Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Rastiawaty, Rastiawaty; Rifai, Andi Tenri Famauri; Hasrul, Muh; Inggit, Andi Bau; Taufan, Muhammad Ilhamsyah; Imanullah, Andi Muhammad Aqil
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8224

Abstract

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk sebagai bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dan telah memenuhi syarat pengolahan sesuai dengan Syariat Islam. Keberadaan sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen muslim dengan label halal pada kemasan produk yang mereka pilih sebagai jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut sehingga dapat memberi keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. Selain itu, sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal menjadi Unique Selling Point bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara menyiapkan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perincian produk hukum ini selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Kurangnya informasi dan pemahaman hukum masyarakat perihal kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare merupakan masalah dan tantangan tersendiri guna mewujudkan program Pemerintah Kota Parepare dalam pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Halal. Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara masyarakat, pelaku UMKM, perangkat pemerintah kota, dan narasumber. Sertifikat halal merupakan garansi kepastian atas kehalalan produk yang diperjualbelikan. Apabila produk yang diperdagangkan tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, terkecuali bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan unsur-unsur yang dianggap haram menurut syariat Islam, maka wajib mencantumkan keterangan tidak halal (label non-halal) berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.
Data Integration Dysfunction in Passport Issuance: An Analysis of Material Legal Defects in the Population Documents of Foreign Nationals Padil, Muhammad; Sapiddin, Andi Syahwiah A.; Inggit, Andi Bau; Arifin, Ariani
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.690

Abstract

The enforcement of national identity sovereignty through selective immigration policy currently confronts systemic vulnerabilities arising from regulatory disharmony. The phenomenon of foreign nationals exploiting the self-registration system at the Class III Non-TPI Immigration Office of Tanjung Redeb demonstrates that public service applications lack robust validation capabilities due to the absence of real-time interconnection obligations with a population database. This study aims to analyze material legal defects in the population documents of foreign nationals and to evaluate the inter-agency dysfunction in data integration for passport issuance, while simultaneously highlighting the urgency of transforming biometric verification. This normative-empirical legal research employs the statute and case approaches, collecting data through in-depth interviews with two immigration officials, which were then analyzed using doctrinal instruments for State Administrative Law. The research results indicate that the paper-based population documents hold a void ab initio status due to their violation of sovereignty prerequisites. The sectoral synchronization failure forces immigration authorities to execute the law enforcement identification instrument of the Biometric Management System as the primary supervision mechanism. The synergy between the deterrence database and the apparatus’s capacity in formulating the Minutes of Examination successfully thwarted this administrative legal smuggling. Nevertheless, this jurisdictional isolation generates further implications for state administrative authority disputes. This study recommends regulatory harmonization mandating cross-ministerial Application Programming Interface interconnection, in which immigration electronic notifications must be recognized as preliminary evidence for regional population agencies to initiate revocation proceedings for materially defective documents.