Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI)
Shakira, Talitha Atha
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Julius, Tambok; Oktaviani, Eka Putri; Rianida, Puja; Thoriq, Ahmad Reihan; Shakira, Talitha Atha; M, Mulyadi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Constitutional Court (MK) has an important role in maintaining the supremacy of the constitution and ensuring that policies and regulations are in accordance with constitutional principles. As an institution authorized to examine laws, decide disputes between state institutions, and resolve disputes over election results, the Constitutional Court is required to act independently and with integrity. Therefore, MK judges must uphold professional ethics and codes of conduct so that public trust in their decisions is maintained. However, there have been allegations of ethical violations by judges in several cases. The method used in the research is normative juridical with data sources derived from literature review, journals, and legal regulations. The approach applied includes a statutory approach and a case approach. Data collection techniques are carried out through primary data that refers to applicable positive laws, as well as secondary data obtained from journals and other sources. The results obtained in this study are that the supervision mechanism applied by MKMK is tiered and strict, starting from preliminary examination to in-depth investigation, while still upholding the principle of presumption of innocence. Then, the validity of the decision of the Constitutional Court (MK) legally remains valid even though there is a violation of the code of ethics by the judge, as seen in MK Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit of presidential candidates. 
ANALISIS HAK PERWALIAN ANAK SETELAH KEDUA ORANG TUA MENINGGAL SECARA BERSAMAAN Farandy, Farrel; Febrian, Matthew; Nazhifa, Rechta; Shakira, Talitha Atha; Ardhika , Wafiy Ahmad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwalian merupakan upaya pertanggungjawaban seorang wali terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau dalam kata lain pengambilalihan kewenangan dalam mengasuh anak dan mengelola harta benda anak tersebut. Penelitian ini menganalisis proses pengajuan hak perwalian jika orang tua dari seorang anak meninggal secara bersamaan. Jika pada umumnya permohonan perwalian diajukan oleh satu pihak yakni orang tua yang hidup terlama, namun, jika kedua orang tua meninggal secara bersamaan, membuka setidaknya ruang sengketa perwalian terhadap anak yang ditinggalkan itu sendiri. Di fase ini diperlukan peran hakim yang aktif dan progresif yang mampu menilai, menimbang serta menganalisis aspek-aspek yang mungkin akan bersinggungan dengan pola asuh terhadap anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya tersebut. Hakim harus mengedepankan kesejahteraan anak tersebut yang tentunya sangat berhubungan dengan kondisi finansial dan kesehatan calon wali anak tersebut. Selain itu, terkait mekanisme pengawasan terhadap perwalian itu sendiri juga harus diatur lebih lanjut, bukan hanya berdasar pada amanah yang telah diberikan hakim kepada wali anak tersebut, namun, peran pengawasan juga mempersempit ruang tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Meski perwalian diberikan kepada salah satu pihak keluarga, namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak keluarga lain dapat mengakuisisi hak tersebut dengan alasan-alasan terkait kesehatan fisik maupun mental wali hingga kondisi finansial wali itu sendiri, adapun hal ini disebut sebagai perubahan perwalian.
Co-Authors Ardhika , Wafiy Ahmad Farandy, Farrel Febrian, Matthew Julius, Tambok Mulyadi M, Mulyadi Nazhifa, Rechta Oktaviani, Eka Putri Rianida, Puja Thoriq, Ahmad Reihan