Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Qori Rizqiah H Kalingga
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 5 No. 1 (2020): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Di zaman sekarang ini tidak sedikit yang menjadi korban KDRT dan siapapun bisa menjadi korban KDRT baik itu suami, istri, anak ataupun orang tua. Dalam catatan akhir tahun Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani ditahun 2017. KDRT (domestic violence) merupakan tindak kekerasan yang menurut sejumlah orang bahwa tindakan penganiyaan dan pemukulan terhadap anggota keluarga sebagai hal yang lumrah sehingga korban menerima nasib begitu saja dan hanya bisa pasrah karena menganggap hal itu merupakan kepatuhan dalam keluarga. Untuk mengatasi kasus KDRT, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itupun tidak semua dapat terjerat sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib dengan berbagai alasan. Selain itu pula perangkat hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penelitian yang akan diteliti saat ini berjudul tentang Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pendampingan (paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah dilaksanakan dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif. Keberhasilan yang telah dicapai oleh paralegal dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut.

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA OBJEK WISATA TAMAN AIR PERCUT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN No. 8 TAHUN 1999 MARIA KRISTINA SITUMORANG; QORi RIZQIAH H KALINGGA; NURBETI SINULINGGA SINULINGGA
JURNAL REGIONOMIC Vol 4, No 1 (2022): REGIONOMIC
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/jg.v4i1.745

Penelitian ini berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Objek WisataTaman Air Percut ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini untukmengetahui bagaimana tingkat kepuasana pelanggan pada Objek Wisata Taman Air Percutditinjau dari UU Perlindungan Konsumen . Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktobersampai Maret 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan caraSensus, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 20 responden. Sampel dalampenelitian ini adalah pengunjung Wisata Taman Air Percut. Saat ini tantangan yang dihadapioleh pengelola Wisata Taman Air Percut bahwa menurunnya jumlah pengunjung di masapandemi Covid – 19.Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, UU Perlindungan Konsumen, Wisata Taman Air Percut

Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Desa Qori Rizqiah H Kalingga; Melvin Serlina Wati Gulo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.369-375

This research was conducted to find out how the implications of Law no. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management of the utilization of natural resources in villages. The purpose of this research is to provide a foundation for the village so that the community has a sense of responsibility towards the management and utilization of natural resources in order to ensure the continuity of their supply, so that they will be maintained and increase the quality of the diversity and value of natural resources, especially those in the village. The data used in this study are primary (juridical-normative) and secondary data obtained by observing and documenting. The analysis used is descriptive analysis with the form of qualitative research (socio-legal) and the object studied is Law no. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights to village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages.

PENDAMPINGAN PEREMPUAN SINGLE PARENT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASCA COVID 19 Nurhimmi Falahiyati; Armanila Armanila; Qori Rizqiah H Kalingga
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v5i1.3665

Angka kekerasan dalam rumah tangga begitu tinggi di indonesia. Terlebih ketika pandemi covid 19 melanda, kondisi keuangan yang memburuk, isolasi dan intensitas pertemuan yang tinggi semakin memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan domestik ini berdampak paling besar pada perempuan dan anak. Dampak yang dihasilkannya dapat merusak masa depan suatu bangsa, hal ini disebabkan ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anak sebagai generasi penerus yang berpotensi terganggu kesehatannya, baik fisik dan mentalnya. Potensi kekerasan juga berlanjut dari ibu ke anak-anak sebagai akibat trauma yang dialaminya. Sebagian perempuan yang mengalami kekerasan memilih untuk bercerai. Akibat dari keputusannya ini menjadikannya single parent yang bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Kegiatan ini bermitra dengan Perwiritan Ar-Rahmah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum, penyuluhan parenting, serta konseling baik pribadi dan kelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mitra, meningkatkan pengetahuan terkait parenting dan kesehatan mental akibat trauma dari kekerasan yang dialami. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman terkait dampak dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pengetahuan terkait parenting dan pola asuh anak juga meningkat, termasuk penyembuhan mental dan trauma atas kekerasan yang dialami.

