Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM Dika Pola Rizki; Minollah; Agung Setiawan; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.
Analisis Ekofeminisme Pada Perhutanan Sosial Di Nusa Tenggara Barat Hera Alvina Satriawan; Nathania Permata S; Dika Pola Rizki
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.402

Abstract

Penelitian ini menganalisis responsivitas gender dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat melalui perspektif ekofeminisme. Meskipun kebijakan nasional menekankan inklusivitas, struktur kelembagaan di tingkat lokal masih didominasi nilai patriarkal yang membatasi peran substantif perempuan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan ekologis perempuan yang berakar pada pengalaman langsung mengelola lanskap agroforestri dan menjaga keanekaragaman hayati belum memperoleh legitimasi formal dalam dokumen perencanaan, sehingga menciptakan ketimpangan epistemik dalam tata kelola hutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap regulasi terkait, penelitian ini menemukan bahwa orientasi program yang menekankan komoditas pasar memperkuat bias antroposentris dan mengabaikan nilai-nilai ekologis yang dijaga perempuan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui kebijakan afirmatif, pengakuan pengetahuan ekologis perempuan, serta penerapan instrumen audit gender untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan kesetaraan gender dalam Perhutanan Sosial.