Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Prisilia, Elena
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penghentian Progam Sehat Malang Makmur: Implikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan Jonathan, Cassie Andrea; Tjahyadi, Christy Abigail; Prisilia, Elena; Butar, Marshella Angelita; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4822

Abstract

Artikel ini membedah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY. melalui dua sudut pandang, yakni hukum administrasi dan hukum kontrak. Putusan tersebut adalah mengenai sengketa antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang melawan Bupati Malang karena terbitnya keputusan mengenai pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan Tata Usaha Negara berikut oleh Kepala Dinas dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sekaligus pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Bupati Malang tentu memiliki alasan tersendiri terkait penjatuhan sanksi yang dilakukan. Namun, sengketa ini mengandung permasalahan yang lebih rumit, dengan turut dirugikannya BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai pihak ketiga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melalui suatu pakta integritas telah menyatakan komitmen untuk menyediakan anggaran guna membiayai Program Sehat Malang Makmur. Program tersebut diadakan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage di Malang, dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas yang optimal dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kerjasama tampak berjalan baik, hingga pihak pemerintah lalai memenuhi komitmen yang tertera dalam pakta integritas. Kegagalan inilah yang menyebabkan penjatuhan sanksi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Artikel ini pun hadir sebagai bentuk analisis komprehensif terkait permasalahan antara Kepala Dinas, Bupati Malang, BPJS, hingga warga Malang yang telah mengharapkan pemenuhan janji pemerintah, yakni pelayanan kesehatan gratis
Analisis Perbuatan Melawan Hukum atas Kasus Malpraktik: Tinjauan Doktrin Informed Consent dan Komplikasi Medis (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Cikarang) Gunawan, Anneke Catlynne; Gunadi, Chaterine Grace; Prisilia, Elena
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6786

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata dokter dalam kasus dugaan malpraktik medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan doktrin informed consent dan pembenaran komplikasi medis dalam perspektif hukum perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent memiliki peran sentral dalam menentukan tanggung jawab hukum dokter, sedangkan komplikasi medis dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab apabila telah dijelaskan secara transparan kepada pasien. Kesimpulannya, penguatan standar informed consent dan penerapan prinsip proporsionalitas oleh hakim diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia.
Urgensi Kriminalisasi Penyalahgunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan Siber di Indonesia Gunawan, Anneke Catlynne; Gunadi, Chaterine Grace; Prisilia, Elena; Wijaya, Garren Octo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37452

Abstract

Eskalasi teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui fitur Deepfake telah menciptakan dimensi baru dalam tindak pidana penipuan online di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan manipulasi identitas visual dan auditori yang mampu mengelabui sistem verifikasi keamanan serta logika manusia. Penelitian ini mengkaji urgensi kriminalisasi terhadap penyalahgunaan Deepfake mengingat adanya kekosongan hukum (legal vacuum) pada regulasi saat ini. Dengan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan UU PDP belum secara spesifik menjerat tindakan pembuatan konten sintetik untuk tujuan jahat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana (criminal law policy) yang progresif melalui kriminalisasi spesifik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di era digital.
Co-Authors Butar, Marshella Angelita Dwi Putra Nugraha Gunadi, Chaterine Grace Gunawan, Anneke Catlynne Jonathan, Cassie Andrea Tjahyadi, Christy Abigail Wijaya, Garren Octo