Krisis berakar dari ketidakjelasan solusi relokasi hunian yang layak meski telah diberikan kompensasi dan komunikasi dua arah oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau PT JakPro. Selain itu juga diberikan solusi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membangun Kampung Susun Bayam/ Solusi tersebut terkendala dengan tarif biaya sewa yang tinggi, menimbulkan konflik vertikal akibat perbedaan kepentingan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau PT JakPro dan warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi manajemen komunikasi krisis dalam mengelola warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis telah dilakukan dengan menerapkan strategi rebuild melalui pemberian kompensasi, membangun hunian rumah susun, komunikasi dua arah dengan sosialisasi dan publikasi di media yang tidak menimbulkan dampak siginifikan terhadap penolakan warga atas pembangunan JIS namun relokasi warga terdampak ke Rusun Nagrak dan tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam menjadi kendala yang menimbulkan konflik vertikal. Kondisi menunjukkan bahwa manajemen krisis bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait masih terfragmentasi dan dibutuhkan pengelolaan krisis secara integrated terhadap dinamika internal krisis dan kepentingan ekstrnal dari pemangku kepentingan.