Peningkatan Pendapatan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Covid 19 Falahiyati, Nurhimmi; Armanila, Armanila; Kalingga, Qori Rizqiah H
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung Vol. 3 (2023): Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Ma Chung 2023: Bagaimana Indonesia Tahun 2024
Publisher : Ma Chung Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak terus mendapat sorotan tajam, dikarenakan efek buruk yang ditinggalkannya bisa merusak generasi bangsa. Ibu dan anak yang mengalaminya dapat merasakan ketakutan, trauma, ataupun depresi yang berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan baik. Terhadap perempuan yang memilih berpisah karena kekerasan yang dialaminya, juga menghadapi tantangan dalam menghidupi diri dan keluarganya. Terlebih ketika pandemi covid 19 datang, membawa badai besar dalam stabilitas perekonomiannya. Perempuan single parent tersebut kesulitan memperoleh penghasilan karena jumlah lapangan pekerjaan yang berkurang karena adanya pemutusan hubungan kerja, ataupun menurunnya omset penjualan dari usaha yang dilakukan. Bahkan setelah pandemi covid 19 selesai, masih menyisakan masalah keuangan yang harus dihadapi perempuan single parents tersebut. Kegiatan dilakukan bersama mitra ibu-ibu Perwiritan Ar-Rahmah di Kelurahan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan memasak dalam jumlah besar atau katering dan pendampingan manajemen keuangannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan keterampilan memasak mitra sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggota perwiritan, khususnya yang merupakan single parents. Dari kegiatan yang dilaksanakan, ditemukan bahwa keterampilan mitra dalam mengolah berbagai jenis masakan masih sangat terbatas, dan kemampuan manajemen dalam pengelolaan katering juga masih rendah. Dengan dilakukannya kegiatan ini, keterampilan memasak mitra menjadi berkembang dan pengetahuan pengelolaan usaha katering juga meningkat.

PENDAMPINGAN PEREMPUAN SINGLE PARENT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASCA COVID 19 Falahiyati, Nurhimmi; Armanila, Armanila; Kalingga, Qori Rizqiah H
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v5i1.3665

Angka kekerasan dalam rumah tangga begitu tinggi di indonesia. Terlebih ketika pandemi covid 19 melanda, kondisi keuangan yang memburuk, isolasi dan intensitas pertemuan yang tinggi semakin memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan domestik ini berdampak paling besar pada perempuan dan anak. Dampak yang dihasilkannya dapat merusak masa depan suatu bangsa, hal ini disebabkan ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anak sebagai generasi penerus yang berpotensi terganggu kesehatannya, baik fisik dan mentalnya. Potensi kekerasan juga berlanjut dari ibu ke anak-anak sebagai akibat trauma yang dialaminya. Sebagian perempuan yang mengalami kekerasan memilih untuk bercerai. Akibat dari keputusannya ini menjadikannya single parent yang bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Kegiatan ini bermitra dengan Perwiritan Ar-Rahmah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum, penyuluhan parenting, serta konseling baik pribadi dan kelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mitra, meningkatkan pengetahuan terkait parenting dan kesehatan mental akibat trauma dari kekerasan yang dialami. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman terkait dampak dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pengetahuan terkait parenting dan pola asuh anak juga meningkat, termasuk penyembuhan mental dan trauma atas kekerasan yang dialami.

Peran Lembaga Keagamaan dalam Dinamika Sistem Hukum Pidana di Indonesia Kalingga, Qori Rizqiah H; Purba, Dhea Aulia M; Pratama, Adi
Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro'

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/civilofficium.v5i2.771

Religious institutions play a crucial role in shaping Indonesia’s criminal law system. Religious norms, particularly Islamic law, not only serve as a source of moral values but also contribute to the formation of positive legal norms. This study aims to analyze the role of religious institutions in Indonesia’s criminal law system. It employs a juridical-normative method with a qualitative approach, focusing on the analysis of legal texts, religious documents, and relevant scholarly works. Data were collected through literature study, drawing on sacred texts, legislation, religious decrees, and academic journals. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The findings reveal that religious institutions influence the formation of criminal law principles, such as justice, proportionality, personal responsibility, and humane treatment. The Islamic criminal law system, consisting of hudud, qishas/diyat, ta'zir, and makhzurat categories, serves as a selective reference within the national legal system. This study concludes that Indonesia's criminal law system results from a complex adaptation of religious norms, modern law, and social needs. Future research is recommended to explore the role of religious institutions in contemporary criminal policy, such as cybercrime and protection of vulnerable groups, through empirical studies.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search