Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin
Jonathan, Cassie Andrea
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penghentian Progam Sehat Malang Makmur: Implikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan Jonathan, Cassie Andrea; Tjahyadi, Christy Abigail; Prisilia, Elena; Butar, Marshella Angelita; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4822

Abstract

Artikel ini membedah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY. melalui dua sudut pandang, yakni hukum administrasi dan hukum kontrak. Putusan tersebut adalah mengenai sengketa antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang melawan Bupati Malang karena terbitnya keputusan mengenai pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan Tata Usaha Negara berikut oleh Kepala Dinas dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sekaligus pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Bupati Malang tentu memiliki alasan tersendiri terkait penjatuhan sanksi yang dilakukan. Namun, sengketa ini mengandung permasalahan yang lebih rumit, dengan turut dirugikannya BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai pihak ketiga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melalui suatu pakta integritas telah menyatakan komitmen untuk menyediakan anggaran guna membiayai Program Sehat Malang Makmur. Program tersebut diadakan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage di Malang, dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas yang optimal dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kerjasama tampak berjalan baik, hingga pihak pemerintah lalai memenuhi komitmen yang tertera dalam pakta integritas. Kegagalan inilah yang menyebabkan penjatuhan sanksi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Artikel ini pun hadir sebagai bentuk analisis komprehensif terkait permasalahan antara Kepala Dinas, Bupati Malang, BPJS, hingga warga Malang yang telah mengharapkan pemenuhan janji pemerintah, yakni pelayanan kesehatan gratis
Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan Menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex Butar Butar, Marshella Angel; Tjahyadi, Christy Abigail; Jonathan, Cassie Andrea
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1582

Abstract

Kepailitan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi perusahaan, di mana ketika telah terjadi maka akan begitu sulit untuk bangkit kembali. Debitor seketika kehilangan hak untuk mengurus hartanya sendiri dan terpaksa memberhentikan kegiatan usaha, dan di sisi lain kreditor pun belum tentu mendapatkan kembali haknya secara penuh. Namun sesungguhnya, yang berada dalam posisi paling sulit ialah para pekerja dari perusahaan yang pailit, terutama apabila perusahaan belum membayar upah mereka. Para pekerja bukan hanya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan debitor dan kreditor yang umumnya adalah pengusaha, melainkan seringkali upah menjadi satu-satunya sumber keuangan untuk pekerja beserta keluarganya bertahan hidup. Dengan mengingat kenyataan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 menekankan bahwa dalam hal terjadinya kepailitan, pembayaran upah pekerja yang terutang harus didahulukan daripada semua jenis kreditor. Putusan ini diharapkan menjadi jaminan perlindungan bagi para pekerja, tetapi regulasi itu sendiri tidak akan cukup jika implementasinya tidak optimal. Artikel berjudul “Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex” ini hadir sebagai bentuk analisis komprehensif menggunakan metode yuridis normatif, dengan putusan serta penerapannya sebagai objek riset, dengan tujuan mengetahui kedudukan pekerja dalam urutan pelunasan utang.
Co-Authors Butar Butar, Marshella Angel Butar, Marshella Angelita Dwi Putra Nugraha Prisilia, Elena Tjahyadi, Christy Abigail