Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Fauziah, Margie Rahayu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Protection for the Welfare of the Generation Z Exodus: A Constitutional Law Perspective in Fulfilling Constitutional Rights Nugraha, Tirta; Guntara, Deny; Rahmatiar, Yuniar; Fauziah, Margie Rahayu
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1288

Abstract

This study aims to examine legal protection for the welfare of Generation Z in the context of exodus or migration, both abroad and between regions, triggered by dissatisfaction with socio-economic conditions at home. From the perspective of constitutional law, Generation Z as part of Indonesian citizens has constitutional rights to work, education, and social welfare as guaranteed in Article 27 paragraph (2), Article 28C, Article 28D paragraph (1), and Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a qualitative method with a normative legal approach and descriptive-analytical specifications, with data collection techniques through literature studies of national laws and international legal instruments. The results of the study show that although the basic rights of Generation Z have been guaranteed in various laws, their implementation is still weak. High unemployment, unequal access to education and health, and minimal protection of the informal sector such as the gig economy, have encouraged the emergence of the Gen Z migration phenomenon, including through the hashtag "KaburAjaDulu". This reflects the state's failure to provide decent employment and social security. This study recommends regulatory reform with a progressive legal approach and data-based affirmative policies. The state needs to strengthen institutions such as BP2MI and ensure real legal protection for Generation Z through a legal political commitment to social justice.
Analisis Yuridis Tentang Keterkaitan Antara Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Dengan Politik Biaya Tinggi Dan Maraknya Calon Tunggal Fauziah, Margie Rahayu
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4411

Abstract

Pengaturan pemilihan gubernur, bupati dan walikota (Pilkada) sejak Tahun 2015 telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, namun demikian fenomena politik biaya tinggi dan adanya calon tunggal yang mencerminkan rendahnya demokrasi dan kekuatan politik transaksional masih banyak terjadi. Penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisa keterkaitan antara Undang-Undang Pilkada dengan politik biaya tinggi dan terjadinya calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengambilan data menggunakan metode kepustakaan (desk study) dalam mengelaborasi berbagai macam literatur yang relevan. Hubungan sebab-akibat antara Undang-Undang Pilkada dengan terjadinya politik biaya tinggi antara lain: pemilihan yang berbasis partai politik, adanya ambang batas pencalonan yaitu jumlah kursi di DPRD, dan proses tahapan yang panjang. Keterkaitan antara Undang-Undang Pilkada dengan terjadinya calon tunggal adalah diperbolehkannya pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal dan koalisi besar gabungan partai politik sehingga menutup peluang calon lainnya. Keterkaitan antara politik biaya tinggi dengan terjadinya calon tunggal antara lain: perilaku pragmatis partai politik yang lebih mengutamakan kemenangan daripada platform partai bahkan etika dan hadirnya pemodal besar (oligarki) dalam pembiayaan calon yang mampu “memborong partai politik”. Kesimpulan dari kajian ini adalah: ada keterkaitan antara Undang-Undang Pilkada dengan terjadinya politik biaya tinggi dan terjadinya calon tunggal. Demikian juga ada keterkaitan antara politik biaya tinggi dengan terjadinya calon tunggal.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yani, abdul; Guntara, Deny; Rahmatiar, Yuniar; Fauziah, Margie Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta menilai kesesuaiannya dengan konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor - sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam jabatan sipil. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif - analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Co-Authors Guntara, Deny Nugraha, Tirta Rahmatiar, Yuniar Yani, Abdul