdagangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penegakan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan undang-undang perdagangan elektronik di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan tantangan regulasi yang dihadapi pemerintah. Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronikmemerlukan perhatian khusus mengingat sifat transaksi yang bersifat virtual, kurangnya interaksi langsung, dan potensi penipuan dan pelanggaran hak-hak konsumen. Peraturan terkait e-commerce di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan teknis lainnya. Bahkan dengan adanya peraturan, tantangan implementasi, pemantauan, dan penegakan hukum masih perlu diatasi. Studi ini membahas beberapa permasalahan, termasuk perlunya pembaruan peraturan agar dapat merespons perkembangan teknologi dengan lebih baik, peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen, dan kerja sama lintas sektor dalam memantau praktik e-commerce.Studi ini menyoroti tema-tema penting. Secara ringkas, perkembangan hukum perdagangan elektronik di Indonesia telah mencapai tahap yang penting. Namun, untuk memastikan ekosistem yang mendukung e-commerce yang adil dan aman, perlindungan konsumen perlu diperkuat dan mekanisme peraturan ditingkatkan.
IMPLEMENTASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI PERBANKAN (STUDI KASUS KOTA SAMARINDA) Pratama, Rio Arif; Herdiawan, Herdiawan; Hasmiati, Rahmatullah Ayu
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 01 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i01.5409

Abstract

The banking industry is one of the companies that has a big impact on the development and economic progress of a country. In carrying out the operational activities of the banking industry company, of course there are company obligations in running the company, one of which is that the company must report employment data to the East Kalimantan province's labor and transmigration office. However, in reality, in the field, many companies have not carried out mandatory employment reporting. The aim of the research is to determine the implementation, supervision, and investigation of mandatory company employment reporting in the banking industry in the city of Samarinda. The research method uses empirical, juridical, literature, and field approaches and is analyzed descriptively qualitatively. Results and discussion show that 16 out of 20 banking industry companies have implemented mandatory corporate employment reporting. The company's legal compliance and awareness of statutory regulations have been implemented quite well. Supervision and investigation were also carried out well. The limited number of supervisors is still weak; 1 out of 15 supervisors can only supervise 5 companies once a month. Banking industry companies must be aware of the regulations of Law Number 7 of 1981 concerning mandatory employment reporting so that employment reporting obligations can be carried out optimally.
Co-Authors Abdul Jafar Absori Absori Aldi Pebrian Anatasyah, Clerine Clarisa Apriliani, Nur Aulia Arbansyah Arbansyah Ardha, Dea Justicia Arief Budiono Aulia Vivi Yulianingrum Azmi, Anisa Delia Cholid, Idham Dea Justicia Ardha Dea Justicia Ardha Dea Justicia Ardha Derei, Daniël Elviandri, Elviandri Fadlurrahman , Muhammad Fais Febrina Hertika Rani Gumilang, Arvin Heni Marlina Herdiawan, Herdiawan Hisyam, Akmal Ihsan, Beril Fahrezi Ikhwanul Muslim indriati, Menik Yuni Indriyani, Ananda Dwi Justicia Ardha, Dea L.W, Kevin Ardian M.Krisna Marsetina, Lola Naury Menik Yuni indriati Muhammad Adi Saputra Muhammad Kholil Muhammad Nurcholis Alhadi Mulyadi Tanzili Mustaqim, Jimmy Nabila, Sofia Nur Annafi, Hafiyyan Patih Ahmad Rafie Pebrian, Aldi Pettanase, Ismail Priyambada, Galih Putri, Shifa Nurdila Rio Arif Pratama Sanda, Aditya Nur Tio Sofia Ulfa Eka Hadiyanti, Sofia Ulfa Eka Sugara, Robbi Sulistafando, Ravidan Maheer Surahman Surahman Surahman Syamsul - Taufik Akbar Taufiq Idris, Muhammad Yudistira Rusyidi Yulianingrum, Aulia Vivi Yulianingrum, Aullia Vivi